Serapan Anggaran dan Pelantikan Kepala Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 25 Januari 2016 | 07:55 WIB
RIAUPOS.CO - PADA Tajuk Rencana di koran ini pekan kedua Januari lalu, kita menggesa agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran pembangunan daerah sesuai APBD yang disahkan, dapat  dimaksimalkan penyerapannya sesuai perencanaan, sejak awal tahun. Ini mengingat, tahun-tahun sebelumnya, selalu saja serapan anggaran sangat rendah, di antaranya karena telat memulainya, dengan berbagai alasan.

Kini, kita menyorot itu lagi, dikaitkan dengan banyaknya  daerah  yang baru saja menyelesaikan pilkada namun kepala daerah terpilih masih belum jelas kapan akan dilantik untuk memulai tugasnya, yang di antaranya menggerakkan pembangunan mengacu kepada APBD masing-masing.

Kita mencatat, ada wacana pemerintah pusat ingin melakukan pelantikan bupati/wali kota secara serentak di Jakarta. Padahal, sebagian hasil pilkada masih menunggu hasil gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Atau mereka yang harus menunggu masa jabatan bupati atau wali kotanya habis April mendatang.

Padahal, seperti disinggung tadi, jika berkaca pada roda pemerintahan di semua daerah, problem besar yang terjadi sepanjang 2015 adalah rendahnya serapan anggaran. Lebih disayangkan lagi, rendahnya serapan anggaran itu terjadi untuk proyek-proyek infrastruktur. Ada yang karena gagal dilaksanakan, ada pula yang pelaksanannya molor hingga melewati tahun anggaran. Biang rendahnya serapan anggaran tentu saja pelaksanaan yang tidak sesuai rencana.

Karenanya, kita terus mengingatkan semua pihak untuk tidak mengulangi kesalahan umum di seluruh tanah air tahun lalu yang telat memulai sehingga secara nasional realisasi penyerapan APBD untuk provinsi rata-rata   25,9 persen. Kabupaten/kota malah lebih buruk. Rata-rata 24,6 persen.

Bayangkan kalau mayoritas kepala daerah terpilih pada pilkada 2015 baru dilantik setelah Maret 2016.  Belum lagi jika harus menyesuaikan dengan program yang sudah dilaksanakan penjabat kepala daerah sebelumnya. Boleh jadi, akan terulang kembali rendahnya serapan anggaran seperti tahun terdahulu.

Karenanya, daripada wacana pelantikan kepala daerah serentak tadi, barangkali akan lebih baik jika dilaksanakan percepatan pelantikan kepala daerah terpilih, meski tidak secara serentak, tetapi bergelombang, terutama bagi yang hasil pilkadanya tidak digugat ke MK. Sebab, mereka memang dituntut untuk bekerja lebih cepat.*** Editor : Rindra Yasin