Mengurai Kemacetan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 23 Maret 2016 | 10:39 WIB
RIAUPOS.CO - KEGELISAHAN para pengguna jalan di Kota Pekanbaru kini ber hadapan langsung dengan situasi macet. Apalagi pada saat-saat jam pergi sekolah bagi para pelajar dan mahasiswa dan jam kerja bagi para pekerja baik negeri maupun swasta. Kemacetan di jalan pasti berdampak pada terlambat sampai ke tempat tujuan. Ujung-ujungnya, berakibat pelanggaran disiplin.

Apa yang sudah dialami warga ibukota Jakarta dalam rentang waktu yang panjang tampaknya bakal dirasakan para pengguna jalan di Kota Pekanbaru. Apa pasal? Perkembangan kota dari kota kecil dan kota besar menuju kota metropolitan telah mengubah wajah kota ini semakin ramai, sibuk dan sarat dengan beragam kepentingan.

Semakin membaiknya kesejahteraan sebagian warga dengan mengecap gaji atau upah lumayan besar dipastikan makin mendorong untuk memiliki kendaraan yang kian ama kian canggih dan mahal. Itulah sebabnya, banyak orang-orang kaya di kota ini melampiaskan nafsu hedonismenya dengan memiliki mobil sebanyak-banyak. Jangan heran, bila ada satu rumah yang memiliki 3-5 mobil sesuai penggunaan dan peruntukannya. Ironisnya, kemampuan pemerintah dalam membangun ruas jaan baru atau memperlebar ruas jalan yang ada, tampaknya kalah bersaing dengan pertumbuhan kendaraan.

Semakin banyak mobil-mobil pribadi memenuhi ruas-ruas jalan raya di kota, dipastikan tingkat kemacetan di jalanan semakin cepat. Memang ada upaya pemerintah untuk membangun fly-over di beberapa persimpangan, namun pada jam-jam sibuk ternyata di persimpangan jalan tetap saja macet. Sebab, dalam konsep planologi semestinya obyek-obyek yang menghimpun banyak orang seperti supermall, kawasan perkantoran, stasiun bus dan sejenisnya hendaklah diatur posisinya sehingga tidak menumpuk para pengendara motor dan mobil.

Celakanya, Pemerintah Kota Pekanbaru dari masa ke masa, tampaknya tak memiliki sensitivitas yang tinggi dalam memikirkan sistem transportasi masa depan yang aman dan terkendali. Lebih-lebih lagi terbebas dari persoalan macet. Pengalaman kota-kota besar dunia baik di Amerika, Eropa dan sebagian negara maju Asia, sistem transportasi yang diterapkan pasti berorientasi pada konsep MRT (mass rapid transit).

Wujud nyata yang dapat dirasakan bagaimana sistem transportasi itu mengintegrasikan transportasi massa (banyak mengangkut penumpang) seperti kereta api (train), tram (bus menggunakan rel), monorail, bus angkutan umum fan sebagainya. Oleh sebab itu, konsep transprtasi terpadu (integrated transportation) sebagaimana sudah dterapkan di negara-negara maju itu benar-benar memberi kemudahan bagi rakyat untuk berlalu-lalang dengan mudah dan harga yang murah.

Persoalannya, keberhasilan negara lain dalam menangami sistem transportasi itu bukannya tidak diketahui oleh para pejabat publik kita baik eksekutif maupun legislative. Alasan melakukan studi banding selalu jadi pembenaran kegiatan ”jalan-jalan” atau plesiran yang mereka lakukan beramai-ramai dengan menguras uang rakyat suka-sukanya.

Menoleh kondisi sistem trasportasi yang terkesan stagnan dari waktu ke waktu dikuti justru kian meningkatnya kemacetan di ruas-ruas jalan strategis, tentu menimbulkan keheranan yang tak berujung. Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) justru semakin banyak karena begitu mudahnya untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor itu. Tak ada upaya yang nyata untuk membatasi jumlah kepemilikan sepeda motor atau  mobil pribadi agar dapat menekan angka kemacetan.

Untuk angkutan umum, Pemko Pekanbaru melalui BUMD lebih mengandalkan bus angkutan umum Trans Pekanbaru. Pelayanan angkutan umum ini tentu masih belum memadai baik dari kepadatan, keamanan dan kecukupan. Lebih parah lagi, angkutan umum kecil berupa oplet yang nyaris tak diremajakan dengan tabiat supir yag kurang mematuhi aturan lalu lintas karena disupiri orang yang belum cukup umur atau orang dewasa yang kurang berpendidikan, justru semakin menambah angka kemacetan. Sebab, umumnya angkutan kecil ini berhenti suka-sukanya dalam mengejar penumpang.

Kenapa Pemko Pekanbaru dengan dukungan Pemprov Riau belum juga berpikir untuk membangun angkutan kereta listrik (KRL) atau dimulai dulu dengan monorail. Jalur monorail ini dapat menghuubungkan kawasan Pandau Permai (kota satelit yang kini masih masuk daam wilayah Kabupaten Kampar), menuju pusat kota terus ke kawasan Rumbai. Begitu pula dari pusat kota bisa diarahkan bisa diarahkan lewat Jalan Tuanku Tambusai menuju Jalan Arengka terus ke Simpang Panam dan pusat kota menuju kawasan Sail dan Kulim.

Mewujudkan sistem monorail ini tentu memerlukan dana yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan pembiayaan pola tahun jamak (multiyear) dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan dana yang seefisien mungkin. Bila setiap tahun dimulai dengan pembangunan per ruas atau rute, tentuah dalam 5-10 tahun sistem monorail ini sudah bisa dinikmati masyarakat.

Anehnya, Pemko Pekanbaru justru lebih bernafsu membangun Komplek Perkantoran di kawasan Tenayan yang sebenarnya sedikit pun belum patut diprioritaskan. Sebab, bangunan perkantoran yang ada saja masih cukup memadai dalam menampung jumah karyawan dan kondisinya juga masih bagus.

Akibat adanya pembangunan kawasan perkantoran satu atap nanti, dipastikan bekas bangunan kantor yang terletak di ruas jalan strategis justru akan lebih mudah ”dijual” ke pihak swasta untuk bangunan mal atau sejenisnya. Dalam proses jual beli itu selalu menyisakan bisik-bisik soal penggelembungan harga atau perolehan fee yang tak transparan untuk milik pribadi oknum yang terlibat.

Sulit dibayangkan bagaimana masa depan sistem transportasi ibukota Provinsi Riau ini yang terus berkembang. Apa yang berlaku di DKI Jakarta –yang kini baru mulai membangun sistem MRT dan LRT (light rapid transit) bakal diulangi kota Pekanbaru. Tunggu saja.*** Editor : Rindra Yasin