Perda Retribusi Parkir Masih Blunder, Pemko Bijaklah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 14 November 2015 | 09:39 WIB
RIAUPOS.CO - PERNYATAAN resmi Wali Kota Pekanbaru H Firdaus MT terkait banyaknya hujatan perda retribusi parkir dengan tetap bersikukuh dan menyatakan diperlukan tahun 2017 mendatang mengundang tanya. Kenapa begitu ngototnya dan kenapa jika akan diberlakukan tahun 2017 mendatang mesti ditetapkan tarifnya sekarang. Kalaulah rasionalisasinya tarif itu menyesuaikan di dua tahun akan datang itu rasanya tidak pas dan gagal paham, sebab itu dirasakan masyarakat di ekonomi saat ini. Bukan dua tahun lagi.

Bukankah penyesuaian tarif-kalaupun diperlukan-bisa melalui Peraturan Wali Kota. Bukankah perda hanya mengatur zonasi saja. Pernyataan wali kota seperti jawab menjawab dengan perang mulut warga kota. Apalagi sebagian warga kota ini sudah berhimpun untuk melakukan rangkaian tuntutan. Kalimat awal, perda dengan tarif termahal Rp8.000 sekali parkir itu, untuk mengurai kemacetan. Lantas dibantah oleh si penegak hukum lalu lintas itu sendiri.

Penetapan parkir mahal tidak akan menjawab lalu lintas yang sebagian tempat macet itu. Lalu ada lagi pernyataan untuk meningkatkan PAD parkir. Rasanya masih belum relevan. Sebab banyak titik parkir yang belum digarap —atau digarap oleh parkir liar— yang semestinya bisa menambah pundi PAD parkir. Belum lagi penetapan PAD parkir setiap kawasan berdasarkan kontrak yang bisa dikatakan relatif kecil disetor ke kas daerah alias lebih banyak masuk kantor PAD preman atau organisasi tertentu. Sisir lokasi parkir baru dan tetapkan sistem tender terbuka lahan parkir, dijamin akan menambah signifikan PAD.

Setelah beberapa pekan blunder, keluar lagi pernyataan dari Ketua Pansus Perda Parkir Ida Bagiawati. Katanya, Perda parkir itu akan terjelaskan oleh Ranperda LLAJ dan Parkir yang kini dibahas DPRD Pekanbaru. Artinya, disiapkan perda baru. Secara kausalitas hukum, rasanya kuranglah tepat. Sebab aturan hukum yang sama tingkatannya tidak mungkin menjelaskan aturan hukum lain. Perda dijelaskan perda sulit diterima logika hukumnya. Perda dijelaskan perwako, agaknya masih bisa dipahami. Apa bentuk penjelasannya dalam perda baru itupun samar-samar. Tidak dijelaskan.

Jika samar-samar dan tidak dijelaskan, kita tebak saja. Mungkin menjelaskan soal tarif parkir yang mahal itu. Menjelaskan wilayah zonasi, mana daerah yang tarifnya mahal dan mana yang murah. Kalau memang benar seperti itu, lucu rasanya. Semestinya dijelaskan melalui perwako. Persoalan inti yang dipersoalkan publik adalah tarif parkir yang mahal itu.

Artinya, hanya dua pilihan Pemko Pekanbaru. Tetap bertahan dengan penetapan tarif sebesar itu sambil menunggu Pemprov Riau dan Kemendagri mengevaluasinya, atau direvisi pasal penentuan tarif itu. Maka, diperlukan kearifan dan sikap bijak seorang Wali Kota Pekanbaru menyikapinya. Atau mungkin pernyataan Wali Kota H Firdaus MT itu penerapannya di tahun 2017 itu sesuai dengan tahun Pilkada Kota Pekanbaru? Bisa iya, bisa tidak berkait. Publiknya menilai dan wali kota, bijaklah.*** Editor : Rindra Yasin