Mengurai "Macet" di Kuansing

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 14 Maret 2016 | 09:57 WIB
PENGESAHAN pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuantan Singingi, sudah final dan mengikat semua pihak untuk segera ditindaklanjuti. Tak terkecuali bagi DPRD-nya. Hal itu terhitung sejak rapat pleno penetapan pasangan terpilih Mursini – Halim oleh KPU Kuantan Singingi, pada 23 Februari 2016, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil permohonan pasangan Indra Putra–Komperensi.

Lalu, bagaimana jika DPRD tak mengusulkan hasil pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih? Bagaimana nasib hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupatinya? Memang, diperlukan kearifan dan pemahaman utuh terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 yang baru saja  usai digelar. Karena itu, beberapa hal di bawah ini patut jadi pertimbangan untuk menghindari ”macet” di sana. Penulis memakai istilah ”macet”, karena proses pengesahan pengangkatan calon terpilih tidak kunjung disampaikan.                                                        

Pertama, proses pemilihan bupati dan wakil bupati bukan lagi jadi wewenang dan tugas DPRD. Tapi, jadi tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilihan seperti yang diamanatkan oleh UU No1 dan 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Setidaknya, kita juga masih bisa me-review kembali putusan MK No. 072- 073/PUU-II/2004 pada 22 Maret 2005 terhadap pasal-pasal dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), ketika itu. Poin intinya adalah; KPU tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, baik proses penyelenggaraan maupun proses penggunaan anggaran. DPRD juga tidak punya wewenang membatalkan dan memberi sanksi terhadap pasangan calon.

Dalam konteks yang sama, putusan itu tetap harus dimaknai upaya MK sebagai The Guardian of Constitution (penjaga konstitusi). Penyelenggaraan Pilkada tetap harus disandarkan pada Pasal 22E UUD 1945 ayat 1 dan 5. Ayat 1 berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan ayat 5 berbunyi: ”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Kedua, dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati, tugas dan wewenang DPRD, dimaknai hanya sebatas ”mengusulkan”. Lihat  Pasal 366 ayat (1) huruf d UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 154 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang juga menggunakan kata ”mengusulkan”.

Proses ini kemudian dikhususkan kembali oleh UU No. 8/2015 di Pasal 160 ayat 3, yang mengunakan kata ”disampaikan”. Lengkapnya berbunyi: “Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati serta wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur”. Poin penting dari Pasal 160 ayat 3 itu dapat dimaknai, bahwa yuridis formiilnya pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, titik-tolaknya adalah sejak adanya penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPU.

Ketiga, jika pun DPRD tidak ”mengusulkan”, menurut UU No. 17/2014 juncto UU No. 9/2014 atau tak ”menyampaikan”, seperti menurut UU No. 8/2015, bukan berarti usulan pengangkatan pasangan calon terpilih jadi tertunda atau pasangan calon terpilih jadi batal diangkat. Meskipun baik UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU tentang Pemda tak mengatur ruang bila terjadi proses ”kemacetan”. Namun, UU Pilkada menggatur lebih terperinci, menyiapkan alternatif melalui Pasal 160A ayat (2) UU No. 8/2015.

Secara lengkap berbunyi: “Dalam hal DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi”.

Harus dipahami, penyampaian pengesahan calon terpilih oleh DPRD, hanya sebatas administratif formil belaka. Rapat paripurna yang digelar oleh DPRD sebagai bagian memberitahukan kepada masyarakat bahwa seluruh anggota DPRD akan menyampaikan pasangan calon pilihan masyarakat yang diberikan oleh KPU kepada pemerintah. Lagi pula, tidak ada satu pun pasal-pasal yang menegaskan, jika paripurna istimewa oleh DPRD tidak dilaksanakan, berakibat me-mansukh-kan (batal) pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

Sekali lagi menurut penulis, perlu kearifan semua pihak. Apalagi waktu masih cukup untuk DPRD mengagendakan kembali jadwal penyampaian usulan pengesahan pengangkatan calon terpilih melalui rapat paripurna. Batal digelarnya rapat paripurna istimewa pada 2 Maret 2016 lalu, menurut penulis masih dimaknai ”ditunda” bukan ‘dibatalkan’. Penulis yakin DPRD sangat memahami proses tersebut. Konsultasi kepada Pemprov Riau dan Kemendagri harus lebih intensif untuk mencari solusi terbaik agar dapat diterima oleh semua pihak. Apalagi, jika memperhatikan kebijakan Kemendagri, pelantikan pasangan calon terpilih masih menunggu habisnya jabatan pasangan gubernur, bupati dan wali kota yang sedang menjabat. Bila dilihat akhir masa jabatan pasangan Sukarmis–Zulkifli periode 2011–2016 adalah 31 Mei 2016. Artinya, masih ada waktu kurang lebih 78 hari lagi, baik DPRD maupun Pemprov Riau untuk melengkapi semua proses yang diminta oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu kiranya, para pihak yang terkait seperti KPU, DPRD, dan Pemprov melaksanakan tugas, wewenangnya masing-masing dengan baik dan penuh kehati-hatian. Penulis menawarkan beberapa hal yang selekasnya dapat ditempuh oleh semua pihak. Pertama, Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur harus mengambil inisiatif aktif. Sesuai Pasal 91 ayat (2) huruf b UU No. 2/2015 tentang Pemda, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat diberikan tugas monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota.

”Macet” pascapengesahan penetapan pasangan calon terpilih, jika dibiarkan dapat menganggu proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di sana. Gubernur yang diberi tugas, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus memainkan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Gubernur dapat berkonsultasi aktif dengan Mendagri. Bukan tidak mungkin, membiarkan ”kemacetan” di Kuansing sama saja membiarkan pemerintah pusat gagal menjalankan fungsinya di daerah. Samalah juga artinya, Gubernur  telah gagal menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kedua, KPU Kuantan Singingi dan KPU Riau tetap harus menyiapkan usulan cadangan. KPU harus menyiapkan kerangka usulan pengesahan pengangkatan pasangan Mursini–Halim kepada Mendagri melalui Gubernur, andaikan DPRD benar-benar menolak. Begitu Mendagri melalui Gubernur mengambil alih proses pengesahan pengangkatan, KPU tinggal menyorongkan usulan melalui KPU Riau sebagaimana perintah Pasal 160A ayat (2) UU No. 8/2015 itu. Karena tanggung jawab akhir seluruh proses Pilkada ada di KPU RI, melalui KPU Riau, kondisi terakhir di Kuansing juga telah disampaikan kepada KPU RI.

Ketiga, DPRD memang tidak punya pilihan lain. Penyampaian pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih harus secepatnya dilakukan kepada Mendagri melalui Gubernur. Tidak ada ruang untuk mengambil sikap menolak, karena perintah Pasal 160 ayat (3) UU No.8/2015 di satu sisi adalah bagian kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 373 huruf b UU No. 17/2014, yaitu harus melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Sedangkan di satu sisi yang lain, menolak kewajiban sebagaimana Pasal 373 huruf b sebenarnya hanya membuka celah bagi DPRD jadi sasaran kekecewaan masyarakat. Bahkan, celah tersebut dapat dipakai oleh semua kalangan sebagai bahan laporan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD), jika benar-benar ditemui ada bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana maksud Pasal 401 ayat (2) UU No. 17/2014. Semoga ”macet“ di Kuantan Singingi lekas terurai.***

Ilham MYasir, Komisioner KPU Riau, Devisi Hukum & Pengawasan. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi  bukan mewakili kelembagaan.
 
Editor : Rindra Yasin