Jangan Telat Lagi Jalankan APBD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 11 Januari 2016 | 10:58 WIB
RIAUPOS.CO - NYARIS setiap tahun, penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tidak pernah maksimal. Tahun 2015 lalu, hingga pertengahan Desember realisasi serapan APBD Riau  hanya sekitar 45 persen, dengan perkiraan di akhir tahun di sekitaran angka 60 persen. Tidak jauh beda dengan tahun 2014 yang hanya 63 persen.

Untuk tahun lalu, seperti pernah dijelaskan  Asisten II Setdaprov Riau Masperi, memang masa waktu penggunaan APBD Riau 2015 lebih singkat dibanding tahun sebelumnya. Di mana seluruh program kegiatan baru dapat berjalan pada akhir Mei atau pertengahan tahun. Artinya, telat memulainya.

Karenanya, kini, kita terus menggesa agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun, sehingga kesemua  dana APBD Riau 2016 yang berjumlah sekitar Rp11,2 triliun termanfaatkan 100 persen. Kita terus mengingatkan semua pihak untuk tidak mengulangi kesalahan umum di seluruh tanah air tahun lalu yang telat memulai sehingga secara nasional realisasi penyerapan APBD untuk provinsi rata-rata  i 25,9 persen. Kabupaten/kota malah lebih buruk. Rerata 24,6 persen.

Kekhawatiran pun muncul ketika ada yang terkesan menggenjot habis-habisan belanjanya di akhir tahun.  Fokus belanja bukan lagi optimalisasi pembangunan, melainkan sekadar menghabiskan uang di dalam keranjang.

Orientasinya lebih tertuju untuk mendapatkan penilaian kinerja keuangan yang baik. Di sini celah korupsi pun akan terbuka. Padahal, jika serapan untuk belanja langsung bisa maksimal, tentu akan terasa manfaatnya, sebab belanja langsung itu merupakan komponen keuangan yang biasanya banyak dialokasikan untuk kepentingan publik.

Pemerintah bisa saja mengajukan aneka alasan untuk membela diri. Tapi, rakyat yang berkontribusi melalui pajak tetap sulit menerimanya. Kesal rasanya mendengar anggaran negara atau daerah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendati demikian, habis terserapnya anggaran semata, juga tidak cukup. Harus dibarengi minimnya kebocoran, baik karena korupsi maupun penggelembungan (mark-up). Lebih penting lagi, manfaatnya bagi rakyat benar-benar bisa dirasakan serta bersifat menyeluruh dan jangka panjang. *** Editor : Rindra Yasin