Sering kita dengar dan baca di media maupun dari kajian-kajian yang pernah ada selama ini bahwa ketika total belanja langsung (BL) dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung (BTL), maka APBD suatu daerah tersebut dianggap lemah, tidak ideal dan atau dikatakan tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan hanya mementingkan belanja pegawai. Senada dengan hal tersebut, struktur APBD yang ideal yang sering digadang-gadangkan selama ini adalah 70-30 persen untuk alokasi BL-BTL atau minimal 60-40 persen.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah proporsi BTL yang lebih besar tidak mencerminkan belanja daerah yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan justru mementingkan pegawai saja?
BTL dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
BL dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Belanja Daerah untuk Kepentingan Masyarakat
Dari struktur belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan BTL dan BL hanya pada belanja yang secara langsung menjadi program dan kegiatan pada pemerintahan daerah sehingga mendukung secara langsung kinerja daripada pemerintah daerah tersebut sedangkan untuk BTL adalah belanja yang tidak langsung berhubungan.
Selanjutnya dari jenis BTL yang telah disebutkan, bahwa jelas belanja pegawai adalah hanya salah satu item jenis belanja yang ada pada BTL dan bukan satu-satunya. Sedangkan pada jenis BL, belanja pegawai juga merupakan salah satu item pada jenis BL. Sehingga jika ingin mengetahui berapa total belanja pegawai, tidak serta merta hanya menghitung pengalokasian pada satu belanja saja, namun keduanya baik BTL maupun BL. Sehingga tidak tepat jika menganggap bahwa belanja BTL yang besar hanya diperuntukkan untuk kepentingan pegawai saja tanpa melihat keseluruhan alokasi jenis belanja yang ada di BTL.
Dari uraian singkat tersebut dan dilihat dari definisi dari struktur BTL yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan alokasi belanja yang menyentuh dan atau hasilnya baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan masyarakat.
Agar dapat memahami secara utuh terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah untuk kepentingan masyarakat sebagaimana definisi yang telah disebutkan, maka perlu diuraikan secara terperinci sebagai berikut :
Pertama, belanja subsidi. Belanja subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jadi, Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Contoh harga jual air yang dihitung PDAM Kota ABC adalah berdasarkan harga produksi ditambah margin keuntungan per m3 air, yaitu sebesar Rp1.000. Untuk membantu masyarakat, Pemda Kota ABC tersebut memutuskan untuk menganggarkan di APBD 2015 sebesar Rp500 per m3. Dengan adanya pengeluaran dari APBD, masyarakat akan membayar ke PDAM atas air minum yang dikonsumsi sebesar Rp500 per m3.
(Rp1.000/Rp500). Berdasarkan estimasi, konsumsi air minum di kota tersebut untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar 3.000.000 m3. Sehingga total yang dianggarkan di APBD adalah sebesar Rp1.500.000.000. Pengeluaran subsidi Pemda adalah berdasarkan konsumsi air minum yang dibeli oleh masyarakat Kota ABC. Pada tahun 2015 air yang terkonsumsi masyarakat adalah 2.700.000 m3. Rencana pengeluaran sebesar Rp1.500.000.000 kepada PDAM dicantumkan di APBD sebagai belanja subsidi, demikian juga transaksi pembayaran Rp1.350.000.000 kepada PDAM disajikan di LRA sebagai belanja subsidi pada kelompok belanja operasional.
Kedua, belanja hibah dan bansos. Bantuan hibah dan bansos adalah dua buah rekening belanja APBD yang cukup â€seksiâ€, karena banyak yang memerlukannya. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Berdasarkan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21/2011, pemberian bantuan hibah dan bansos tersebut diperbolehkan. Namun secara spesifik baru diatur dengan Permendagri No32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
Belanja hibah, berupa uang atau barang dapat diberikan kepada pemerintah (instansi vertikal di daerah) atau pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemda, atau menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan bansos, bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, individu, dan keluarga. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Sayangnya, bansos dan hibah konon disalahgunakan dengan â€kreatif†untuk politik pencitraan oleh kepala daerah.
Keempat, belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil telah jelas bahwa dianggarkannya dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. Sumber tersebut berdasarkan UU No28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur yaitu 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota. Sama halnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sesuai peraturan perundang-undangan terdapat pembagian antar pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan tersebut, bahwa dari pendapatan yang di dapat oleh pemerintah provinsi, maka dianggarkan pada item belanja pembagian untuk seluruh kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan. Sedangkan pada Pemkab /Pemko terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maka dianggarkan kepada lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dari penjelasan tersebut, maka belanja bagi hasil yang dianggarkan pada suatu daerah akan ditransfer ke pemerintah daerah lainnya dan akan dialokasikan menjadi pendapatan daerah si penerima transfer untuk dibelanjakan untuk kepentingan publik.
Kelima, belanja bantuan keuangan. Berdasarkan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015 bahwa Pemprov atau Pemkab/Pemko dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana bantuan keuangan kepada kabupaten/kota adalah untuk mendukung pelaksanaan prioritas kabupaten/kota yang disesuaikan keterhubungannya terhadap pencapaian target RPJMD Pemprov. Atau begitu pula untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, harus berdasarkan keperluhan pemerintahan desa dengan melihat pencapaian indikator RPJMD kabupaten/kota. Pengalokasian kegiatan pada bantuan keuangan umum diserahkan sepenuhnya oleh provinsi ke kabupaten/kota sedangkan alokasi bantuan khusus kegiatannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan. Dalam pemberian alokasi bantuan keuangan ini tentunya harus memprioritaskan kepada kepentingan masyarakat.
Keenam, belanja tidak terduga. Penggaran belanja tidak terduga dianggarkan untuk kondisi yang tidak normal seperti keadaan bencana. Pengalokasian dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan prediksi pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaan pada mekanisme pencairan, tentunya harus memperhatikan pedoman dalam pencairan dana tidak terduga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengalokasian BTL lebih besar dari BL dari struktur belanja daerah dikarenakan alokasi belanja hibah, belanja bantuan keuangan adalah dimungkinkan apabila pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban belanja daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti pengalokasian urusan pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja utang yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibayarkan serta belanja langsung yang harus dilakukan oleh seluruh SKPD untuk pemenuhan target RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota.
Jika pengalokasian belanja wajib telah ditunaikan oleh Pemprov dan atau kabupaten/kota, maka untuk optimalisasi penggunaan anggaran APBD yang masih ada maka baru dapat dialokasikan kepada belanja tidak langsung lainnya seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan dengan prioritas kepentingan pembangunan daerah penerima serta kesejahteraan masyarakat.*** Editor : Rindra Yasin