RIAUPOS.CO - Usai pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Rabu (9/12) lalu, kini saatnya penghitungan, walau saling klaim, namun sudah mulai nampak siapa yang akan menjadi pemenang. Bersamaan dengan riuhnya pilkada ini, masyarakat dunia juga memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember. Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali memperingatinya pada 2003. Sejak 2003 itulah masyarakat di berbagai negara melakukan berbagai peringatan tentang betapa berbahayanya penyakit kronis yang terbukti berbahaya dan membahayakan banyak generasi. Penyakit menahun dan menular itu bernama korupsi.
Korupsi adalah satu kata yang identik dengan kejahatan, kemunafikan, dan topeng yang bersekutu serta bersatu padu untuk menggarong, merampok, dan merampas uang negara yang sejatinya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Namun, para penipu ini jumlahnya di Indonesia makin hari makin menunjukkan jumlah yang parahnya, signifikan. Signifikansi ini menggurita dari tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh yang paling telak sekaligus paling nyata dipertontonkan di depan mata adalah kasus korupsi di Sumatera Utara yang melibatkan gubernur, anggota DPRD, dan hakim.
Ketiganya justru tega merendahkan harkat dan melacurkan martabatnya tidak hanya sebagai manusia tetapi juga sebagai pemangku amanah masyarakat Sumatera Utara. Kemunafikan tingkat tinggi ini dilakukan dengan rapi khas penyamun ulung yang (selalu) siap untuk menyantap hidangan mewah bernama kekuasaan besar plus nominal uang yang diinginkan untuk ditumpuk-tumpuk atas nama nafsu sesat sekaligus bejat bernama berhala fulus.
Kepala daerah yang nantinya terpilih secara demokratis harus mampu membuktikan dirinya mampu memimpin daerah yang dipercayakan kepadanya sekaligus mengambil langkah-langkah tegas sekaligus revolusioner untuk mengganyang habis budaya korupsi yang sudah seperti kanker ganas yang sulit untuk diamputasi. Sang pemimpin harus mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang berani walaupun ditentang oleh lingkungan terdekatnya sendiri, contohnya adalah partai politik.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seorang kepala daerah terpilih nantinya untuk melakukan pengganyangan terhadap korupsi. Pertama, memberlakukan hukum untuk semua. Jamak ditemukan di negeri dagelan ini bahwa hukum menjadi (tidak) laku sekaligus tidak berlaku bagi para mafioso ganas yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Kepala daerah terpilih harus memberlakukan hukum berlaku bagi siapa saja termasuk anggota keluarganya sekalipun mengingat korupsi jahanam ini sudah merusak plus merasuk ke dalam lingkaran keluarga sang tikus berdasi. Dalam kalimat lain, lingkungan keluarga dengan dungunya masih ada yang turut menyuburkan maksiat laknat bernama korupsi ini.
Kedua, lepas dari ikatan partai politik. Masyarakat Indonesia dalam hal ini yang mata hatinya masih suci dan tidak terkooptasi kepentingan dungu partai politik pasti dapat melihat bahwa banyak kepala daerah yang gilanya lebih mementingkan kepentingan partai tempat ia berlindung sekaligus â€cari makan†daripada amanah masyarakat yang ia pegang. Kegilaan ini sudah berlangsung lama dan kata oknum hanyalah gaya defensif sekaligus cara primitif ala Orde Baru untuk cuci tangan dan menghilangkan substansi permasalahan yang ada. Tak heran ada anekdot politik yang menyatakan bahwa andaikan ada lomba cuci tangan paling bersih maka politisi Indonesia bisa dipastikan pemenangnya yang bisa jadi bertahan lama. Satir memang tetapi itulah realitas menyesakkan dada.
Manuel Quezon, maestro negarawan asal Filipina pernah berujar, “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country beginsâ€. Sayang seribu sayang, realitas di Indonesia lain pula ceritanya. Kepala daerah terpilih malah lebih mengutamakan dan di satu sisi mendewa-dewakan kepentingan partai politiknya tempatnya bernaung sekaligus berlindung. Inilah realitas yang menyesakkan dada sekaligus membuat geleng-geleng kepala. Hal yang mesti langsung dienyahkan oleh kepala daerah terpilih agar terus mengutamakan kepentingan masyarakat yang mempercayakan kepemimpinan kepada dirinya.
Ketiga, berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Raya tercinta merupakan bangsa dan negara besar dengan kebhinekaan yang begitu kaya sehingga kita semua apalagi kepala daerah terpilih memiliki kewajiban besar dan kewajiban moral untuk terus memupuk dan memeliharanya agar semakin memperindah pelangi kebhinekaan ini dengan penuh ragam warna kecantikan Ibu Pertiwi Indonesia.
Namun, sayangnya masih ada saja kepala daerah yang masih jauh dari nilai-nilai kebhinekaan. Bahkan, dalam memilih dan merekrut jabatan-jabatan yang berada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerahnya, sang kepala daerah dengan parahnya memilih berdasarkan kedekatan suku, agama, dan ras yang sama dengannya walaupun kualitasnya nol besar. Jangan harap mereka yang berkualitas sekaligus pantas namun berbeda jauh secara suku, agama, dan ras bisa terpilih. Hal yang sangat tidak baik bagi kebhinekaan Indonesia tercinta.
Ketiga hal fundamental di atas yang langsung dilaksanakan kepala daerah terpilih maka tak pelak lagi menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi barometer anti korupsi untuk dapat dicontoh oleh kepala daerah lainnya termasuk kaum muda Indonesia yang kelak menjadi kepala daerah beberapa tahun kemudian.
Satu hal yang pasti sekaligus tidak dapat dielakkan adalah ketika hal tersebut dilakukan maka sang kepala daerah dijadikan target untuk dienyahkan (baca: dihabisi) oleh individu maupun kelompok yang kepentingan hitam dan bisnis mafianya sangat terganggu gara-gara â€kegilaan†sang kepala daerah yang radikal dalam memberantas korupsi sekaligus revolusioner dalam mengganyang koruptor kotor dengan perangai busuknya yang koruptif.
Satu hal yang pasti bahwa karakteristik berani mati mesti dimiliki kepala daerah langsung yang terpilih secara demokratis oleh masyarakat di daerah tempat ia memimpin dan mengorganisasikan perangkat-perangkat kerja di bawahnya demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal yang mesti sesegera mungkin dijalankan tanpa ada pengecualian termasuk pengecualian politik dan hal-hal politis yang mengiringinya di belakangnya.
Menutup tulisan ini, penulis secepat kilat terkenang kalimat dari James Freeman Clarke (1810-1888), “A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation†yang berarti sangat tajam “Politisi memikirkan pemilihan berikutnya. Negarawan memikirkan generasi berikutnyaâ€. Untuk para kepala daerah yang akan terpilih, sekarang berpulang kepada diri Anda masing-masing, apakah mau menjadi politisi penuh tipu daya atau menjadi negarawan sejati yang berani berbuat apapun menghantam segala bentuk korupsi demi kepentingan sejati dari amanah berat masyarakat luas. Negara ini memerluhkan banyak negarawan suci dan murni untuk terus menegakkan kebenaran sejati!***
Editor : Rindra Yasin