RIAUPOS.CO - Dahulu pernah diberlakukan di sekolah-sekolah, baik negeri apatah lagi swasta. Murid-murid dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masingnya. Pengategorian yang dimaksud bukan pada minat, bakat, atau kecenderungan yang disukai oleh peserta didik. Tapi lebih kepada pengonggokan sesuai intelijensia anak-anak yang bersangkutan. Maka adalah kita dapati kelas-kelas yang khusus di dalamnya anak-anak pintar saja, sementara yang kurang pintar disatukan pula dalam kelas yang berbeda.
Adalah baik kiranya, kebijakan ini diambil agar diberikan pengajaran khusus sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing anak. Namun sayangnya, ada labeling terhadap dikotomi (penggolongan) yang diberlakukan ini. Anak-anak di kelas yang cenderung punya daya lebih dalam menangkap pelajaran diberlakukan sebaik-baiknya. Bertolak belakang dengan anak-anak di kelas terpisah yang memiliki nilai prestasi lebih rendah dibanding yang lainnya. Sikap yang diberikan justru lebih sinis dan kurang bersahaja. Akibatnya lahirlah istilah kelas unggul dan kelas bandel. Bagi peserta didik pula, di kelas unggul semakin percaya diri dengan daya kepintarannya. Sementara di kelas bandel ikut menyesuaikan diri agar sama seperti kelas ia berada.
Di banyak sekolah kini telah kembali dibaurkan antara anak pintar dengan anak yang memiliki daya tangkap kurang cepat dibanding lainnya. Hal itu dimaksudkan agar yang kurang tangkap dapat diajarkan pula oleh teman-temannya yang punya daya tangkap lebih dan bisa mengimbangi pelajaran yang diberikan. Suasana lebih kondusif dan dikotomi secara berangsur-angsur mulai dipudarkan. Bahkan di beberapa sekolah diberlakukan kerahasiaan nilai dari anak-anak peserta didik dan hanya diberitahukan pada orang tua masing-masingnya.
Agaknya begitulah, bahwa dalam kehidupan sosial sedari dini pun sudah mulai tampak gejala dikotomi dan pengonggok-onggokkan. Sikap pembeda-bedaan pemberlakuan tersebut kadang-kala terbawa-bawa hingga dewasa. Maka tak jarang kita dapati sikap-sikap berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Orang menaruh hormat pada yang berdasi, sementara kerap kali menyepelekan para petugas yang bekerja menggunakan sapu lidi. Orang menyanjung-nyanjung para artis di televisi, sementara menyederhanakan para pendidik madrasah-madrasah belajar mengaji di langgar-langgar kecil.
Sebagai contoh, akhir-akhir ini sering didapati pemberitaan tentang prostitusi di kalangan artis. Dengan tarif atau harga yang mahal, para pekerja seks komersil tersebut menyelundupkan profesi terlarangnya itu ke dalam kancah hiburan yang ada. Siang ia berlaga seperti aktor-aktris biasa, bahkan ada pula yang melakukan amal kemanusiaan lewat kegiatan-kegiatan sosial. Lalu malamnya ia melakukan pekerjaan yang tak pantas dan mematahkan segala kebaikan yang dibuat di siang harinya.
Beberapa nama terungkap. Santer diberitakan nama NM dan PR serta mucikarinya berinisial O dan F yang diringkus aparat melalui transaksi yang sengaja dilakukan untuk menjebak pelakunya. Para penyandang nama-nama itu diringkus, di bawa aparat ke kantornya. Diperiksa dan ditanyai dengan ajuan-ajuan yang mendukung penyidikan. Namun di sana ada perbedaan perlakuannya.
Media meliputkan beberapa potongan proses penangkapan para pelaku prostitusi di kalangan aktris tersebut. Tapi dalam pelaksanaan penangkapannya, terlihat para pelaku diberlakukan begitu baik dan elok. Tak ada tindakan yang kurang wajar terhadap masing-masingnya. Hal itu kerap berbeda dengan apa yang dilakukan pada para pekerja prostitusi di sudut-sudut kota. Manakala dilakukan razia, kerap tindakan kasar didapatkan oleh mereka. Bahkan sekali-sekali pelecehan juga diterima oleh entah tangan siapa. Pertanyaan yang menerawang di kepala adalah apakah mereka, antara prostitusi kalangan aktris dan pekerja seks komersial yang ada di sudut-sudut kota memiliki tingkat kejahatan sosial yang berbeda? Apakah peraturan yang dilanggar masing-masingnya punya kelas yang tidaklah sama? Atau memangkah dosanya tak sama, apabila pelakunya adalah aktris dengan orang biasa?
Kita melihat pula di kalangan anggota dewan saat ini sibuk bersidang perkara yang melibatkan SN yang dituduh mencatut nama Presiden untuk kepentingan pribadinya. Berduduklah seluruh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyidanginya. Saksi-saksi dipanggil, bukti-bukti diungkapkan, pembelaan dan pemberatan tuduhan pun saling beradu di seantero ruang sidang. Publik pun dapat melihatnya secara langsung ataupun tunda melalui media massa seperti televisi, radio, juga siaran streaming dengan bantuan koneksi internet.
Sesuai status lembaga peradilan yang menyelenggarakannya yakni Mahkamah Kehormatan Dewan, seluruh pelaksanaan persidangan dilakukan secara terhormat. Tertuduh diperlakukan secara terhormat. Para saksi diundang dengan cara terhormat. Pada Anggota Kehormatan Dewan diberlakukan secara terhormat. Bahkan seluruh petugas yang terlibat di dalamnya saling memperlakukan satu sama lainnya dengan cara-cara yang terhormat.
Di lain saluran, diberitakan pula seorang pelaku pencurian sepeda motor bersimbah darah saat diamankan di kantor polisi. Bajunya robek di beberapa sisi. Celananya pula agak koyak di bagian lutur, seperti bekas terseret di jalan. Ia yang saat dilakukan penangkapan tengah dihakimi oleh massa satu komplek yang geram mendapati pelaku mencuri sepeda motor salah satu warganya. Mujur petugas datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan nyawa pelaku dari amuk massa.
Terlihat ironi, manakala memperbandingkan sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan dengan sidang mahkamah warga. Tampak bahwa kehormatan dewan begitu terjaga dan tertuduh diberlakukan begitu eloknya. Sementara pelaku kriminal kasus pencurian sepeda motor milik warga tampak begitu nelangsa. Tak ada perlakuan elok padanya. Maksud hati hendak menangkapi, tapi amarah di hati terlanjur membara dan kepalan tangan tak dapat tertahankan. Tak lagi ada kehormatan si pelaku pencuri sepeda motor di mata para penghakim warga.
Agaknya perbedaan kelas yang ada tak bisa dibantahkan, begitu pula dengan sikap yang diberlakukan.*** Editor : Rindra Yasin