RIAUPOS.CO - SITUASI dan kondisi kabut asap di atas langit bumi Lancang Kuning semakin ”menggila”, indahnya mentari pagi menjadi barang yang langkah satu pekan terakhir ini. Untuk mendapatkan udara segar nan bersih, ibarat pungguk merindukan bulan untuk didapatkan masyarakat di kota ini, karena hampir seluruh pojok kota ini diselimuti asap tebal, bahkan kantor gubernur tempat orang nomor satu di bumi Lancang Kuning ini berkhidmat tak luput dari serbuan kabut asap.
Kebijakan untuk meliburkan anak sekolah menjadi kondisi yang dilema, di satu sisi negara harus menjamin hak pendidikan anak-anak di kota ini, namun di sisi lain jaminan kesehatan terhadap anak-anak menjadi taruhannya. Tak banyak yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara kecuali hanya berkeluh kesah, bersedih, menghujat bahkan tidak sedikit komponen masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi agar penguasa negeri ini segera mengatasi persoalan asap, segera mungkin. Di luar campur tangan ilahi, saya berkeyakinan bahwa persoalan asap yang telah menahun ini hanya dapat diatasi dengan kekuasaan tuan presiden.
Kuasa Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara telah mengamanatkan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam alam realitas nomenon begitu indah dan “seksi”nya normativitas yang diatur dalam konstitusi kita perihal pengelolaan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, melalui senjata hak menguasaii negara (domein verklaring). Negara diamanatkan untuk mengelola bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan titipan ilahi agar bermuara pada kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi tersebut dan paradigma negara kesejahteraan (welfare state).
Dalam khasanah hukum tata negara terminologi ”negara” merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, kongkritisasi dari negara tersebut adalah pejabat tata usaha negara atau dalam bahasa regulasi dikenal dengan aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan konsep hak menguasai negara sebagaimana diutarakan di atas, maka pejabat tata usaha negara memiliki otoritisasi untuk memberikan perizinan yang terkait dengan pengelolaan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang secara filosofis dimaksudkan untuk memenuhi mandat konstitusi tersebut yakni dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Berdasarkan dasar filosofis tersebut adalah wajar ketika tata kelola bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memberikan kemudaratan kepada rakyat berupa kabut asap, maka kesalahan itu ada pada negara, pertanggungjawaban tunggal ada pada negara (baca: pejabat tata usaha negara), karena mereka-mereka inilah yang diamanatkan konstitusi untuk mengelolanya.
Tuan Presiden Mengamuklah!
Jamak terekam dalam benak masyarakat Riau, bahwa sumber asap bersumber dari kebakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi, dalam batas penalaran yang wajar persepsi publik itu merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan, karena apabila diletakkan dalam konteks kearifan lokal sejatinya, kalau masyarakat lokal yang melakukan pembakaran sesungguhnya mereka memiliki kearifan yang dalam bahasa kampung saya di Kuansing sana, dikenal dengan tradisi mangasang. Di mana masyarakat dalam melakukan pembakaran dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan kepulan kabut asap yang dapat mengganggu lingkungan hidup. Maka, adalah wajar jika selama ini publik menggugat penegakan hukum kebakaran hutan diarahkan kepada para petani.
Penegak hukum boleh saja berdalih, bahwa secara materiil tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh petani dapat dibuktikan berdasarkan teori pembuktian, namun pertanyaannya, adakah perbuatan para petani tersebut sesuatu yang berdiri sendiri? Sejauh manakah kekuatan petani secara ekonomis untuk membuka kebun atau kawasan hutan? Dan siapakah sesungguhnya pemilik izin perkebunan yang ada di Riau ini? Tak lain dan tak bukan adalah Aseng dan Asing, di manakah mereka berada di saat masyarakat Riau ini dalam derita kabut asap?
Tirulah SBY
Masih segar dalam ingatan kita, setahun yang lalu seiring dengan akan berakhirnya kekuasaan Presiden SBY, di saat Riau juga diserbu kabut asap, Presiden SBY melalui teleconference memerintahkan semua perusahaan di Riau diminta untuk membantu Pemerintah dalam penanggulangan bencana asap. Bantuan bisa berupa tenaga maupun dana melalui Coorporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah pusat memikirkan penanggulangan bencana asap, sesuai batas kemampuan kita. Dari kesimpulan, kata SBY arahan dan instruksi, setelah mendengar laporan dari BNPB di Riau, SBY menyatakan akan melakukan langkah-langkah. Pertama, pemadaman api oleh satgas. Kedua, perawatan dan kesehatan oleh instansi yang sudah ditunjuk, dan ketiga penegakan hukum oleh Polda Riau.
Tindakan Presiden SBY setahun yang lalu yang memerintahkan perusahaan yang ada di Riau membantu penanggulangan asap, sesungguhnya meneguhkan persepsi publik bahwa perusahaan merupakan aktor utama dalam kebakaran hutan dan lahan di Riau. Tindakan SBY tersebut selalu dikenang masyarakat Riau.
Secara faktual keadaan Riau sudah masuk dalam kategori negara (baca: daerah) dalam keadaan darurat (staatnoodrecht). Oleh karena itu sebagai pemangku kepentingan tertinggi di republik ini, presiden harus melakukan langkah-langkah yang extra ordinary karena kata Cicero “salus populli suprema lex” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), oleh karena itu tuan presiden, mengamuklah!. Dan tuan presiden harus yakin bahwa kabut asap tidak akan selesai dengan blusukan, kecuali tuan presiden, mengamuk pada penegak hukum, korporasi, dan kepala daerah untuk segara menyelesaikan kabut asap. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin