Bukan Mahkamah Kalkulator

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 9 Januari 2016 | 09:30 WIB
RIAUPOS.CO - Perhelatan pilkada serentak 9 Desember 2015 yang lalu, memasuki babak baru, ketukan palu Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata belum menjadi akhir dari pertarungan masing-masing pasangan calon untuk menggapai singgasana kekuasaan sebagai kepala daerah. Ibarat pertandingan sepakbola waktu 2x45 menit tidak cukup bagi masing-masing pasangan calon untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang, sehingga diperlukan perpanjangan waktu bagi masing-masing pasangan calon untuk saling “membunuh”, momentum ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Purifikasi Demokrasi
Ditilik dari aspek teori hukum tata negara, masuknya kekuasaan yudisial dalam tahapan proses demokrasi dalam rangka menjaga prinsip-prinsip demokrasi agar tidak ternoda dari tangan kotor aktor-aktor politik dalam memperoleh kekuasaan. Selain itu dalam bahasa sederhana demokrasi itu tidak berbicara benar atau salah tapi banyak atau sedikit, oleh karena itu dalam kaca mata demokrasi suara seorang pedagang akan bernilai sama dengan suara seorang profesor karena demokrasi tidak berbicara tentang kualitas tetapi kuantitas yang bersifat hitungan matematis.

Oleh karena itu, agar proses demokrasi itu tidak hanya semata-mata dilihat dari aspek kuantitas, maka menjadi penting proses demokrasi itu dipurifikasi (baca: pemurnian) oleh kekuasaan yudisial dalam hal ini MK. Karena MK itu sendiri merupakan manifestasi dari prinsip nomokrasi yang berorientasi pada nilai-nilai kebenaran.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, apabila kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimaknai secara tekstual, maka kewenangan MK hanya sebatas hitungan dalam bentuk angka-angka. Oleh karena itu, syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU No8/2015 akan menjadi batu sandungan bagi pemohon dalam mengajukan gugatan, karena akan berpotensi gugatan yang diajukan akan layu sebelum berkembang karena tidak memenuhi persyaratan formil dalam bentuk persentase selisih suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU No 8/2015 tersebut. Kalau cara pandang yang demikian digunakan dalam melihat makna sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi tak ubahnya seperti Mahkamah Kalkulator yang tugasnya hanya sebatas menghitung angka-angka.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis tidak tepat kalau kita memaknai sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah hanya dimaknai sebatas kuantitas.

Kalau ditilik dalam konteks MK sebagai the guardian constitution, maka dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, MK tidak hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat kuantitas, namun MK harus masuk pada wilayah kualitas dari setiap proses pemilihan kepala daerah itu, dengan batu uji  sejauh mana Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana dimandatkan konstitusi dan juga di turunkan dalam norma  Pasal 2 UU No8/2015 terimplementasikan secara benar dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah.

Dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil  pemilihan kepala daerah konstruksi berpikir  yang demikian sudah pernah dilakukan oleh MK ketika mengeluarkan konsep Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam putusan perselisihan hasil pemilihan  Gubernur Jawa Timur antara Sukarwo versus Khofifah waktu itu, yang dalam perkembangannya putusan MK tersebut menjadi preseden bagi  putusan MK di berbagai sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah.

MK Harus Berani!
Dalam berbagai pemberitaan media dan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, salah satu praktik yang marak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 terkait dengan dugaan masifnya money politic. Mengacu pada ketentuan  Pasal 73 UU No8/2015 secara eksplisit menyatakan  “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupatenk/kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap norma dalam Pasal 73 UU No 8/2015 ini sebetulnya menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan diteruskan pada pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 135 UU No 8/2015.

Dalam praktik, norma Pasal 35 UU No 8/2015 tidak bisa ditegakkan, karena ketiadaan pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan UU No8/2015, oleh karena itu MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mesti harus berani untuk melakukan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 73 UU No8/2015 tersebut. Perolehan secara yang diperoleh, baik oleh penggugat   maupun pihak terkait yang terbukti secara materiil dalam sidang mahkamah harus dinyatakan tidak sah oleh MK, karena perolehan suara yang didapatkan melalui money politics secara hakiki bertentangan dengan asas jujur sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan ketentuan Pasl 2 UU No8/2015, dengan demikian MK tidak akan  menjadi mahkamah kalkulator. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin