KEJUTAN itu datang lagi dari KPK. Khusus untuk Provinsi Riau. Bukan kejutan menyenangkan tapi kabar tidak mengenakkan, dua mantan Ketua DPRD Riau ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka ini atas pengusutan lebih lanjut kasus Gubernur Riau Annas Maamun dan anggota DPRD Riau yang didakwa memberi dan menerima gratifikasi atas pengesahan APBD Riau 2015. Rentetan kasus korupsi bagi petinggi Negeri Lancang Kuning ini cukup bertubi-tubi. Ada tiga Gubernur Riau, dua bupati, 11 orang anggota DPRD, dengan total sudah didakwa sebanyak 25 orang sudah ditangani KPK sejak 2007. Maka tak salah jika KPK menjadikan Riau daerah merah yang diprioritaskan untuk dilakukan gerakan pencegahan korupsi.
Prioritas KPK menyoroti Riau sudah jauh-jauh hari disampaikan. Johan Budi saat menjabat sebagai komisioner KPK yang bertandang ke kantor redaksi Riau Pos akhir tahun 2015 lalu, menyuarakan itu. Potensi korupsi di Riau ini ternyata luas sekali. Banyak. Bukan saja di sektor anggaran daerah yang tergolong besar di Indonesia. Tapi juga di sektor lain seperti Migas, perkebunan dan kehutanan. Lalu tiga pekan lalu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan La Ode Muhammad Syarif, juga menyinggahi redaksi Riau Pos. Kampanyenya tetap sama. Riau menjadi daerah operasi pencegahan korupsi yang prioritas bagi KPK. La Ode sempat membisikkan, pengaduan kasus-kasus korupsi di Riau banyak sekali. Sampai-sampai mereka harus memilah yang kelas kakap saja.
Fakta ini ada yang menyebut bagian dari kutukan daerah kaya. Selain dikutuk dengan keadaan sumber daya manusianya yang banyak di bawah kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, angka putus sekolah tinggi, sektor kesehatan pelosok desa nan memprihainkan, Riau juga dikutuk dengan banyak perilaku pejabatnya yang koruptif. Asumsi koruptif ini serantai dengan diumumkannya pejabat baru yang tersangka korupsi, setidaknya tiga bulan sekali. Baik dari KPK, Kejaksaan maupun Tipikor Polda. Tapi pengumuman penetapan tersangka korupsi oleh KPK yang biasa membuat riuh Riau. Sebab jika KPK sudah menetapkan tersangka, takkan pernah divonis bebas putusan pengadilan.
Dengan fakta ini pula, harus diakui, salah satu penyebab tersendatnya penggunaan anggaran yang tentu saja berimplikasi terhadap kecepatan pembangunan. Banyak pejabat, mulai dari level tertinggi sampai bawah, ketakutan. Takut salah aturan dan diperiksa hingga didakwa oleh penegak hukum. Kadangkala, ketakutan yang mereka alami berlebihan. Sampai ada celutukan, biarlah tidak mendapat apa-apa daripada menderita diperiksa, didakwa, apalagi sampai dipenjara. Akhirnya, kegiatan tak jalan sama sekali. 0,5 persen pun tidak berani ambil risiko. Inilah ketakutan berlebihan yang membuat tingginya Silpa APBD Riau 2015 lalu.
KPK harus mesti tahu dan paham dengan kondisi ini. Begitu juga Kejaksaan dan Tipikor Polda. Jika faktanya Riau adalah sorotan dengan gerakan kampanye sebagai tindakan kongkret, indikator keberhasilannya adalah semua kegiatan pembangunan menggunakan anggaran daerah harus terlaksana tanpa terjadi korupsi. Kalau perlu KPK membuka kantor layanan pencegahan khusus di Riau. Jika ada keraguan atau takut penggunaan anggaran dikatakan menyalahi aturan, kantor ini akan memberikan layanan konsultasi secara cepat dan akurat. Rujukan itu akan membuat berbagai ketakutan itu hilang. Jika ada terendus upaya koruptif, secara cegah. Jika langkah ini dilakukan, korupsi tetap saja terjadi, berarti ada yang salah apalagi kalau bukan moral atau akhlak.***
Editor : Rindra Yasin