Revolusi Mental Berbasis Keluarga

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 12 Januari 2016 | 08:51 WIB
SEKARANG ini pemerintah kita sedang giat-giatnya mengkampanyekan gerakan revolusi mental. Yakni untuk memperbaiki karakter bangsa yang saat ini dianggap sedang mengalami kemunduran di berbagai sendi kehidupan dengan berbagai macam peristiwa yang jauh dari cerminan sebagai sebuah  bangsa yang besar dan berkarakter.

Banyaknya kasus korupsi baik kelas kakap hingga kelas ringan. Hadirnya prostitusi online yang melibatkan berbagai kalangan termasuk di antaranya para artis kenamaan yang manjadi figur publik buat para remaja di mana jumlah remaja Indonesia sebanyak 65 juta jiwa atau setara dengan jumlah penduduk negara Thailand. Munculnya berbagai macam kenakalan dan kriminalitas remaja hingga meningkatknya kasus-kasus perceraian di negeri ini menjadikan gamang  bisakah negeri ini melakukan revolusi mental untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan yang seolah telah rapuh ini?

Kita menyadari memperbaiki karakter bangsa melalui revolusi mental  bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Namun kita berharap bahwa dengan gerakan sosial revolusi mental yang hampir setiap hari didengungkan melalui media massa, media cetak dan elektronik ini pelan namun pasti negara ini akan bangkit dan sejajar dengan negara maju di dunia karena memiliki karakter, kepribaidian dan daya saing yang bisa diandalkan.

Dalam upaya melaksanakan gerakan revolusi mental sebenarnya kita tak perlu berpikir terlalu jauh sebab revolusi mental itu bisa kita mulai dari keluarga dan diri sendiri. Pada keluargalah sebenarnya pendidikan yang pertama dan utama kita mulai. Pendidikan karakter dalam upaya revolusi mental bisa melalui keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan terkecil namun memiliki peran yang begitu besar dalam menanamkan nilai-nilai moral revolusi mental menuju Indonesia yang berdaya saing, berkarakter dan berkepribadian. Untuk itu dalam upaya melaksanakan gerakan revlusi mental peran keluarga melalui delapan fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan,  fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan bisa berjalan secara optimal.

Revolusi mental sebuah bangsa tidak akan berhasil secara optimal jika tidak dibarengi dengan revolusi mental di dalam keluarga. Namun patut disayangkan bahwa pembangunan yang berbasis keluarga di negeri ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah secara optimal padahal di negeri ini setidaknya ada lebih 65 juta keluarga. Jika kita bayangkan bahwa ke 65 juta keluarga tersebut kemudian melaksanakan delapan fungsi keluarga secara optimal dan selalu menanamkan revolusi mental melalui pendidikan karakter buat putra-putri di dalam keluarga mereka masing-masing, bukan tidak mungkin revolusi mental ini akan terwujud.


Namun patut disayangkan bahwa di negara yang terkenal agamis dan berbudaya ini justru delapan fungsi keluarga tersebut tidak diperankan secara optimal sehingga hal ini memicu berbagai macam masalah keluarga yang berdampak kepada persoalan sosial. Persoalan-persoalan keluarga itu antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga kepada kasus perceraian. Setidaknya selama periode 2010-2014, kasus perceraian di Indonesia meningkat 52 persen atau naik hampir 11 persen setiap tahunnya.

Timbul pertanyaan dalam benak kita bagaimana hendak melakukan revolusi mental jika ternyata di dalam keluarga saja tidak ada kehidupan hangat dan harmonis, selalu ada kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan yang lainnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya delapan fungsi keluarga tersebut.      

Jika melihat data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diketahui bahwa perceraian yang terjadi di Indonesia banyak terjadi pada keluarga muda dengan usia perkawinan baru beberapa tahun. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pendidikan dalam hal menyiapkan generasi muda untuk mempersiapkan diri guna berkeluarga belum berjalan secara optimal atau para remaja tersebut melakukan pernikahan dini di mana secara mental, psikis dan ekonomi mereka belum siap.

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini mengakibatkan mereka tidak siap secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun biduk rumah tangga. Hal ini mengakibatkan adanya jurang komunikasi antara suami dan istri pasangan usia muda atau yang melakukan pernikahan dini dan memicu runtuhnya fondasi bangunan keluarga. Rendahnya kemampuan menenggang rasa sikap pasangan dan komitment menjaga keutuhan rumah tangga merupakan akibat dari lemahnya pola asuh di keluarga asal. Kondisi ini membuat pelemahan terhadap delapan fungsi keluarga berpeluang terulang pada generasi berikutnya sehingga mata rantainya sulit diputus. Jika ini yang terjadi terus menerus maka revolusi mental juga akan mengalami kendala secara terus menerus dan sulit terwujud.

Untuk itu, agar revolusi mental yang merupakan matra ampuh pemerintah untuk membangun karakter bangsa ini bukan hanya sekadar mantra belaka maka pembangunan keluarga tidak boleh diabaikan oleh negara.

Negara bisa berperan secara optimal dengan meniru pola pembangunan keluarga di beberapa negara maju seperti membatasi jam kerja untuk memberikan waktu lebih bagi keluarga. Memberi cuti melahirkan yang panjang bagi ibu dan ayah. Membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan juga jam tayang televisi serta mendorong negara untuk membangun fasilitas rekreasi keluarga yang menyehatkan dan aman untuk dijangkau semua kalangan.

Selain hal tersebut negara juga harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensip dan memadai melalui jalur sekolah maupun luar sekolah dan keluarga kepada remaja-remaja Indonesia  yang saat ini jumlahnya sekitar 65 juta jiwa agar mereka tidak terjerumus kepada seks bebas yang merugikan diri mereka sendiri. Pemerintah juga harus membekali generasi muda Indonesia melalui pendidikan yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, juga berusaha memberikan pekerjaan yang layak sehingga remaja-remaja Indonesia bisa terlepas dari persoalan pernikahan dini.

Semoga revolusi mental yang sering kita dengar di media massa, media cetak ataupun elektronik benar-benar mampu mengubah karakter bangsa ini menjadi karakter yang unggul, berdaya saing dan berkepribadian sehingga negara ini bisa meningkatkan levelnya menjadi negara maju. Hal ini bisa terlaksana secara optimal jika pembangunan berbasis keluarga  juga terlaksana secara optimal.***

Supriyadi, PNS di BKKBN Riau, alumnus Magister Studi  Kebijakan UGM
Editor : Rindra Yasin