Pilkada yang menjadi ajang untuk mendapatkan legitimasi rakyat bagi kepala daerah ternyata menimbulkan masalah baru yaitu disintegrasi masyarakat kita yang terkenal majemuk dan plural. Fenomena Ahok dengan segala kontroversinya dan eksistensi DKI Jakarta sebagai miniatur politik Indonesia secara langsung telah memberi dampak luas terhadap masyarakat di daerah.
Akan berbahaya jika dibiarkan berlarut larut dan akan menimbulkan masalah yang lebih konflik karana menjelang Pilkada serentak tahun 2017 akan ada daerah lain yang akan melahirkan calon kepala daerah yabg berbeda keyakinan. UU Pemilu tentang pemilihan kepala daerah dirasa belum mampu mengakomodir konflik ini sehingga pilkada langsung kembali menambah masalah baru dalam tatanan demokrasi kita. Di sisi lain amatlah wajar jika setiap pemeluk agama masing-masing menjunjung tinggi ajaran agamanya namun jika dihadapkan kepada kondisi ini faktanya adalah fanatisme beragama akan menjadi awal lahirnya berbagai bentuk konflik bahkan tidak menutup kemungkianan berujung kontak fisk.
Kepada pemangku kebijakan terutama kalangan DPR dalam merevisi UU Pemilu mudah-mudahan mampu membuat peraturan baru yang akan meredam konflik seperti ini, dan kepada tokoh agama manapun dan umat agama manapun mari agar sama-sama menahan diri agar menjaga kekondusifan agar tidak muncul keresahan.***
Maruli Ashari Hsb SHI,
mahasiswa pascasarjana UIR.
Editor : Rindra Yasin mahasiswa pascasarjana UIR.