RIAUPOS.CO - Kondisi Kota Pekanbaru saat ini , apabila kita memasuki pasar tradisional, mal, maupun perkantoran, baik milik pemerintah atau swasta yang ada, baik itu di pusat kota maupun di pinggiran, kita akan menemui jejeran kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4, yang terparkir di semua sudut halaman yang tersedia. Bahkan sudah mengambil hak-hak pejalan kaki, alias diparkir di bahu dan trotoar jalan yang ada, suatu pemandangan yang lazim kita temukan saat ini.
Jika ditelusuri lebih jauh, pada umumnya kendaraan tersebut adalah milik pedagang atau pegawai kantor yang bersangkutan, apabila ada milik pengunjung atau masyarakat yang berurusan, tentunya tidak akan berlama-lama parkir di tempat tersebut.
Berbeda dengan kenderaan milik pedagang atau pegawai yang bekerja di tempat tersebut, tentunya kendaraan tersebut akan parkir mulai awal hingga akhir mereka bekerja, antara 6-8 jam setiap harinya.
Melihat potensi kendaraan pedagang dan atau pegawai yang parkir di kantor atau pasar tradisionil maupun mal, sudah seyogyanya pemangku kepentingan di kota ini untuk menerapkan biaya parkir seperti yang banyak diterapkan di kota-kota besar dunia dan di pusat perbelanjaan modern, di mana setiap kenderaan yang parkir di mana saja akan dikenai biaya parkir. Di sini perlunya manajemen parkir.
Kebijakan seperti ini, pada awalnya pasti akan mendapat banyak tantangan, terlebih dalam situasi yang kurang mendukung saat ini, namun jika kita semua mau berpikir jangka panjang, tentunya kebijakan seperti ini akan mendapat dukungan.
Banyak hal yang akan didapatkan dari kebijakan pengenaan biaya parkir seperti yang telah sebutkan di atas, selain penambahan Pendapatan Asli Daerah bagi kota guna membiayai pembangunannya, juga akan membantu mengurangi pemakaian kenderaan pribadi dan kemacetan di jalan raya, terutama pada jam-jam sibuk dan hari kerja. Sehingga juga akan berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan oleh asap kenderaan bermotor. Di sisi lain Pemko juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kenyamanan dan keamanan angkutan umum yang ada saat ini, yang pada ujungnya nanti juga akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui BUMD yang ada.***
Editor : Rindra Yasin