Nasib Daerah Otonomi Baru

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 1 Februari 2016 | 16:36 WIB
RIAUPOS.CO - Hingga kini pemerintah masih belum menentukan nasib dari beberapa usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah lama menunggu untuk disahkan menjadi DOB. Hingga awal 2016 ini sudah ada 201 usulan daerah otonomi baru. Ini berarti ada 87 usulan otonomi baru warisan dari Pemerintahan SBY-Boediono dan ditambah 114 usulan DOB di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah saat ini masih menjalankan moratorium yaitu menghentikan sementara pembentukan DOB, hingga selesainya desain besar (grand design) penataan daerah hingga tahun 2025. Ini artinya belum ada kemajuan dan nasib dari usulan DOB tersebut. Kemendagri mencatat hingga akhir 2015 dan awal 2016 sudah ada 114 usulan DOB.

Sebagaimana diketahui semenjak Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 1999 hingga Desember 2015 telah ada 34 provinsi, 508 kabupaten/kota.

Selama periode tersebut, praktis pemekaran daerah tumbuh dan berkembang dengan cepat sebagai dampak dari otonomi daerah. Namun dalam perkembangannya, masih banyak DOB yang masih memerlukan pembenahan dalam hal meningkatkan pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan pembangunan infrastruktur daerahnya. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban menata kembali dalam hal pemekaran daerah dengan memperhatikan secara serius keperluan dan kepentingan dari pembentukan DOB tersebut.  

Esensi dari pemekaran daerah sebenarnya apa yang diinginkan dan diharapkan? Tentu dengan adanya pemekaran daerah diharapkan kesejahteraan dan pembangunan di DOB tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Ada kekhawatiran pula bahwa esensi dari pemekaran daerah tersebut tidak tercapai jika pemekaran daerah tidak dikaji dan dievaluasi secara benar dengan konsep kajian akademis. Kajian akademis ini tentunya menyangkut tentang dimensi geografis atau kewilayahan, demografis atau kependudukan, dan sistem, seperti potensi fiskal daerah dan perekonomian daerah.

Hal yang demikian merupakan indikator dari potensi pemekaran daerah yang diharapkan. Selama ini ada kekhawatiran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bahwa pemekaran daerah tidak dilakukan dengan kajian akademis dan asal asalan saja dan berpotensi DOB tersebut tidak dapat berkembang dan sebaliknya pula akan mematikan daerah induk.

Oleh sebab itu muncul pertanyaan,  seberapa urgensinya adanya pemekaran daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan seterusnya adalah sudahkah DOB tersebut dapat berkembang dan pelayanan publik terlaksana dengan baik. Adanya DOB, intinya adalah kesejahteraan rakyat.

Adanya pemekaran daerah praktis jarak dan pelayanan publik kepada masyarakat akan semakin mudah dilakukan. Kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring dengan terbentuknya DOB dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan pendidikan. Jelas, bahwa pembangunan fasilitas publik seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acuannya UU No23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Hingga saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri masih mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang acuan teknis pemekaran daerah yang acuannya dari turunan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada dua PP yang akan mengatur tentang Pemekaran Daerah yaitu Pertama; tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang menggantikan PP No 78/ 2007 dan kedua; tentang grand design penataan daerah. Grand design yang dibuat pemerintah tersebut, nantinya akan mengkaji seberapa ideal dan maksimalnya jumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia hingga tahun 2025.

Tentang tata cara pembentukan penghapusan, dan penggabungan daerah semenjak otonomi daerah tahun 1999 diberlakukan telah ada 2 PP yaitu pertama; PP No. 129/2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria Pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dan kedua; PP No. 78 /2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pengaturan terhadap pemekaran daerah di era otonomi daerah tersebut adalah sebagai upaya evaluasi dan pengetatan dalam hal pemekaran daerah. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kedua PP tersebut tetap tidak dapat menahan laju adanya pemekaran daerah tersebut. Dalam hal pemekaran daerah umumnya yang dilihat selain potensi ekonomi dan fiskal juga dilihat persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan.

Persyaratan administrasi tentu didasarkan kepada adanya aspirasi sebagian besar masyarakat dalam hal pemekaran daerah dengan terlebih dahulu melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah, persyaratan secara teknis seperti dalam hal kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah serta persyaratan fisik kewilayahan yang berisi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Grand design yang akan disusun dan dirumuskan oleh pemerintah tersebut seyogyanya harus sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 (amandemen II) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di Pasal 18 B ayat (1) menyatakan bahwa, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.  

Memang tidaklah mudah untuk mewujudkan DOB yang ideal. Diharapkan pemerintah untuk mempercepat proses dari usulan DOB tersebut agar daerah-daerah yang masuk dalam rencana pembentukan DOB tersebut nasibnya jelas dan dapat mempersiapkan diri dalam pembangunan di daerahnya. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin