Bagaimana Riau? Sesungguhnya rakyat Riau sudah bermimpi lama untuk mendapatkan pengakuan istimewa dari pemerintah pusat.
(Tanggapan buat Gde Agung Lontar)
OPINI yang ditulis oleh Gde Agung Lontar berjudul "UU Daerah Istimewa Riau" yang dimuat di Riau Pos (Kamis, 28 Januari 2016) benar-benar membangkitkan semangat dan pikiran sama atas nasib keberadaan Provinsi Riau yang kaya sumberdaya alam dan budaya ini. Sebab, kegelisahan Lontar pada hakikatnya juga kegelisahan saya dalam persoalan yang sama.
Seperti diungkapkan Lontar, di antara 161 RUU yang mengalir di meja DPR RI, ternyata untuk tahun 2016 ini sudah diumumkan hanya sejumlah 40 RUU saja yang dibahas dan diusahakan dapat disahkan sebagai UU. Di antara RUU tersebut terdapat dua RUU yang berkaitan dengan hak istimewa provinsi yakni RUU perubahan UU No. 33/ 2004 tentang Otonomi Khusus Papua dan RUU No.27 tentang Provinsi Bali.
Realitas ini tentu sangat menyedihkan mayoritas masyarakat Provinsi Riau. Setela era pemerintahan berubah dari rezim Orde Baru ke rezim Reformasi, ternyata keistimewaan Provinsi Riau tetap saja tak dipandang sama sekali. Atau, boleh jadi, kemampuan lobi dan ikhtiar yang keras pemerintah dan masyarakat Riau masih lemah. Jangan-jangan, kemampuan lobi para wakil rakyat Provinsi Riau di lembaga legislatif seperti DPR dan DPD sebagaimana dirasakan selama ini masih â€jauh panggang dari apiâ€. Jadi, tak akan pernah masak.
Kenapa Provinsi Riau yang sesungguhnya memiliki banyak keistimewaan, secara politis dan administrasi pemerintahan tak pernah dipandang dan diakui sebagai provinsi yang mendapat perlakuan khusus sebagaimana layaknya DI Jogjakarta, DI Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Papua. Provinsi Riau tampaknya hanya dijadikan sebagai provinsi kaya sumber daya alam terutama minyak dan gas —terutama di masa lalu— yang hanya layak dikuras dan dieksploitasi untuk memenuhi dana pembangunan negara Indonesia. Bayangkan saja, hasil migas Riau itu pernah menyumbang lebih dari 50 persen untuk APBN.
Saya sependapat dengan pandangan Gde Agung Lontar yang menyebut soal keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki Provinsi Riau yang membedakannya dengan provinsi lain. Lontar menulis, “Penulis mencatat setidak-tidaknya ada empat aspek (atau dalam bincang kelakar dengan teman: â€empat alat bukti†yang dapat dikedepankan dalam kerangka wacana ini, yatu: Bahasa Indonesia, Kerajaan Siak, Kebudayaan Melayu dan sumberdaya alam.
Sebenarnya, apa yang dimimpikan Lontar pernah bergulir deras sekitar 5-6 tahun silam ketika sejumlah tokoh dan pemuka masyarakat Riau lintas generasi pernah mendeklarasikan Forum Nasional Otonomi Khusus (Fornas Otsus) yang yang mencuatkan nama Letjen (Purn) Syarwan Hamid selaku Pembina dan Hj Maimanah Umar selaku Ketua Umum Forum Nasional (Fornas Otsus) Riau, dan saya sendiri dipercaya sebagai sekretaris jenderal (Sekjen). Hanya saja, kini gerakan itu terasa mengendur. Seperti iklan sebuah mobil diesel yang pernah muncul di layar TV: “nyaris tak terdengar suaranyaâ€.
Ladang Perburuan
Mari menoleh sejenak pada getar nadi yang ada di dalam sejumlah tokoh dan pemikir Riau sejak dulu. Boleh jadi, budayawan, UU Hamidy, menjadi pemicu atas munculnya perasaan ketidakadilan yag dialami Provinsi Riau. Budayawan yang pernah produktif menulis buku itu, sekitar tahun 1980-an pernah melukiskan Provinsi Riau sebagai â€Ladang Perburuan†karena kekayaan sumber daya alam daerah ini dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan pemerintah pusat.
Hal senada di masa pemerintahan Orde Barau (Orba) pernah pula diungkapkan oleh Prof Mubiyarto yang mengatakan hasil kekayaan alam Riau dibawa ke luar Riau. Sementara, kondisi Riau tak banyak berubah dibanding provinsi-provinsi lainnya. Bahkan angka kemiskinan di provinsi kaya minyak ini mencapai 23 persen lebih.
Fakta lain, 60 persen sumber devisa negara Indonesia bersumber dari kekayaan sumberdaya perminyakan dan gas (migas) yang mengalir di antara bebatuan purba Provinsi Riau. Hasil eksploitasi bahan tambang lainnya mengalami hal yang sama. Ditambah pula hasil komoditi non-migas terutama hasil hutan dan perkebunan yang mengukuhkan Riau sebagai negeri â€di bawah minyak, di atas minyakâ€. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat yang sangat sentralistik telah mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat Riau untuk mendapatkan hak-hak istimewanya.
Situasi ini berlangsung bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka hingga awal era Reformasi yang ditandai dengan menguatnya tuntutan merealisasikan Otonomi Daerah (Otoda). Terasa aneh, bila pemerintah pusat tak pernah mempertimbangkan adanya hak istimewa Provinsi Riau sebagaimana sudah diberikan kepada beberapa provinsi di Indonesia sebelumnya. Provinsi Aceh saja mendapatkan status Daerah Istimewa sejak tahun 1959 melalui SK Perdana Mentri RI Mr Hardi No. 1/Missi/ 1959 yang memberikan keistimewaan untuk bidang-bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan.
Begitu pula pengakuan Daerah Istimewa Jogjakarta untuk aspek pengisian kepala daerah yakni Sultan Hamengkubuwono IX langsung dikukuhkan sebagai Gubernur DIY tanpa batas masa jabatan. Kelak, setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, posisi Gubernur DIY dilanjutkan oleh anaknya, Sultan Hamengkubuwono X melalui mekanisme pemilihan di DPRD dengan sistem Calon Tunggal. Di dalam UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah sebagai produk Pemerintahan Orde Baru, Otonomi Daerah hanya sebatas lukisan kata-kata.
Tapi realitasnya, pola sentralistik kekuasaan pemerintahan dan uniformitas (penyeragaman) format dan istilah pemerintahan di daerah hingga ke desa-desa justru ikut menghapus sistem pemerintahan desa yang khas dimiliki oleh daerah-daerah persukuan secara kultural.
Diberlakukannya UU No. 22/1999 pada awal era Reformasi sebenarnya mulai menyentak pemerintahan pusat untuk berbagai kekuasaan dan keuangan bagi provinsi dan kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi titik-balik kian menguatnya tuntutan daerah-daerah untuk merengkuh kembali sumber pendapatan yang selama ini diekspolitasi dari kekayaan sumberdaya alam daerah setempat.
Melalui UU tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini, DI Aceh dikukuhkan sebagai Daerah Otonomi Khusus setelah melalui pembahasan panjang dalam penyiapan RUU tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Hal senada didapatkan pula oleh Provinsi Papua yang berdampak pada perolehan dana bagi hasil sumberdaya alam yang disedot dari daerah tersebut. Baik NAD maupun Papua akhirnya boleh puas dengan perolehan 80 persen pembagian hasil SDA dan sisanya 20 persen diserahkan ke pemerintah pusat.
Di Era Reformasi pula, Provinsi Papua mendapatkan status Otonomi Khusus sebagaimana laiknya NAD. Baik NAD maupun Papua akhirnya boleh puas dengan perolehan 80 persen pembagian hasil SDA dan sisanya 20 persen diserahkan ke pemerintah pusat.
Provinsi Timor Timur —sebelum menjadi negara berdaulat sendiri— sebenarnya pernah ditawari memperoleh status Daerah Otonomi Khusus pula. Namun, atas pertimbangan dan perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat selama ini justru menuntut diadakan Referendum Rakyat Timor-Timur yang berakhir dengan kemenangan opsi Merdeka.
Aceh dan Papua, Kenapa Istimewa?
Menilik status istimewa yang diraih oleh DI Jogjakarta, NAD dan Papua itu, tentu bentangan sejarah panjang masa silam selalu menjadi bahan pertimbangan yang tak boleh dipinggirkan. DI Jogjakarta dapat difahami mendapatkan status itu karena soliditas kesultanan dan salah satu sentrum kebudayaan Jawa yang mengakar jauh sejak masa Majapahit dulu. Ditambah pula keberadaan Kota Jogjakarta yang pernah dijadikan ibukota Negara Indonesia.
NAD mendapatkan status Derah Istimewa yang kemudian diperkuat sebagai Daerah Otonomi Khusus setelah melewati perjuangan panjang untuk lepas dari NKRI melalui perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun. Tak terhitung pula korban nyawa yang tergulung dalam revolusi fisik dan diplomatis yang dinakhodai oleh Hasan Tiro dari negeri pengasingannya, Swedia. Akhirnya, Aceh mendapatkan porsi layak secara ekonomi dalam status Otonomi Khusus itu.
Provinsi Papua yang terletak paling timur Indonesia bersempadan dengan Papua Niugini yang dekat dengan Australia. Kekayaan potensi tambang dan SDA lainnya telah menjadikan Papua sebagai daerah yang terus diekploitasi untuk kepentingan devisa namun sangat sedikit yang mengalir kembali untuk pembangunan kawasan setempat. Berkali-kali upaya untuk memerdekakan diri melalui Gerakan Papua Merdeka yang memunculkan tokoh Theys dan sejumlah nama lainnya atau ancaman untuk bergabung dengan negara terdekat, Australia, misalnya.
Potret ketidakadilan dan keterbelakangan Papua dalam segala hal makin memicu sentimen untuk memisahkan diri dari NKRI. Perjuangan panjangyang mengedepankan isu pelanggaran HAM, operasi militer, publikasi dan kritik pers luar negeri serta perlawanan senjata ini akhirnya berbuah pengakuan Daerah Otonomi Khusus dengan perolehan Dana Bagi Hasil yang cukup dominan. Masalah Papua pun terselesaikan setelah mengalami negosiasi dan adu nyali yang panjang.
Bagaimana Riau? Sesungguhnya rakyat Riau sudah bermimpi lama untuk mendapatkan pengakuan istimewa dari pemerintah pusat. Berbagai perlawanan secara diplomasi dan psikologis terus berlangsung sebagaimana disuarakan dalam jerit pantun, sindiran, pepatah-petitih, orasi-orasi ilmiah dan orasi kebudayaan, karya-karya fiksi, senandung sebagaimana tabiat khas orang Melayu. Tapi, cara-cara lembut seperti itu nyaris tenggelam begitu saja karena ditanggapi sebagai jeritan anak-anak yang suatu ketika akan diam bila kelelahan. Kadangkala, perjuangan diplomasi saja tak cukup karena dipandang tidak memperlihatkan keperkasaan yang menggerunkan.
Padahal, tradisi dan kebiasaan orang Melayu bukan tak punya cara-cara yang lebih tegas yakni amuk. Ini pun harus didahului beberapa fase psikologis dan fisik yakni merajuk dan aruk. Merajuk merupakan cara-cara yang paling lembut yakni menghindar (membawa diri) dari sebuah perseteruan untuk mencapai harmonisasi. Sementara aruk adalah sikap yang lebih tegas dalam menunjukkan eksistensi diri dengan cara berkata-kata, mengancam atau memberi peringatan. Dengan cara begini, pihak lawan dapat berpikir untuk mempertimbangkan tuntutan. Cara aruk ini pernah diperlihatkan saat gerakan menuntut DBH dengan cara mengepung kawasan operasional dan perkantoran Caltex (kini Chevron) di Rumbai di awal Era Reformasi dulu. Hasilnya, Riau baru memperoleh 15 persen saja DBH dari pemerintah pusat.
Sedangkan amuk merupakan jenjang paling akhir dengan memperlihatkan keperkasaan melalui cara-cara kekerasan yang bersifat massif. Amuk massal ini memang sangat dihindari karena bersifat sangat destruktif dan biasanya berdampak jangka panjang. Orang Melayu Riau sangat menghindari cara amuk ini dalam penyelesaian masalah. Namun, bila penzaliman yang dilakukan pihak-pihak tertentu sudah terkait masalah marwah (harga diri dan kehormatan), tentulah amuk menjadi pilihan yang tak terelakkan.***
Fakhrunnas, Sekjen Fornas Otsus Riau
Editor : Rindra Yasin