RIAUPOS.CO - Ketika membaca berita bahwa honor insentif RT akan dinaikkan, ada rasa senang namun juga membuat bibir ini tersenyum miris. Hal ini disebabkan karena program tersebut rasa-rasa tak akan sampai kepada keseluruhan RT yang ada di Pekanbaru.
Entah terlupa atau di lupakan, praktik di lapangan ( penulis dalam hal ini sebagai salah satu yang terzalimi ) sepertinya tidak berpihak kepada para RT. Apalagi RT tersebut kebanyakan adalah RT yang merupakan wilayah pemekaran walau sebenarnya penulis bukan merupakan RT pemekaran tetapi hanyalah RT salin tikar, berganti nama karena bergabung dengan RW yang merupakan RW pemekaran.
Rasanya apa yang dikatakan RT merupakan ujung tombak bagi Pemko perlu untuk dipertanyakan dalam praktiknya. Pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan menghadapi permasalahan ini sudah pun dilakukan. Tetapi demi mendengar alasan dari perangkat kecamatan dan kelurahan yang berdalih dengan mengatakan karena “wilayah pemekaran†maka tidak dicantumkan nama dalam amprah insentif RT, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Apalagi saat ini akan banyak kecamatan-kecamatan yang akan dimekarkan yang notabene akan menimbulkan banyak pula RT-RT yang secara SK diakui tapi secara insentif diabaikan atau difiktifkan.
Tiga bulan menanti bukanlah waktu yang singkat mungkin bagi para RT yang telah di-SK-kan oleh para lurah dan diketahui oleh para camat. Dalam rentang waktu tiga bulan tersebut mungkin banyak permasalahan yang terkadang menguras tenaga, waktu pikiran bagi para RT. Secuil memang jika diperhatikan nilai finansial yang diharapkan. Tentunya sebagai pimpinan tertinggi di Kota Pekanbaru, Pak Wako tentu tidak ingin hal ini menjadi borok akibat ulah bawahan.***
Ophe Nyanyah,
warga Jalan Purwodadi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Editor : Rindra Yasin