SEMBILAN anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta akan kembali membacakan putusan dismissal perkara permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Selasa sore ini (26/1), pukul 13.30 WIB. Enam kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, berdasar undangan panitera MK sebagai Termohon, dan perkaranya diputus sore ini.
Pada sidang sebelumnya, secara maraton MK telah membacakan putusan dismissal. Sebanyak 114 perkara dari total 147 permohonan yang dimohonkan telah diputus dalam sidang tanggal 18, 21, 22, dan 25 Januari 2016. Hanya satu perkara yang dikabulkan oleh MK. Selebihnya, 114 permohonan ditolak. Sambil menunggu, Selasa (26/1) hari ini ada 25 perkara lagi, termasuk 6 kabupaten di Riau di atas. Sisanya 7 perkara lagi, ada Kabupaten Kuantansingingi, Solok Selatan, Bangka Barat, Muna, Kepulauan Sula, Mamberamo Raya dan Teluk Bintuni diperkirakan lanjut. Selain selisih hasilnya tipis, dari sisi legal standing para Pemohon sebagaimana Pasal 158 (2) UU No. 8/2015 juncto Pasal 6 (2) Peraturan MK No. 5/2015 memenuhi syarat formil. Makanya cukup berpeluang lanjut ke sidang pemeriksaan pokok perkara yang meliputi pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Tenggang Waktu & Legal Standing
Dalam sidang putusan dismissal kali ini, MK telah membagi dalam 2 tahapan. Pada tahap pertama, Senin (18/1) lalu, majelis fokus memutus 40 perkara karena umumnya materi permohonannya lewat tenggang waktu. Salah satunya Kabupaten Siak. Jadi, sebanyak 35 perkara melewati tenggang waktu dan 5 perkara lagi ditarik permohonannya. Pada sidang tahap kedua, sejak 21, 22, 25 dan sampai 26 Januari 2015, majelis lebih fokus pada materi legal standing dan syarat persentase selisih hasil pengajuan permohonan. Sampai Senin (25/1), sudah 75 perkara diputus, karena legal standing Pemohon tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Hanya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara yang dikabulkan. Untuk Kabupaten Halsel, pada sidang Jumat (22/1) lalu, majelis mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon. Majelis telah memerintahkan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di satu kecamatan dari 9 kecamatan di Kabupaten Halsel.
Persentase Tak Penuhi Syarat
Meskipun putusan dismissal MK itu ada 2 kemungkinan; menolak permohonan atau mengabulkan permohonan Pemohon. Jika ditolak, putusannya menguatkan SK Termohon (KPU) tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Apabila permohonan diterima, MK dapat langsung menetapkan Pemohon sebagai pemenang atau Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU). Yang terakhir ini lebih lazim diputuskan MK, jika permohonannya dikabulkan.
Berkaca pada putusan dismissal 75 perkara tanggal 21, 22 dan 25 Januari umumnya MK menolak. Bukan bermaksud mendahului putusan majelis, tapi melihat pada hasil perolehan suara dan materi permohonan Pemohon. Pertama, selisih hasil perolehan suara di 6 kabupaten antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon selisih persentasenya terlalu jauh. Padahal, ini syarat formil yang diatur oleh Pasal 158 (2) UU No. 8/2015 jucto Pasal 6 (2) Peraturan MK No. 5/2015 untuk dapat mengajukan permohonan.
Mari kita dalami perolehan hasil dan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon. Bengkalis misalnya, Pihak Terkait memperoleh 99.213 suara, Pemohon 59.097 suara atau selisih 40.116 suara. Jumlah penduduk Bengkalis 522.431 jiwa, maka syarat formil mengajukan permohonan adalah selisih 1 persen atau tak boleh lebih dari 992 suara. Kepulauan Meranti, Pihak Terkait memperoleh 50.619 suara, Pemohon 39.674 suara atau selisih 10.945 suara. Jumlah penduduk 203.833 jiwa, selisihnya harus 2 persen atau tak boleh lebih dari 1.012 suara. Untuk Indragiri Hulu perolehan Pihak Terkait 99.191 suara, Pemohon 71.225 suara atau selisih 27.966 suara. Jumlah penduduk Indragiri Hulu adalah 416.582 jiwa, maka selisihnya harus 1,5 persen atau tak boleh lebih dari 1.487 suara. Tak berbeda di Rokan Hilir perolehan Pihak Terkait 90.938 suara, Pemohon 65.410 suara atau selisih 25.528 suara. Jumlah penduduk 626.082 jiwa, maka selisihnya harus 1 persen atau paling sedikit selisih 9.09 suara.
Begitu pula dengan Pelalawan dan Rokan Hulu yang selisih suaranya terpaut tipis. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di kedua kabupaten ini tetap tak memenuhi syarat formil bagi para Pemohon mengajukan permohonan. Mari kita simak lebih lanjut, Pelalawan perolehan Pihak Terkait 68.618 suara, Pemohon 67.080 suara atau selisih 1.538 suara. Jumlah penduduk 360.804 jiwa, maka selisihnya harus 1,5 persen atau paling sedikit selisih harus 1.029 suara. Kita lihat juga Rokan Hulu, perolehan Pihak Terkait 89.464 suara, Pemohon 88.100 suara atau selisih 1.364 suara. Jumlah penduduk 557.660 jiwa, maka selisihnya harus 1 persen atau paling sedikit selisih 894 suara.
Kedua, materi objek yang jadi dasar permohonan para Pemohon mestinya sengketa perselisihan hasil pemilihan. Pasal 156 (1) dan (2) UU No. 1/2015 sudah tegas mengatur. Tapi, melihat materi permohonan yang bisa kita dapatkan di website mahkamahkonstitusi.go.id, justru tak mempersoalkan selisih hasil. Pemohon lebih mempersoalkan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan dan hal-hal yang terkait pelanggaran kode etik penyelenggara. Bahkan, ada yang terkait pelanggaran administrasi pemerintahan.
Proses pelanggaran di atas penyelesaiannya bukan di MK, peraturan perundang-undangan sudah menyiapkan ruang penyelesaian. Misalnya, jika terkait pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan ruang penyelesaiannya ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas), bila dilanjutkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Begitu pula terkait pelanggaran etika penyelenggara, ranah aduannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila terkait pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), mekanismenya ada di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau melalui Kementerian Dalam Negeri.
Ketiga, permohonan Pemohon juga tak menyandingkan selisih atau salah penghitungan yang dilakukan Termohon. Semestinya, menyandingkan juga versi penghitungan yang benar menurut Pemohon untuk dikemukakan ke hadapan majelis hakim. Justru yang ada, Pemohon merasa dicurangi suaranya oleh Termohon, tanpa pernah merinci locus delicty-nya/tempatnya di mana? Kapan waktu kejadiannya? dan siapa pelakunya?
Akhirnya, kita semua hanya sebatas mampu membuat analisa. Tapi apapun hasilnya yang akan memutus adalah majelis hakim MK. Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon sudah menyerahkan sepenuhnya, bahwa putusan MK ruang terakhir mencari keadilan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Riau. Selanjutnya, kita hanya bisa menantikan ketok palu majelis hakim yang mulia. Ex aequo et bono. Jika mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.***RIAUPOS.CO - PEMUKIMAN pengikut Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) di Kalimantan Barat habis sudah. Ribuan warga setempat Selasa lalu (19/1/2016) mendatangi pemukiman di Desa Moton, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Massa yang tidak menghendaki pengikut Gafatar menjadikan kawasan mereka sebagai tempat penyebaran aliran tersebut, membumi-hanguskan 10 rumah yang dihuni sekitar 700 anggota Gafatar itu. Aksi massa itu berdampak cukup serius dalam membongkar kedok para pengikut Gafatar yang berusaha mengembangkan aliran baru di negeri ini.
Ditjen Polpum Kemdagri mendeteksi jumlah anggota Gafatar memang tidak mencapai 20.000 orang, namun demikian, ada indikasi kuat bahwa pengikutnya sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Itu artinya, Gafatar sudah menjadi gerakan hidup dan akan terus berupaya menanamkan faham-faham Nabi palsu pimpinan Ahmad Moshaddeq untuk merekrut pengikut-pengikut baru. Lebih-lebih lagi, gerakan ini terbukti telah beberapa kali mengganti nama sebagai usaha agar tidak di-blacklist MUI sebagai aliran sesat. Bahkan, tidak segan-segan, Gafatar menggunakan organisasi sosial agar dapat diterima masyarakat sampai mereka yang direkrut akhirnya memberikan baiat kepada sang Al-Masih Al-Maw’Ud (baca: Moshaddeq).
Beberapa nama yang dipakai gerakan ini antara lain adalah aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang melakukan perpaduan antara ajaran kitab Al-Qur’an, Injil, dan Taurat. Al-Qiyadah Al-Islamiyah dipimpin nabi atau mesias atau Al-Masih Al-Maw’ud, yaitu Ahmad Moshaddeq. MUI menyatakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai sesat pada 4 Oktober 2007. Enam bulan berikutnya, tepatnya pada 23 April 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Moshaddeq 4 tahun penjara atas pasal penodaan agama.
Bubarkah gerakan ini setelah Moshaddeq dikurung? Ternyata tidak. Para pengikutnya tetap ingin mengibarkan bendera Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Karena Al-Qiyadah Al-Islamiyah telah dicap sebagai aliran sesat oleh MUI, gerakan itu pun mengubah nama menjadi Komunitas Millah Abraham. Dan pada 12 September 2009, tepatnya di Jalan Raya Puncak KM 79 Cisarua, Bogor, dalam rapat pengurus lengkap, Al-Qiyadah Al-Islamiyah resmi berganti nama menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar).
Bagaimana Gafatar mendapatkan pengikut sampai menyebar di 34 provinsi di Indonesia di tengah terang-benderangnya cahaya Islam, sungguh merupakan tamparan yang sangat menyakitkan bagi umat Islam di negeri ini. Kita tidak habis berpikir, bagaimana orang-orang tersebut dapat menukar keyakinan yang dianutnya dengan ajaran yang menyimpang. Sebuah penelitian menyebutkan kalau yang mudah dipengaruhi aliran ini adalah mereka kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih awam pemahamannya tentang Alquran dan maknanya.
Tapi di luar itu, ada indikasi kuat bahwa gerakan-gerakan menyimpang ini adalah gerakan terencana untuk menarget umat Islam, untuk mengaduk-aduk umat ini agar tercerabut dari akar akidahnya, dari luar dan dari dalam.
Semoga kita diberi hati yang teguh untuk memiliki mata hati yang jernih sehingga melihat kebenaran tetaplah sebagai kebenaran.***
Ilham Muhammad Yasir, Komisioner KPU Riau (Devisi Hukum dan Pengawasan)
Editor : Rindra Yasin