RIAUPOS.CO - Serangkaian tahapan-tahapan persiapan pilkada dan masa-masa kampanye yang menguras energi dan melelahkan itu agak sedikit terobati karena data hasil pencoblosan sudah tersaji yang dalam konteks demokrasi Indonesia melalui sarana perlengkapan statistik canggih bernama “hitung cepat†(quick qount) dan mendahului penghitungan manual berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berkat hitung cepat, hari-H pencoblosan-pun jadi semakin terasa nuansa kesakralannya: Mencoblos sambil menanti hasilnya yang nyaris seketika. Apa lagi, banyak para pengamat menganggap bahwa hasil quick count tersebut selisihnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan real count yang dilakukan oleh KPU. Bahkan dalam Pilpres 2004, Pilpres 2009 dan 2014 lalu telah terbukti, bahwa hitung cepat sukses memproyeksikan dengan baik hasil pemilu, jauh mendahului penghitungan manual dan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi, hitung cepat atau quick qount tersebut mungkin hanya dapat dipandang sebagai gambaran yang bersifat sementara, karena hanya hasil dari KPU-lah barometer kemenangan dari masing-masing calon yang dapat dianggap akurat dan valid.
Bahkan saking masifnya, kerap bukan validitas data hasil perhitungan KPU yang ditunggu tapi seakan-akan para Timses dan para pendukung berusaha mendahului kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh KPU dan masing-masing sudah "merasa" menang dan mendeklarasikan kemenangannya, meski tanpa keputusan menang atau kalah dari lembaga resmi KPU. Namun dalam pandangan subjektif saya dan pada tataran tertentu, hal ini sebenarnya wajar adanya mungkin dapat dipahami sebagai bentuk luapan kekesalan mengingat selama masa kampanye berlangsung calon yang mereka usung â€babak belur†di black campaign oleh kubu lawan tapi selama masa kampanye berlangsung pula mereka tidak terprovokasi olehnya.
Oleh karenanya "merasa" menang tanpa keputusan menang atau kalah dari lembaga resmi KPU masih dipandang wajar selama masing-masing pihak berada dalam batas-batas kondusifitas sehingga tidak membuka ruang bagi timbulnya tindakan-tindakan destruktif yang dapat mencederai pelaksanaan Pilkada. Karena selain faktor motivasi sang calon yang kalah versi quick count, hal lain yang perlu dicermati adalah sikap fanatisme dari para pendukung calon yang kalah dan berdasarkan pengalaman selama ini kerap menunjukkan adanya kalangan yang tidak rela jika calon pilihannya gagal yang kerap diekspresikan dengan kemarahan hingga menyulut tindakan anarkisme.
Namun yang jauh lebih penting dari itu yang harus kita lakukan adalah mengawal proses distribusi surat suara dan penghitungan manual di KPU agar kerja dan upaya dalam penguatan demokrasi dan mendemokratisasikan politik pada tingkat lokal melalui pentas pilkada menjadi lebih bermakna dan berjalan dengan damai sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari publik karena setiap calon adalah pihak yang paling berkepentingan dengan hasil pelaksanaan Pilkada 2015 versi KPU dan keseluruhan prosesi formal yang berjalan pasca hari-H pencoblosan.
Intensitas para calon dalam memperjuangkan kemenangan tentu tak akan pernah surut sampai titik keringat terakhir dari berbagai ikhtiar yang dimungkinkan oleh sistem demokrasi dan aturan serta mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, setiap calon adalah pemangku kepentingan yang paling pokok dan utama dengan daya tahan yang berada dalam durasi waktu paling panjang di samping tentunya para tokoh partai pengusung, para sponsor dana dan tim sukses: Mereka mempunyai kepentingan langsung yang berkorelasi dan berkaitan dengan kemenangan sang calon, karena kemenangan sang calon akan sangat menentukan nasib dan masa depan mereka. Akan tetapi, intensitas mereka dalam memperjuangkan kemenangan tidak sekuat dengan apa yang dilakukan oleh sang calon.
Kemenangan sang calon juga menjadi kepentingan para pendukung fanatik dan partai pengusung. Mereka berkepentingan untuk menang karena ikatan emosional yang kuat dengan sang calon maupun partai pendukung meski intensitasnya sejalan dengan waktu akan surut dengan sendirinya apa lagi distimulus oleh daya tahan sang calon dan partai yang semakin hari semakin menyusut.
Adapun segmen paling besar kuantitasnya dalam kategorisasi pemangku kepentingan adalah kita-kita para pemilih, baik pemilih karena faktor primordial (berdasarkan ikatan emosi kedaerahan, suku, agama dan ras) maupun faktor rasional (berdasarkan pertimbangan integritas, kompetensi maupun program kerja sang calon).
Meski pemilih karena faktor primordial lebih bertahan lama kepentingannya akan kemenangan sang calon yang diusung bila dibandingkan dengan para pemilih yang rasional, namun pada akhirnya akan mengerucut dan terintegrasi oleh kepentingan yang sama: Menyangkut hidup mereka dan keluarga mereka yang akhirnya melahirkan satu asumsi bahwa menyangkut kepentingan hidup mereka dan keluarga mereka bisa diraih oleh siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah asalkan kepala daerah terpilih mempunyai integritas dan komitmen dalam menjalankan agenda politik dan program kerja yang dijanjikan selama kampanye berlangsung yang secara umum mengarah bagi kemajuan daerah.
Oleh karenanya, kita tidak boleh terus-terusan hanyut dalam gelombang arus hiperbola janji manis pasangan kepala daerah terpilih, maka sebagai rakyat pemilih kita dituntut untuk dapat tampil aktif artikulatif sebagai penagih janji kepada pasangan terpilih dengan melakukan perluasan partisipasi rakyat pemilih dalam menagih janji yang ditawarkan selama kampanye berlangsung dan mengintensifkan pengawasan terhadap kekuasaan terpilih sebagai syarat mutlak utama dalam demokrasi. Karena diakui atau tidak, kekuasaan itu mempunyai kecenderungan alamiah dalam memelesetkan para pemegangnya.*** Editor : Rindra Yasin