PHK Massal di Era MEA

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 26 Februari 2016 | 11:33 WIB
RIAUPOS.CO - Dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kini mulai kita rasakan. Salah satunya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana. Seperti ditutupnya perusahaan multinasional Toshiba dan Panasonic di Cikarang. Kabupaten Bekasi. Dikabarkan ada ribuan karyawan dari tiga perusahaan di Cikarang yang mengalami PHK. Mereka berasal dari Toshiba, Panasonic, dan PT DMC Teknologi Indonesia. Akibatnya ribuan karyawan menolak PHK massal. Perusahaan lainnya, Chevron  Indonesia, juga dikabarkan akan memangkas 1.200 pekerja.

Sejak awal Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DPC Bekasi, Abdullah, meyakini bahwa PHK besar-besaran akan terjadi bila pemerintah tidak segera melakukan pemetaan perusahaan dalam menghadapi MEA. Tutupnya dua perusahaan raksasa itu disebabkan oleh kurang tangguhnya mereka bersaing dengan produk-produk lain di era MEA. Khususnya produk-produk asal Tiongkok yang semakin membanjiri pasaran. Selain itu perusahaan tersebut terbukti kalah menghadapi lesunya daya beli masyarakat.

Bahkan lebih dari itu, tenaga kerja Cina pun telah menyerbu Indonesia. Bukan hanya tenaga ahli saja, tapi juga buruh kasar yang sejatinya tenga kerja dalam negeri sendiri bisa mengerjakannya. Sungguh riskan sekali kondisi Indonesia saat ini, dibanjiri produk asing dan diserbu tenaga kerja asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergusur. Lantas bagaimana masa depan tenaga kerja yang mengalami PHK? Siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut?

Sementara respon pemerintah terhadap nasib pekerja yang di PHK tergolong sangat lambat. PHK massal sudah diprediksikan pasti terjadi di era MEA, namun pemerintah tidak memiliki langkah sistemik untuk mengatasinya. Pemerintah cenderung mengembalikan penyelesaiannya pada inisiatif pribadi. Kalaupun diberikan bantuan permodalan, tidak semua korban PHK mendapat bantuan tersebut. Inilah bukti bahwa negara tidak bertanggung jawab penuh dan lemah dalam mengatasi dampak kebijakan yang diambil.

Pemerintah seharusnya melakukan langkah konkret untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dan melindungi ekonomi rakyatnya. Negara-negara lain yang juga dipaksa tunduk pada MEA telah membuat berbagai kebijakan protektif untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Inilah yang tidak dilakukan pemerintah Indonesia. Tidak heran jika tuduhan neolib dialamatkan pada pemerintah karena kebijakan-kebijakan yang diambil menunjukkan ketundukan pada kapitalisme global.

Jika hal ini tidak disadari oleh berbagai elemen masyarakat, negara kita sungguh berada di ambang kehancuran. Inilah hasil dari sistem sekuler liberal yang selama ini diterapkan di negara kita.***

Ulfa Novitamala, alumni Poltekkes Riau, warga Pekanbaru.
Editor : Rindra Yasin