RIAUPOS.CO - Zaman semakin maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasuki era canggih. Di antara kecanggihan alat yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru atau lebih dikenal dengan istilah Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).
Bagi sebagian negara di dunia seperti Australia, Austria, Finlandia, Jepang, Kanada, Prancis, Swiss dan Swedia, KTP bukanlah suatu kewajiban bagi warga negaranya. Namun demikian, di negara-negara seperti Argentina, Belgia, Brazil, Hongkong, Singapura, Malaysia dan banyak negara lainnya, KTP menjadi dokumen resmi yang mesti dimiliki oleh setiap warga negara. Ketiadaan membawa KTP bisa menyebabkan seseorang yang melakukan kesalahan didenda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Sedangkan di negara-negara yang tidak mewajibkan KTP, seseorang dapat menunjukkan identitas diri melalui Surat Izin Mengemudi (SIM) atau bentuk dokumen lainnya.
Di Indonesia, KTP adalah kartu bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga yang berusia di atas 17 tahun atau telah menikah, wajib memiliki KTP. Adapun masa berlaku KTP sekarang ini adalah seumur hidup. Pentingnya KTP bagi warga Indonesia bukan hanya sebagai kartu identitas semata, tetapi juga sebagai alat untuk kepengurusan dokumen-dokuman lain seperti membuat Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dokumen perizinan dan lain sebagainya.
Timbul pertanyaan, apakah E-KTP yang diterapkan di Indonesia sekarang ini telah mencapai standar canggih dan sesuai dengan fungsinya? Soalan ini perlu dijawab satu persatu. Pertama, hakikat E-KTP dikatakan canggih karena memang didalamnya dibenamkan satu chip yang posisinya berada diantara plastik putih dan transparan pada dua layar teratas. Chip ini memiliki antena yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah kartu tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan E-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, di antaranya: Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu. Implanter, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berulang menyerupai spiral). Printing, yaitu pencetakan kartu. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik, dan laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman.
Pertama, E-KTP dilindungi dengan keselamatan pencetakan seperti relier text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk e-KTP pula sesuai dengan ISO7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.
Kedua, E-KTP mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan bentuk KTP lama. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain adalah dengan adanya ciri-ciri fisik dalam E-KTP yang dikenal dengan ‘biometrik’. Terdapat beberapa macam biometrik yang dapat digunakan untuk menentukan identitas seseorang yaitu ciri-ciri retina atau iris mata, pengujian DNA, geometri tangan, pola vascular, pengenalan wajah, suara dan sidik jari. Dari berbagai biometrik ini, sidik jari dipilih karena mempunyai dua karakteristik penting, yaitu pertama, sidik jari memiliki ketetapan bentuk seumur hidup manusia; dan kedua tidak terdapat dua sidik jari yang sama pada manusia di dunia ini.
Di samping itu, pengambilan dan pemadanan sidik jari cukup mudah dilakukan dan tidak perlu membayar mahal jika dibandingkan dengan jenis biometrik yang lain. Untuk meningkatkan keselamatan kartu identitas dari pemalsuan dan penggandaan, data sidik jari beserta biodata, gambar diri dan tandatangan disimpan dalam keadaan terenkripsi dan bertandatangan digital ke dalam sebuah chip untuk keperluan identifikasi jati diri seseorang. Pembacaan dan penulisan kartu dilakukan melalui proses autentikasi dua arah antara kartu dan kemudahan pembaca elektronik.
Ketiga, setiap pembuat E-KTP diwajibkan melakukan perekaman iris/retina mata. Hal tersebut berfungsi sejati sebagai sebuah perekaman iris mata seperti pemberian tanda barcode. Sistem barcode yang ditanam dalam iris mata berfungsi sebagai alat pengawasan yang sama dengan microchip. Barcode merupakan metode terpopuler sekarang ini sebagaimana digunakan untuk pendataan produk komoditas barang atau yang lainnya. Kesemua data dan informasi yang disimpan dalam chip dapat memancarkan gelombang frekuensi tertentu sehingga boleh dikenali oleh media detektor.
Kehebatan sistem chip, sidik jari dan iris mata di atas menyerupai program teknologi radio-frequency identification tagging (RFID) chip 666 yang dimiliki oleh zionisme untuk alat pengawasan. Dasar pengembangan RFID untuk manusia adalah sebuah sistem yang disebut SmartCard yang memiliki microchip lithium yang berfungsi membaca data riwayat seseorang yang berhubungan secara elektronik ke pusat data pemerintah seperti informasi kesehatan, data pajak, dan jumlah tabungan serta identitas pribadi lainnya. RFID sendiri digunakan untuk menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan alat yang bernama RFID tag atau transponder. RFID tag adalah sebuah benda kecil yang dapat dilekatkan pada suatu barang atau produk. Meskipun kecil, RFID tag berisi antena yang memungkinkan mereka untuk menerima dan merespon terhadap suatu query (semacam kemampuan untuk menampilkan data dari database) yang dipancarkan oleh suatu RFID transceiver.
Penerapan e-KTP dengan fitur utamanya berupa chip yang berisi informasi biometrik (sidik jari dan retina mata) yang terpusat dan terintegrasi, merupakan antara langkah agresif dalam mengintensifkan dan menajamkan struktur serta fungsi kuasa ke dalam individu maupun populasi secara keseluruhan. Ke depan, kecenderungan teknologi canggih ini dapat mendorong kita menjadi ‘negara-polisi’ (police-state) yang segala sesuatunya dalam kehidupan sosial, berada dalam keadaan terkawal dan kendali pengawasan ketat elit penguasa.
Berdasarkan data dari hakikat canggih E-KTP di atas, dapat kita simpulkan bahwa E-KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia belum merangkum seluruh aspek canggih seperti dikemukakan di atas, oleh karena itu E-KTP tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh di beberapa negara maju bahkan di negara yang berbatasan dengan Indonesia, E-KTP berfungsi bukan hanya sebagai kartu identitas saja, tetapi juga sebagai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sarana untuk melakukan transaksi seperti perbankan dan lain-lain. Bahkan, pemilik E-KTP di negara-negara tersebut tidak mewajibkan warga mereka untuk menukar E-KTP baru seandainya berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya dalam negara tersebut. Berbeda di negara kita, fungsi ganda dari E-KTP belum lagi dapat dinikmati oleh si ‘pemegang E-KTP, selain karena fungsi E-KTP yang masih sebagai kartu identitas, E-KTP di Indonesia juga menyukarkan warga yang berpindah tugas dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mengurus beberapa dokumen penting disebabkan E-KTP yang dimiliki berbeda daerah dengan tempat domisilinya yang baru tersebut.
Di akhir tulisan ini, penulis dan kita semua berharap bahwa hakikat dari kecanggihan E-KTP adalah sesuatu yang sangat ditunggu dan dinanti oleh seluruh warga Indonesia, sehingga memudahkan kita utuk melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu membawa banyak kartu di dalam dompet kita. Harapan bagi pemerintah Indonesia ke depan pula, kecenderungan teknologi canggih dalam e-KTP ini dapat mendorong kita bersama-sama menjadi negara-polisi (police-state), sehingga dengan kemampuan mendeteksi secara online pemerintah kita dapat terbantu dari fungsi ganda E-KTP dengan status one card for all. Semoga.***
Editor : Rindra Yasin