Cegah Korupsi yang Berimbas bagi Pembangunan Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 19 Maret 2016 | 11:20 WIB
RIAUPOS.CO - DI PENGHUJUNG terkurasnya minyak bumi di Riau ini, gerakan pencegahan korupsi di sektor itu patut disokong. Gerakan ini digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setahun belakangan ini. Tindaklanjutnnya, digelarlah kegiatan KPK di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (17/3). KPK kemudian memaparkan langkah kerja pencegahannya. Dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, kegiatan seremonial itu bisa pula diartikan gertak agar jangan korupsi di sektor pajak, energi dan kehutanan. Tiga sektor ini penyumbang pendapatan terbesar negara. Kenyataannya, tiga sektor inilah yang selama ini selalu bocor dengan angka yang tidak sedikit.

Di tiga sektor ini, Provinsi Riau tercatat yang paling dipelototi setelah Provinsi Papua. Sebab Riau sejak minyak bumi ditemukan menjadi lumbung uang bagi negara. Juga, deretan kepala daerah di Riau selalu berkutat melakukan tindak korupsi satu dari tiga sektor tersebut yaitu kehutanan. Harapan besarnya, tidak ada lagi pejabat yang tersangkut korupsi.

Tapi yang paling penting itu, tindakan pencegahan yang digalakkan itu harus berimbas langsung terhadap pesatnya pembangunan Riau. Lalu kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Dapat dicegahnya angka kebocoran anggaran kemudian menambah pemasukan pendapatan daerah. Baik dari sektor pajak yang langsung dipungut daerah, maupun dari persentase yang diberikan pemerintah ke Riau. Itu berarti, harus bersih dari korupsi mulai dari daerah hingga ke pemerintah pusat.

Semestinya porsi pemerintah pusat yang lebih besar dicegah untuk melakukan tindakan penyelewenangan kewenangan yang masuk dalam kategori korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Sebab, regulasi lebih banyak dipegang oleh pusat. Soal Migas, semua perizinan ditentukan pusat. Kontrak karya diperpanjang atau tidak, diberikan kepada siapa pengelolaanya, itu ditangan pemerintah pusat. Termasuk lifting Migas dan cost recovery,sejak republik ini merdeka, daerah tidak pernah tahu berapa angka pastinya. Baru pada pertemuan KPK dengan menghadirkan SKK Migas di Pekanbaru itu terkuak dan akhirnya password-nya dibuka kepada Pemprov Riau. Password  ini sebagai jalan membuka pergerakan lifting Migas di jaringan dunia maya yang selama diakses terbatas.

Minyak bumi di negeri Melayu ini tidak akan berapa lama lagi berproduksi. Secara pasti, angka produksinya juga terus turun. Apalagi harga minyak mentah tidak lagi perkasa. Maka, dengan sisa waktu akan habisnya minyak bumi itu, harus menjadi kesadaran penting pemangku negeri ini untuk mengawalnya agar tidak terjadi kebocoran. Jika angka riel lifting sudah dapat dan bisa diperhatikan dengan transparan pertumbuhannya, maka Riau bisa menghitung langkah untuk menata sendiri pembangunannya. Jika dikalkulasikan ada waktu 45 tahun ke depan, maka potensi pendapatan lain non migas harus diperhatikan lebih serius dan intens.

Kemudian di sektor kehutanan. KPK menyatakan sedang memfinalkan pemetaan. Sehingga terlihat mana wilayah perizinan, konsensi yang dikuasi perusahaan, dikuasai masyarakat hingga tidak bertuan. Jika pemetaannya sudah berskala satelit, maka akan lebih mudah diawasi. Tidak akan ada lagi tumpang tindih. Terakhir di sektor pajak. Sebagai daerah Migas, perkebunan, dan industri, pendapatan pajak tentu sangatlah besar dan berarti. Ketaatan pajak harus dikejar secara pidana. Supaya lebih bertaring dan ditaati. Jika berapa pendapatan pajak ini juga ditransparankan dengan baik, maka juga akan jelas berapa bagian untuk Riau. Agar tidak masuk angin, tindakan pencegahan ini harus cepat dan tak diperumit oleh birokrasi.*** Editor : Rindra Yasin