Entropi dalam Pembangunan Bangsa

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 7 April 2016 | 11:34 WIB
RIAUPOS.CO - Setiap kegiatan apapun untuk memperoleh hasilnya pasti memerlukan tenaga. Tenaga yang diperoleh manusia, binatang dan makhluk hidup lain semuanya berasal dari energi matahari melalui proses fotosintesis. Energi matahari yang sampai ke bumi, sebagian dimanfaatkan makhluk hidup dan sebagian lagi lepas ke atmosfer berubah bentuk menjadi angin, puting beliung, badai, topan, arus air, gelombang, dll. Inilah proses alami yang dinyatakan dalam Hukum Kekekalan Energi (Hukum Termodinamika I) bahwa energi yang ada itu tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan kerja. Jumlah energi di alam semesta adalah konstan karena energi yang dilepas matahari tidak akan kembali ke matahari. Energi bahan bakar fosil (migas dan batu bara) juga berasal dari energi matahari melalui proses sangat lama yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan dan tertimbun jutaan tahun dalam endapan pada lapisan mantel bumi.

Energi yang dimanfaatkan manusia atau hewan, sebagian besar menghasilkan kerja dan sebagian lagi digunakan untuk mendukung kegiatan dan juga lepas ke atmosfer. Energi yang kita gunakan untuk melakukan kerja, tidak mungkin mencapai efisiensi 100 persen. Bagian energi yang tidak dapat dipakai untuk melakukan kerja disebut entropi. Pemanfaatan energi akan maksimal menghasilkan kerja apabila peralatan yang digunakan berada dalam kondisi baru yang penuh keteraturan. Mobil baru yang semua peralatan  dan onderdilnya masih mulus dengan hanya satu liter premium akan dapat menempuh jarak 15 kilometer. Sebaliknya, mobil yang jenis, merek, dan  kekuatan (cc) sama  tetapi telah berumur 10 tahun, sebagian onderdilnya banyak yang aus dan tidak mulus lagi, satu liter premium hanya dapat menempuh jarak pada jalan yang sama mungkin 8 km. Berarti, mobil kedua  kehilangan jarak tempuh dibandingkan dengan mobil pertama (baru) 7 km untuk penggunaan satu liter premium.

Kemana perginya sebagian premium pada mobil kedua? Pada mobil kedua, hampir separuh premiumnya  digunakan untuk mendorong pergerakan  onderdil mesinnya yang sebagian besar tak mulus lagi agar mobil dapat mencapai tujuan yang sama dengan mobil pertama. Bagian energi yang tidak dapat dipakai melakukan kerja (pemindahan mobil dari satu tempat ke tempat lain) itulah yang disebut entropi. Walaupun umur teknis mobil kedua masih berfungsi, namun berdasarkan umur ekonominya sudah harus dijual atau di “besi-tuakan” karena  akan terus terjadi pemborosan biaya untuk pembelian energi dan perbaikan mesin. Fenomena entropi ini juga berlaku dalam pembangunan bangsa Indonesia saat ini.

Fenomena Entropi dan Pembangunan Bangsa
Bila kita amati kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akhir-akhir ini,  fenomena entropi juga sedang berproses. Sebenarnya,  fenomena  entropi ini berlangsung terus menerus sejak kemerdekaan negara ini. Selepas Negara RI diproklamirkan kemerdekaannya oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, sejarah mencatat di mana-mana terjadi berbagai peristiwa yang menguras energi dan biaya serta nyawa untuk menyelesaikannya. Selama Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang, para petinggi bangsa, baik di eksekutif, judikatif  maupun legislatif, semuanya berkomitmen untuk menyejahterahkan rakyat. Setiap orde membuat perencaaan pembangunan, mulai dari Blue Print Pembangunan, GBHN dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan melalui Repelita, dan sekarang tanpa nama, kecuali rencana kerja Presiden (Presiden Jokowi dengan Nawa Citanya). Cukup besar energi para ahli, dana dan waktu dicurahkan untuk menyusun setiap rencana pembangunan nasional tersebut.

Semua ide dan rencana pembangunan tetap dilaksanakan, namun di tengah jalan dalam pelaksanaannya banyak yang berantakan, karena sebagian besar tenaga, pikiran dan dana terpaksa dialihkan untuk mengamankan pemberontakan, kekacauan, kegaduhan dan lainnya. Sumberdaya alam yang begitu kaya dimiliki negara dieksploitasi dengan semena-menanya atas dasar “semua bisa diatur” melalui kekuasaan dan uang. Semuanya dilakukan berdalihkan untuk membangun bangsa ini, tetapi dalam kenyataannya  cukup banyak memperkaya pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan sering berganti seiring dengan pergantian pimpinan negra,dan pemimpin daerah.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung sekitar 18 tahun melanda Sumatera dan Kalimantan menimbulkan berbagai bencana yang harus ditanggung oleh seluruh mahkluk hidup, khususnya manusia. Bila tahun 1997 yang terjadi adalah kebakaran hutan hebat, maka tahun 2015 beralih pada kebakaran lahan gambut karena hutan alam di tanah mineral yang dapat dialihfungsikan relatif sudah habis. Guna memenuhi hasrat para pemodal kuat mereka kemudian memanfaatkan lahan gambut yang merupakan ekosistem khas berupa hutan hujan tropis basah. Lahan gambut yang merupakan karunia Allah SWT dan termasuk dalam warisan dunia (world heritage) dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit dan kebun (bukan hutan) tanaman industri. Hutan yang ditebangi meninggalkan hamparan lahan sangat luas hanya ditumbuhi rerumputan dan semak belukar yang tidak lagi berfungsi menampung dan menyimpan air dan selalu terdedah matahari. Agar dapat ditanami kelapa sawit dan tanaman industri, air yang masih tersimpan dalam lahan gambut harus dikeluarkan dengan sistem kanalisasi sehingga lahan gambut mengering dan sangat rentan terbakar. 

Sejak akhir tahun 2014 BMKG telah memperingatkan bahwa dalam tahun 2015 akan muncul fenomena El Nino berdurasi lama, pemerintah dan semua pihak diminta untuk segera bersiap diri menghadapinya agar peristiwa kebakaran hutan tahun 1997 yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan dan asapnya mencapai negara tetangga Singapura, Malaysia dan Thailand dapat dicegah. Namun, peringatan tersebut kurang cukup ditanggapi pihak-pihak terkait dan dampaknya berupa asap sudah diderita masyarakat selama lebih dari tiga bulan (Agustus sampai Oktober 2015) dengan skala yang lebih besar dari tahun 1997, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta kesehatan. Sangat besar waktu, tenaga dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi bencana asap kebakaran tersebut yang bila lebih cepat ditanggapi dengan segala upaya, maka sebagian besar tenaga dan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sektor untuk menyejahterakan masyarakat.  Artinya, bangsa Indonesia kembali menyia-nyiakan peluang untuk membangun karena fenomena entropi membangun bangsa kembali terulang. Para pemodal besar sangat diuntungkan karena hanya mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk mengelola (land clearing) lahannya dengan cara membakar dibandingkan dengan bila dilakukan secara mekanis. 
 
Sebaliknya, sebagian besar  masyarakat semakin menderita dan masih tetap berada pada taraf asal dapat hidup. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dan antara wilayah semakin lebar menganga, khususnya antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia sebelah barat dan sebelah timur. Sebagian besar dana dan pemikiran (energi) juga dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai kekisruhan tersebut, yang sebenarnya dapat diminimalkan bila para pemimpin bangsa menyadari kondisi negara dan rakyatnya yang boleh dikatakan belum begitu beranjak dari negara yang belum maju. Berbagai pemborosan pada sebagian besar sektor pembangunan terus berlangsung yang semestinya tidak harus terjadi. Ke dalamnya juga termasuk adanya salah urus pemerintahan dan merebaknya penyalahgunaan kekuasaan dengan teknik korupsi yang semakin canggih dan semakin membesar pada banyak lembaga pemerintahan. Semakin hari semakin banyak para penyelenggara negara dan kalangan swasta yang harus berurusan dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Anehnya, para koruptor ini masih tersenyum disorot kamera televisi tanpa risih.

Namun demikian, fenomena entropi dalam pembangunan bangsa saat ini mulai terlihat membaik di banyak daerah yang semakin teratur dan berkemajuan sehingga pemborosan semakin mengecil. Tetapi, di kota-kota besar terjadi peningkatan entropi karena menurunnya keteraturan, baik dalam bentuk kebijakan rencana penganggaran pembangunan maupun semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas dan semakin merananya sungai dan udara menerima limbah dari berbagai kegiatan manusia. Kondisi kekacauan dan kegaduhan sekarang mulai beralih ke daerah perkotaan, khususnya di kota-kota besar di Pulau Jawa. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari kekacauan dan ketidak nyamanan di perkampungan dan jalan-jalan sampai ke gedung-gedung di mana jalannya pemerintahan diatur. Kesemuanya meminta kesiapan dan kesigapan para penegak hukum, khususnya kepolisian, dan seringkali terpaksa meminta bantuan militer. Untuk itu, harus dikeluarkan  dana operasional untuk pengamanan relatif besar sepanjang tahun  yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Dana pembangunan yang sudah dianggarkan, terpaksa dialihkan atau ditambahkan sebagian ke dalam anggaran pemulihan ketertiban dan keamanan. Padahal dana-dana insidentil tersebut bila tidak terpaksa digunakan dapat dialihkan untuk keperluan lain, termasuk untuk menyejahterakan masyarakat, pegawai sipil, pensiunan, polisi dan militer. Masyarakat pun memerlukan terpenuhi keperluan pokoknya, seperti rumah layak huni, sarana pendidikan dan jaminan kesehatan. Kepastian hukum diperlukan masyarakat agar dapat berusaha guna perbaikan tingkat ekonominya dan dapat menikmati kondisi lingkungan yang asri, nyaman dan damai. Peran dan bantuan pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Anggaran pembangunan bangsa harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan Bangsa dan Keteraturan
Percepatan pembangunan bangsa hanya mungkin dilakukan apabila negara yang dipenuhi beragam masalah berada dalam keadaan teratur dan damai sehingga PNS, Polisi, Jaksa dan KPK serta aparat hukum lain dapat lebih ditingkatkan penghasilannya. Semua aparat dituntut untuk semakin mengintensifkan pekerjaannya agar  kerugian negara semakin mengecil, dan semua pembegal jalanan serta pembegal kantoran (white colour crime) khususnya penyelengara negara, dapat dilibas, dipindahkan ke gedung berterali besi, atau dikirim ke alam lain  dan uang rakyat yang ditilapnya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Cukup besar energi bangsa dicurahkan, baik langsung maupun tak langsung, misalnya,  dalam mencermati perseteruan antara (aparat?) Kepolisian dan KPK, Menpora dan PSSI, kebakaran hutan dan lahan gambut, kekisruhan partai, kekacauan di Poso, kasus Tolikara (Papua), Singkil (Aceh) dan Gafatar, dwelling time Pelabuhan Tanjungpriok (kasus Pelindo II) dan “Papa minta Saham” (Fenomena Freeport Papua Barat), kasus narkoba, dan Kalijodo Jakarta, kekacauan lalu lintas darat serta semakin maraknya para penjabat yang terjerat hukum dan keinginan merevisi UU KPK. Sangat kuat terkesan bahwa fenomena entropi, misalnya, dalam pembangunan DKI Jakarta, meningkat tajam, seakan-akan berlangsung ketidak teraturan dan aji-mumpung yang berdampak pada berbagai program penanggulangan banjir, kemacetan lalu lintas, okupasi kawasan hijau dan pemukiman kembali penduduk yang tergusur menjadi terkendala sehingga serapan APBN-ya rendah. DKI Jakarta adalah cerminan Indonesia dan menjadi acuan bagi daerah-daerah.

Tidak tertutup kemungkinan fenomena entropi dalam pembangunan bangsa juga ditemukan di daerah-daerah. Dana Bansos yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disalahgunakan oleh para pejabat. Korupsi sudah dianggap hal biasa, toh bila dihukum hanya akan dijalani beberapa tahun karena koruptor juga mendapat remisi hukuman. Setelah itu, koruptor ini tanpa malu dan merasa bersalah dapat mencalonkan diri untuk menjadi pejabat yang besar kemungkinan terpilih kembali karena kemampuan keuangannya.

Hanya pada kondisi negara penuh keteraturanlah, biaya pemborosan negara dapat diminimalkan dan ditingkatkan pemanfaatannya bagi rakyat. Melalui keteraturan ini pula keanekaragaman berbagai aspek kehidupan akan menjamin keutuhann dan keberlangsungan NKRI. Inilah hakekat dari fenomena hukum entropi dalam pembangunan bangsa yang perlu kita cermati. Sangat kuat terkesan, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia masih belum menghasilkan para wakil rakyat ataupun pejabat yang  pro-rakyat apalagi negarawan. Ke depan, masyarakat harus semakin jeli untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen dan di pemerintahan, agar uang rakyat yang digunakan untuk membiayai Pemilu dapat semakin menyejahterakan bangsa dan negara.

Pemborosan dan penilapan uang rakyat harus ditiadakan. Demikian pula penempatan pejabat harus didasarkan kemampuan, keahlian, kejujuran dan rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

Mari semua pihak berbuat agar negara ini semakin maju,  semakin teratur dan damai.

Minimalkan pemborosan penggunaan energi dan dana yang tak diperlukan agar kesejahteraan rakyat semakin cepat ditingkatkan. Dengan demikian, fe nomena entropi dalam pembangunan bangsa  dapat dipertipis. Wahai para penyelenggara pemerintahan, sadarlah bahwa nasib bangsa ke arah Indonesia berkemajuan berada pada komando anda. Jadikanlah tahun 2016 ini sebagai titik awal untuk meminimalkan penggunaan energi dalam membangun bangsa Indonesia. Jalankan pemerintahan sebagai amanah, waqafkan diri anda buat negara ini, dan kita berdoa semoga Allah swt akan  memberi ganjaran bagi  anda sekeluarga di surga jannatun naim, amin. Jauhkanlah kehinaan menimpa Anda dan keluarga yang mungkin tidak mengetahui apa yang Anda kerjakan, namun berakhir di penjara.*** Editor : Rindra Yasin