Menyoal Tower

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 12 Maret 2016 | 10:08 WIB
Rasanya tak adil juga, yang menjadi korban selalu pihak pengembang atau swastanya, yang mengeluarkan izin yang salah kok tidak ditumbangkan juga? Kenapa hanya towernya saja yang ditumbangkan, saatnya kita berpikir kritis akan hal ini, karena dalam aturan dan pengaturan saat ini, selalu berlaku sebab akibat, sanksi juga dikenakan pada yang memberikan izin, yang telah ceroboh mengeluarkan izin sembarangan. Silakan baca UU 22/2009 tentang LLAJ, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Membaca sebuah kebijakan perkotaan, apakah terkoordinasi atau saling lempar antar instansi, dapat dibaca dari apa yang sudah atau sedang terjadi di kota Pekanbaru. Nah untuk membaca apa yang sedang terjadi di kota kita Pekanbaru yang konon katanya menuju Metropolitan Madani, bisa kita lihat pada salah satu kasus pembangunan tower di Kota Pekanbaru. Hal ini membuat Wali Kota (Wako) Pekanbaru terjewer oleh perangai anak buahnya sendiri, yang saling lempar bola panas, agak mirip dengan kasus Pak Menteri kita di Kabinet Jokowi.

Sebagai contoh kasus yang saya kutip dari Riau Pos, berdirinya tower microcell di Kota Pekanbaru, diduga tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti salah satu tower yang tepat berada di depan SDN 184 Putri Tujuh, Tampan, Jalan Pembangunan, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, sampai mengadu ke kediaman Wako Pekanbaru. Pasalnya, tower tersebut berdiri tepat di tengah jalan, yang dinilai membahayakan warga sekitar. Jalan Pesisir, tower didirikan di badan jalan depan masjid.

Kejanggalan lain, letak tower mikrocell yang berada di median jalan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru mengatakan tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi pembangunan tower tersebut. Bahkan pihaknya meminta tower dicabut.  Namun di sisi lain, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaruba) Kota Pekanbaru menyebutkan, pihak Dishubkominfo yang menentukan letak tower mikrocell tersebut Jumat (25/9/2015).

Sementara itu Dishubkominfo Kota Pekanbaru tidak mau disalahkan terkait letak pembangunan tower mikrocell di median. “Masalah tempat pembangunan dimana letaknya tower mikrocell di median jalan itu sebenarnya harus menanyakan ke DKP dan Distaruba. Kita hanya memberikan rekomendasi titik koordinat frekuensi sinyal bukan tempat pembangunannya. Pembangunan towernya tidak semestinya harus di sana, sekitar radius jarak 50 meter dari median jalan tower itu dibangun,” Kasi Postel Dishubkominfo Kota Pekanbaru.

Namun persoalan mulai mencair satu persatu, dan kegarangan DKP mengaku sudah membolehkan alias mengizinkan tower tersebut, padahal pada terbitan Riau Pos edisi Jumat (18/9), Kepala DKP Pekanbaru menegaskan pihaknya tidak ada memberikan rekomendasi penempatan tower microcell di jalur hijau, atau di deretan Penerangan Jalan Umum (PJU). Kami minta supaya dipindahkan,” tegas Edwin.

Saat itu Edwin juga mengatakan pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk proyek tower microcell. Rekomendasi yang diberikan adalah melarang tower dibangun di jalur hijau dan tidak berdekatan dengan tiang lampu LPJU. Namun saat dihubungi kembali Ahad (27/9), Edwin menyampaikan pernyataan berbeda. Ia menyebutkan DKP memberikan restu terhadap pembangunan 31 tower microcell di median jalan yang merupakan kawasan hijau.

Bahkan saat ini yang super hebohnya lagi adalah dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bahwa pembangunan tower yang berada di sekitaran bandar udara “Karena sedikit saja pesawat alami kemiringan, maka pasti akan menabrak tower. Jadi harus dibongkar, tidak ada lagi alasan, sudah ada SOP. Mengacu dari Keputusan Menteri Perhubungan nomor 60/2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di bandara,  radius 15 kilometer tidak boleh ada bangunan  tinggi,” terangnya.

Lantas kenapa ini bisa terjadi? Begitu lalaikah dinas terkait merekomendasikan perizinan yang salah tentang pendirian tower yang berada sekitar bandara ini? Yang konon kabarnya menurut pengakuan sang pemilik tower sudah mengantongi izin mendirikan bangunan dari Pemko, seperti yang dikutip dari media yang sama “Kami sudah kantongi surat IMB, kami minta dicroscek saja, apakah benar IMB yang kami pegang ini? Karena ini asli dan kami sendiri tidak tahu alasan mereka menyebut kami tidak miliki IMB,” ujar Regional Manager Tower Bersama Group Ismed usai pertemuan dengan Dishub Provinsi Riau dan Distaruba Kota.

Lucunya tower tersebut ternyata memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ini menimbulkan tanda tanya bagi kita tentang bagaimana bisa tower diizinkan berdiri pada kawasan yang dekat dengan bandara. Kadistaruba tak membantah, memang ada yang salah dengan perizinan tower tersebut, namun ia tak mau berkomentar banyak terkait siapa yang bertanggungjawab atas hal itu. ’’Sementara indikasinya tower izinnya tidak betul. Izin keluar 2012,’’ singkatnya, artinya kalau boleh saya terjemahkan, bukan semasa beliau menjabat.

Apalagi tower tersebut dibangun hanya berjarak 1.400 meter dari landasan pacu Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, dan ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No60/2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), tidak seharusnya ada tower di lokasi tersebut, seperti apa yang disampaikan oleh Kadishub pada beberapa media. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Secara umum, ada beberapa perizinan yang disyaratkan oleh pemerintah daerah untuk pendirian menara telekomunikasi, yaitu ; Izin Prinsip (Bupati / Wali Kota), Izin Peruntukan Lahan dari BPN, Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Rekomendasi KKOP dari Otoritas Bandara/Dan Lanud (Kawasan Khusus), Izin Gangguan Tempat Usaha (HO), Rekomendasi Lingkungan Hidup atas UKL/UPL atau SPPL, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Departemen dan Kebudayaan Balai Pustaka (2003) adalah : Pernyataan mengabulkan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No24/PRT/M/2007 tujuan dari perizinan dalam mendirikan setiap bangunan untuk terwujudnya tertib dalam penyelenggaraan bangunan dan menjamin keadaan teknis bangunan dalam penyelenggaraan bangunan. Tujuan dari perizinan dalam mendirikan suatu bangunan menurut pasal 211 Undang Undang No1/2009 tentang penerbangan, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, sehingga pemerintah wajib mengendalikan daerah lingkungan di daerah bandar udara.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No KM 44/2005 : Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara sekitar bandar udara yang di pergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan NoKM 44/2005, tentang Pemberlakuan Standar Nasional, dalam pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Bandar Udara ada beberapa persyaratan sebagai berikut: Rencana induk bandar udara atau rencana pengembangan bandar udara. Rencana pengembangan wilayah dan pengembangan kota jangka panjang untuk lokasi yang bersangkutan. Rencana prosedur dan pengaturan lalu lintas udara.  Peta topografi.  Titik kerangka dasar nasional.

Seharusnya kalaulah sudah ada izin dikeluarkan pantang rasanya untuk mencabut lagi. Jika aturan dan prinsip perizinan yang saya jelaskan di atas diikuti sesuai dengan norma norma yang berlaku, lain persoalan izin dikeluarkan tergantung siapa yang mengurus. Apakah pejabat hebat ataupun konglomerat yang selalu kenak embat, sehingga apapun izin yang dia minta dan dimanapun lokasinya mereka mau pasti dikeluarkan, kecuali para media menghebohkan. Entahlah Pak Wako.

Karena rasanya terlalu berani orang datang ke kota ini, langsung bangun sembarangan tanpa ada sinyal dari penentu kota ini. Mustahil orang membangun tiang mikrocell di tengah tengah median jalan, di atas trotoar, di pinggir jalan, dekat sekolah, bahkan dekat masjid, jika tidak ada izin, baik secara legal maupun ilegal.

Rasanya tak adil juga, yang menjadi korban selalu pihak pengembang atau swastanya, yang mengeluarkan izin yang salah kok tidak ditumbangkan juga? Kenapa hanya towernya saja yang ditumbangkan, saatnya kita berpikir kritis akan hal ini, karena dalam aturan dan pengaturan saat ini, selalu berlaku sebab akibat, sangsi juga dikenakan pada yang memberikan izin, yang telah ceroboh mengeluarkan izin sembarangan, silakan baca UU 22/2009 tentang LLAJ, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut saya kesalahannya ada Wako, yang telah melakukan pembiaran stafnya merekomendasikan hal yang salah, karena di Perda tentang IMB Kota Pekanbaru 01 tahun 2010 atau pada Perda Retribusi IMB yang terbaru, justru Wako lah yang berhak memberikan wewenang untuk perizinan ini, bukan stafnya.

Artinya IMB tersebut dikeluarkan oleh Wako, izin prinsip dikeluarkan Wako, makanya saya katakan di atas seharusnya Wako lah yang terjewer oleh kaus tower ini, bukan para pembantunya. Hal ini bisa kita buktikan seperti yang saya kutip dari Riau Pos, Wako Pekanbaru menyebutkan, pada prinsipnya Kota Pekanbaru memerlukan tower microcell sebagai pergantian tower baja. “Itukan untuk cyber optik, cyber optik itu nanti digandeng dengan tower kamuflase seperti tiang lampu,” jelas Firdaus, Senin (14/9/2015).  

Wako sendiri mengakui bahwa dirinya memberikan izin perusahaan untuk melakukan pembanguanan infrastukur tower microcell, namun harus tetap memenuhi aturan dan perizinan yang ada. Nah itu dia kok lambat jawabanya pak wali, setelah para awak kapal berkelahi masing masing instansi.

Pertanyaan besar kita, apakah kota kita, provinsi kita sudah memiliki norma-norma dan semua pengaturan yang disebutkan di atas? Misalnya pengaturan perda tower yang berada di sekitar bandar udara, rencana induk bandar udara, rencana pengembangan wilayah dan pengembangan kota jangka panjang, yang semua itu bermuara pada rencana tata ruang wilayah, yang sampai saat ini entahlah di mana berada.***

Mardianto Manan
, Pengamat Perkotaan. Dosen UIR
Editor : Rindra Yasin