Nasib Hutan Kita

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 3 Maret 2016 | 10:58 WIB
RIAUPOS.CO - Kerusakan hutan Indonesia akibat kegiatan illegal logging maupun illegal mining semakin luas. Sampai saat ini, dari 130,68 juta hektare hutan nasional, 41 juta hektare hutan menjadi gundul. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun 1985-1997 telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektare hutan produksi yang tersisa. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektare per tahun, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar.

Menurut data Departemen Kehutanan RI tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektare dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini berjalan terus, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama.

Berdasarkan hasil analisis dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar kerusakan hutan di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang memperlakukan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Pengendali Iklim
Secara geologis Indonesia mengandung potensi kekayaan SDA yang relatif besar, namun belum dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat.  Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 130 juta hektare kawasan hutan, yang merupakan hutan tropis terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Sektor kehutanan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena memiliki peran vital yang tidak tergantikan, antara lain sebagai penyangga sistem kehidupan, penggerak perekonomian, pembuka keterisolasian wilayah, pencipta lapangan kerja, dan faktor penentu perubahan iklim.

Hutan yang seyogyanya dapat menjadi modal menjadikan Indonesia sebagai negara besar belum terwujud, bahkan tereksploitasi karena buruknya praktik pengelolaan hutan, sejak di masa orde lama yang masih terbawa saat ini. Meskipun banyak regulasi dalam lima tahun belakangan ini terkait penyelamatan hutan dikeluarkan namun dibutuhkan keteguhan untuk menjalankannya. Keberlangsungan pembangunan harusnya memperhatikan keberlangsungan hutan yang memiliki peran besar tidak saja secara ekonomi, namun juga sosial, budaya, ekologis dan menjaga stabilitas iklim global. Hal ini harus didorong untuk bangkit kembali antara lain dengan membenahi regulasi kehutanan dari hulu hingga hilir dengan memberikan intensif fiskal dan nonfiskal yang memadai untuk mendorong berkembangnya usaha hutan tanaman, mengupayakan berbagai alternatif penghasil kayu dan serat dari luar kawasan hutan, seperti ekowisata.

Melestarikan hutan adalah sebuah keharusan karena pentingnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, menahan erosi dan tanah longsor, menyimpan keragaman biodiversitas, sumber pangan dan obat bahan alam, dan menawarkan kesempurnaan keindahan alam yang menyejukan. Pengelolaan hutan tidak dapat berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kepentingan pihak lainnya. Ekosistem hutan berperan penting sebagai penyangga sistem kehidupan. Fungsi penting hutan lainnya dalam sistem iklim adalah peran sentralnya sebagai regulator siklus karbon, yaitu sebagai penyerap karbon (carbon sequestrian) dan penyimpan karbon (carbo stocking), sehingga hutan dapat berfungsi sebagai penurun emisi dan juga sumber emisi apabila terjadi deforestasi dan degradasi hutan.

Anggaran dan Tantangan
Upaya konservasi di Indonesia kerap kali mengalami kebuntuan. Kawasan konservasi yang merupakan aset umum (public good) dan dikelola pemerintah untuk kepentingan umum saat ini banyak mengalami kerusakan, pengurangan luas, atau diperebutkan berbagai pihak yang ingin memanfaatkan hutan atau kawasan tersebut untuk kepentingan lain. Tantangan Sumber Daya Alam (SDA) adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan yang mampu menjalankan pengelolaan dengan pola pemangkuan kawasan atau resort. Salah satu aspek terlemah yang menyebabkan pengelolaan kawasan tidak efektif yaitu kecukupan dan kemapanan pendanaan. Ditjen PHKA menyatakan pengelolaan kawasan hijau dipandang telah efektif apabila rata-rata pembiayaan sebesar 20 dolar AS/hektare/tahun. Pemerintah Indonesia saat ini baru sanggup menganggarkan untuk pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia sebesar 2.35 dolar AS/hektare pada tahun 2006. Sebagai pembanding Filipina menganggarkan 5.75 dolar AS/hektare, Thailand 20.65 dolar AS/hektare, dan Amerika Serikat 76.12 dolar AS/hektare untuk mengelola kawasan konservasi. Untuk mengelola suatu hutan dan kawasan, anggaran menjadi salah satu aspek penting pada pengelolaan kelembagaan yang merupakan prasyarat pengembangan dan pengelolaan hutan. Untuk itu suatu hutan perlu mengembangkan model pengelolaan kolaborasi, mekanisme insentif dan pendampingan yang berkelanjutan agar lebih intensif dalam melibatkan para pihak, agar hutan dan suatu kawasan dapat lebih terjaga.

Rentang waktu 50 tahun pembangunan nasional Indonesia telah banyak mengubah wajah ruang dan lahan khususnya kawasan hutan, sebagai salah satu konsekuensi dan pembangunan ekonomi. Umumnya tutupan lahan berubah menjadi kelapa sawit, pembalakan liar, tambang liar, kebakaran hutan dan kawasan terbuka (open acces) berdampak langsung terhadap tekanan ke dalam kawasan konservasi. Hutan menjadi lebih terbuka, mudah dijangkau, terpotong-potong (fragmented) karena kepentingan pembangunan ruas jalan, jalan sawit, jalan tambang, jalan transmigrasi, perluasan kabupaten atau kota, dan sebagainya. Pola pembangunan yang eksploitatif di masa lalu, banyak mengubah tata ruang dan lahan hijau pulau utama Indonesia, kecuali Papua.

Terjadinya perubahan sistem politik, dari pusat menuju otonomi daerah sejak tahun 1998 menyebabkan lahirnya provinsi dan kabupaten atau kota baru. Pemekaran dan pembangunan daerah hampir keseluruhannya mengubah kawasan hutan menjadi lahan lainnya. Hal ini juga termasuk lahirnya kabupaten baru di kawasan konservasi yang tidak dapat dihindarkan, seperti Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Raja Ampat. Lahirnya kabupaten atau provinsi baru menuntut pembukaan ruang yang kerap mengorbankan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi areal penggunaan lain sepeti tambang, Hutan Tanaman Industri dan perkebunan.

Jalan Keluar
Pada dasarnya hutan memiliki beragam manfaat, tidak saja sebagai kawasan konservasi, namun memberikan manfaat lainnya secara sosial, ekonomi, jasa lingkungan, serta kontribusi menjaga stabilitas iklim. Implementasi pengelolaan hutan yang baik dapat menjadi solusi atas ancaman terhadap kerusakan kawasan konservasi dan hutan, memaksimalkan beragam manfaat dari hutan, di antaranya mengurangi emisi, meningkatkan stok karbon dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah wajib menjaga konservasi hutan yang tersisa seluas 27,2 juta hektare, termasuk di dalamnya suaka alam, suaka margasatwa dan cagar alam.

Ada banyak regulasi yang mengatur pengelolaan hutan, namun dalam praktiknya masih belum maksimal dan kerap kali mengalami kebuntuan. Konservasi kerap dilihat sebagai hambatan terhadap pembangunan sehingga kurang didukung, bahkan “dilawan” oleh banyak pihak. Konservasi kerap sulit terwujud karena umumnya di dalam dan sekitar hutan hadir masyarakat dan menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut. Tantangan utama dan mendasar dari pengelolaan hutan adalah anggaran yang tidak memadai. Pengelolaan hutan umumnya bergantung pada anggaran pusat dan tidak mencukupi kebutuhan operasional di lapangan. Jalan keluar untuk menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam mengelola taman nasional, perlu mendukung dengan APBN yang memadai, setidaknya 20 olar AS per hektare per tahun. Dengan demikian, maka hutan di Indonesia dapat terselamatkan dari berbagai macam faktor sehingga stabilitas iklim terjaga dengan baik.***
Editor : Rindra Yasin