RIAUPOS.CO - Menarik ketika membaca ulang sejarah Sumpah Pemuda. Salah satunya diperkaya dengan kajian kekinian, di antaranya hasil kajian kajian Kepala Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial (Pussis) Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr Ichwan Azhari. Bahwa Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tahun oleh bangsa ini ternyata tak didukung dokumen dan bukti sejarah otentik.
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, tidak pernah ada satu baris pun ditulis kata Sumpah Pemuda, dan para pemuda juga tidak sedang melakukan sumpah saat itu. Yang ada hanyalah keputusan rapat pemuda pada 28 Oktober 1928, dengan istilah yang dipakai saat itu “Poetoesan Congres”.
Berdasarkan catatan dan dokumen sejarah pula diketahui Sumpah Pemuda pada dasarnya merupakan suatu hasil rekontruksi dari para pendahulu bangsa yang dimotivasi keperluan dari generasi dengan latar belakang berbeda, yang sengaja dibentuk kemudian setelah sekian lama peristiwa tersebut berlalu. Berujung pada pembelokan kata "Poetoesan Congres" menjadi kata "Sumpah Pemuda".
Adapun momennya pada 28 Oktober 1954, saat Presiden Soekarno dan Muhammad Yamin (sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) membuka Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Pada saat itu, Soekarno dan Yamin ditantang untuk membangun simbol yang menyusun tembok ideologi bangsa dan negara.
Langkah tersebut, bila kita membaca sekilas, mungkin tampak seperti upaya memanipulasi sejarah. Namun di balik tindakan tersebut, inisiatif Presiden Soekarno dan sejumlah tokoh bangsa dianggap sebagai salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk menyiasati situasi saat itu.
Terutama guna membentuk kesadaran nasional atas kemerdekaan bangsa ini sekaligus memberi peringatan keras kepada gerakan separatis yang mulai muncul menentang keutuhan Bangsa Indonesia. Sederhananya, pembelokan kata "Poetoesan Congres" menjadi kata "Sumpah Pemuda" dipakai sebagai senjata ideologi tandingan.
Namun fakta tersebut tidak lantas mengubah cara pandang terhadap peringatan Sumpah Pemuda, melahirkan kontroversi baru dalam pembelajaran sejarah nasional. Ada pelajaran terpenting yang dapat diresapi. Jika para pendahulu kita berani memakai cara pandangnya sendiri atas momen 28 Oktober 1928 bagi kemaslahatan bangsa ini, mungkin kita pun bisa menempuh cara yang sama dalam menyikapi tantangan saat ini dan akan datang.
Disintegrasi
Terutama menyikapi perubahan zaman yang begitu ekstrim. Di mana pengaruhnya sangat signifikan terhadap konfigurasi berpikir dan bersikap entitas bangsa. Ditambah bekal modal berupa spirit kebangsaan yang pastinya tak sama saat era menghadapi penjajahan, jelas perlu perhatian lebih.
Kembali ke ide disinggung pada paragraf sebelumnya, mengenai perlunya merevitalisasi semangat 28 Oktober 1928 diharapkan dapat mengembalikan harta paling berharga bangsa kita, yang telah teruji dalam menghadapi berbagai problematika, yakni kesatuan. Dalam konteks Sumpah Pemuda, upaya tersebut akan menemukan missing link gersangnya narasi pemersatu dewasa ini..
Karena, dengan absennya upaya untuk memperkuat kohesi akan memberi ruang bagi bertumbuhnya etnosentrisme dan primordialisme, yang contoh konkretnya kasatmata tampak dari mudahnya terlontar keinginan memisahkan diri dari NKRI belakangan. Baik dipicu rasa frustasi menghadapi persoalan, hingga pada ketidakpercayaan terhadap sektor kepemimpinan.
Namun, sekompleks apapun persoalan, mengorbankan kesatuan yang telah terbentuk lama jelas sebuah kesalahan. Justru saat-saat seperti ini kita semakin membutuhkannya. Adapun upaya yang bisa ditempuh adalah bagaimana menarik setiap potensi yang ada ke sebuah titik, sehingga persoalan bangsa dapat diatasi.
Pemaknaan kebangsaan pun harus luwes. Sebagaimana perkataan mantan presiden Soekarno, agar rasa Indonesia tak sekadar le desir detre ensemble, kehendak bersatu dan yang merasa dirinya bersatu dan terikat dalam wilayah geopolitik Indonesia. Namun yang lebih penting merasakan le desir detre ensemble Indonesia.
Secara sederhana ini dapat ditafsirkan: setiap profesi dan latar belakang punya peluang berkontribusi. Termasuk setiap masukan dan kritikan bernilai konstruktif, semua harus diapresiasi dalam rangka menghargai perhatiannya, meski dalam keterbatasan, terhadap bangsa ini. Terutama, sektor kepemimpinan pun dituntut terbuka dan dapat bekerja dalam perbedaan. Tidak berkubur dan mementingkan hasrat kelompoknya saja.
Asa Masih Ada
Memang, setakad ini kita sebagai bangsa masih tertatih-tatih. Namun, menyitir apa yang ditulis oleh Max Lane (2007) dalam bukunya Indonesia: Bangsa yang Belum Selesai, bahwa adalah sebuah ke-niscayaan setiap bangsa dan negara punya cara tersendiri mencapai tujuannya.
Termasuk Indonesia sebagai bangsa, tak ada pilihan jalan berliku-liku tersebut harus ditempuh untuk mencapai capaian ideal yang diinginkan. Meski dalam beberapa hal di antaranya politik identitas disebut sebagai faktor penentu bisa bangkit atau tidak bangsa ini, namun terkait subjek secara pribadi tidak sepakat bahwa ini haruslah diinisiasi oleh penguasa.
Karena bila kita dapat membaca ulang dan menginterpretasikan sejarah bangsa kita, secara eksplisit didapati bahwa kebhinekaan dan gagasan yang menyatukan berbagai perbedaan di nusantara menjadi satu kesatuan tidak lahir dari inisiatif pemimpin semata dalam rupa program politik, seperti sejarah negara-negara lain: bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur dan sebagainya. Tetapi, justru didorong kehendak arus bawah. Sumpah Pemuda salah satunya.*** Editor : Rindra Yasin