Polemik Dana Eskalasi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 29 Maret 2016 | 10:17 WIB
Pada suatu sore beberapa hari yang lalu, dalam perjalanan pulang dari Kampus UIR (tempat saya bekerja),     sambil menyetir mobil saya mendengarkan Siaran Pro-4 RRI Pekanbaru, Pustaka Budaya Melayu, yang sore itu menghidangkan segmen “Bual-bual Melayu” segmen siaran yang menurut saya banyak peminatnya (termasuk saya). Dalam segmen “Bual-bual Melayu” yang mengudara setiap  Senin-Rabu sore, masyarakat dari berbagai tempat dan kalangan secara bebas bisa menyampaikan pendapat, pemikiran, kritik dan/atau saran, yang menyangkut berbagai isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mulai isu kenaikan harga barang-barang keperluan pokok  masyarakat.

Di sisi lain ada pula isu turunnya harga berbagai komoditas produk warga seperti kelapa sawit, karet/getah, dan komoditas lainnya yang berdampak kepada daya beli masyarakat menurun secara drastis. Issu lain yang juga ramai dibicarakan adalah sikap sewenang-wenang Pemko Pekanbaru yang merusak salah satu situs budaya kita yakni Masjid Raya Pekabaru, juga tentang Perda Kota Pekanbaru tentang Parkir Kenderaan yang tidak saja dipandang mengandung cacat dalam proses pembentukannya tetapi juga  mencederai rasa keadilan. Selain itu berbagai kalangan masyarakat juga membahas tentang tindakan otoriter Wali Kota Pekanbaru yang secara sewenang-wenang mengubah julukan Kota Pekanbaru sebagai Kota Betuah, menjadi Kota Madani.  

Penyampaian pendapat, pemikiran, kritik maupun saran dari warga masyarakat di dalam segmen acara  “Bual-bual Melayu” Pro-4 RRI Pekanbaru dan/atau di segmen mapun media lainnya, adalah gambaran nyata dari dinamika masyarakat serta membuktikan tentang kepedulian mereka (termasuk di antaranya orang-orang kecil) terhadap apa yang terjadi di negeri yang mereka cintai ini, yang disampaikan dengan ikhlas, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta sudut pandang mereka. Sungguh merupakan satu hal yang menggembirakan dan patut disyukuri bahwa masih banyak warga masyarakat yang peduli terhadap nasib masyarakat dan daerah ini, karena jika sudah tidak ada warga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap apa yang tengah terjadi di dalam kehidupan mereka, maka hal itu merupakan malapetaka kehidupan.

Jika saja para pemimpin dan/atau pejabat penting di Riau ini mau meluangkan sedikit waktu mereka untuk mendengarkan pendapat, pemikiran, kritik maupun saran yang disampaikan dan dibahas oleh warga masyarakat di segmen “Bual-bual Melayu” atau di segmen atau siaran atau media apapun, yang menggambarkan kerisauan dan keprihatinan masyarakat atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan atau keadaan buruk yang mereka lihat, dengar dan alami sebagai dampak dari tidak berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya, terutama fungsi pelayanan publik termasuk pelayanan informasi dan komunikasi, maka pastilah berbagai kerisauan, keprihatinan dan ketidaknyamanan akan bisa diatasi secara cepat dan pastilah tidak akan ada komunikasi yang tersumbat. Sesungguhnya apapun yang dirasakan dan dipikirkan warga seperti yang mereka keluhkan dan bincangkan di berbagai forum di media massa adalah masalah biasa dalam alam demokrasi, karena itu satu-satunya cara mengatasinya adalah membuka saluran komunikasi yang memadai agar apa yang dikeluhkan oleh warga dapat dijelaskan secara benar oleh para pejabat/penyelenggara pemerintahan.

Salah satu topik yang ramai diperbincangkan khalayak di berbagai media adalah tentang dana eskalasi yang dikucurkan oleh Pemprov Riau melalui APBD Perubahan  2015. Pada segmen acara Bual-bual Melayu Pro-4 RRI  Pekanbaru Selasa sore (23/3) lalu, isu tersebut ramai diperbincangkan.

Ternyata berbagai kalangan di masyarakat termasuk dari pelosok daerah pun tertarik membicarakannya. Namun sebagian besar mereka sesungguhnya tidak memahami permasalahan dana eskalasi tersebut. Banyak warga yang berbicara seakan penggelontoran dana eskalasi itu adalah kesalahan Pemprov Riau yang dipandang melakukan pengeluaran secara sewenang-wenang, dan ada pula yang mengganggap hal itu sebagai kerja pemborosan. Ada pula warga yang mengritik, mengapa harus mengeluarkan ratusan miliar untuk dana eskalasi sedangkan Jembatan Siak IV saja masih terbengkalai. Dan banyak lagi rasa tidak puas dan kecewa masyarakat terhadap kebijakan pengalokasian dana eskalasi tersebut. Mereka tidak puas, mereka kecewa dan mereka menyampaikan kritik, karena mereka tidak memahami persisnya terkait dana eskalasi tersebut. Sangat disayangkan pula tidak seorang pun pejabat Pemprov yang memberikan penjelasan secara komprehensif terkait kebijakan dana eskalasi tersebut.

Berbeda dengan masalah Silpa (Sisa Lebih P3nggunaan Anggaran) 2015, yang sebagiannya disebabkan kinerja sebagian besar Satker Pemprov Riau yang buruk, tapi dana eskalsi yang dimuat di dalam APBDP Riau 2015, bukanlah kesalahan Pemprov Riau. Dana eskalasi yang berjumlah Rp222,89 miliar  itu adalah pembayar utang kepada pihak ketiga (dalam hal ini rekanan/kontraktor) yang menyangkut sejumlah proyek pada masa kepemimpinan Gubernur Rusli Zainal.

Proyek-proyek yang meninggalkan utang tersebut antara lain pembangunan Jalan Bagan Jaya-Kuala Enok, Jalan Sei Pakning-Teluk Masjid-Sp Pusako, Jalan Pelintung– Sepahat–Sei Pakning, Jembatan Teluk Masjid, Jembatan Perawang, Jalan Dalu-dalu – Mahato – Simpang Manggala, Jalan Simpang Kumu, Sontang–Duri, Jalan Sei Akar–Bagan Jaya, Jalan Sorek–Teluk Meranti–Guntung, dan lain-lain. Proyek ini adalah proyek yang direncanakan dan dilaksanakan pada periode pertama Gubernur Rusli Zainal 2003 – 2008 yang sejak awal dulu sudah menjadi polemik yang dikenal dengan proyek multiyears, proyek yang memang sejak semula banyak penyimpangannya. Ternyata proyek-proyek raksasa itu meninggalkan utang. Masyarakat awam pastilah heran mengapa provinsi yang kaya dengan APBD terbesar di Indonesia ini mengerjakan proyek dengan meninggalkan utang.

Pihak ketiga yang dirugikan kemudian melakukan gugatan dan menang, artinya Pemprov Riau harus membayar kerugian pihak ketiga tersebut. Dasarnya adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 352/V/ARB-BANI/2010 Tanggal 27 Desember 2010, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/PDT/ARB-BANI/011/PN.PBR Tanggal 11 Mei 2011, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709/K/PDT.SUS/2011 Tanggal 24 Januari 2011. Selanjutnya Plt Gubernur Riau meminta  arahan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menindak lanjuti Putusan Hukum yang sudah inkracht tersebut. Berdasarkan surat Plt Gubernur tersebut Menteri Dalam Negeri memeritahkan pengalokasian pembayaran utang kepada pihak ketiga itu melalui APBD Perubahan Riau 2015 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-6113/2015, 7 Desember 20115. Gubernur lalu meminta persetujuan DPRD Riau melalui suratnya 10 Desember 2015 Nomor 900/Keu/45.25, dan DPRD Riau melalui Keputusan No24/2015 yang ditandatangi oleh pimpinannya tertanggal 14 Desember 2015. Dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa dari perspektif hukum penggelontoran dana eskalasi sebesar Rp222,89 miliar melalui APBD P 2015 sesungguhnya tidak ada masalah.

Namun bagi masyarakat awam sesungguhnya yang diperlukan adalah penjelasan dari Pemprov Riau. Adalah wajar jika masyarakat mempertanyakan mengapa dana ratusan miliar digelontorkan oleh Pemprov Riau. Kelemahan Pemprov Riau dalam hal ini adalah ketidakmampuannya melakukan komunikasi politik yang baik. Hampir semua pimpinan Satker di jajaran Pemprov Riau tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat luas, padahal asas-asas penyelenggaraan negara yang baik antara lain adalah transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas. Ketidakmampuan para elite pemerintahan di Riau  mengominikasikan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat luas merupakan kelemahan yang harus segera diperbaiki, supaya masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan timbulnya public distrust.***

Azlaini Agus, Dosen Fakultas Hukum UIR
Editor : Rindra Yasin