RIAUPOS.CO - KABAR baik dilontarkan pemerintah, yang akan menerbitkan kartu identitas anak (KIA) alias KTP anak, dimulai April nanti dengan pencatatan identitas anak usia 0-16 tahun. Formatnya lebih sederhana, tidak dilengkapi chip seperti e-KTP sehingga tidak perlu perekaman iris mata dan sidik jari, tanpa tanda tangan. Bahkan tidak perlu pengambilan foto untuk yang berusia di bawah lima tahun.
Satu yang begitu penting, di semua umur, sejak bayi, warga Indonesia resmi memiliki nomor induk kependudukan (NIK), sesuai pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK. Itulah nomor yang berfungsi layaknya “sidik jari†bagi setiap warga negara, bersifat khas sehingga berlaku seumur hidup.
Begitu pentingnya NIK sehingga berdasarkan undang-undang itu, pemerintah diwajibkan memberikan NIK kepada setiap penduduk. Ketika itu Pemerintah awalnya diberi target lima tahun, sehingga pada 2011 seluruh proses penataan administrasi kependudukan harus tuntas. Inilah salah satu yang kemudian menjadi beban, di mana dalam pengadaan e-KTP, banyak masalah yang bermunculan. Mulai tahap perekaman sampai pencetakan.
Kita mencatat ketika itu masalahnya begitu ruwet saat mengurus e-KTP sehingga menimbulkan banyak kekecewaan masyarakat yang harus menunggu begitu lama untuk dapat mengantongi e-KTP sebagai bukti identitas yang wajib dimiliki. Bayangan ruwetnya proses pengurusan serentak waktu itu kini seakan muncul lagi, ketika nantinya harus mengurus KTP Anak.
Memang, kita melihat, pemerintah belajar banyak dari keruwetan itu, sehingga ada upaya lebih menyederhanakan pengurusanNIK warga usia 0–16 tahun ini. Bahkan, payung hukum yang sifatnya lebih teknis pun sudah diteken. Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2/ 2016 tentang KIA.
Meski tahun ini pemerintah hanya menargetkan 60 kabupaten/kota se-Indonesia, langkah maju itu sudah sepatutnya kita dukung. Sebab, KIA akan menjadi alat bantu anak dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan. Mulai pendaftaran sekolah, urusan perbankan, layanan kesehatan, dokumen imigrasi, sampai klaim santunan. Termasuk untuk kepentingan perlindungan anak.
Dari sisi pemerintah, KIA akan “melengkapi†program e-KTP untuk membentuk sistem administrasi kependudukan yang solid. Namun, kita tetap mengingatkan, pemerintah harus mendesain sistem pengurusan KIA yang “ramah anak.’’ Kendati tetap yang mengurusnya nanti orang tua anak bersangkutan, jangan sampai proses birokrasinya terasa ruwet seperti awal-awal pengurusan e-KTP dulu.***
Editor : Rindra Yasin