RIAUPOS.CO - PRESIDEN tampaknya benar-benar memperhatikan tekanan internasional dan NGO. Soal kondisi berkurang drastisnya hutan Indonesia dan pemanfaatan yang dinilai merusak atau mengganggu lingkungan hidup. Kebijakannya merestorasi lahan gambut dan terakhir, terkategori mengejutkan, mengentikan penambahan perizinan perkebunan sawit dan pertambangan.
Seperti diketahui, perkebunan sawit tengah booming di Indonesia. Apalagi Riau. Komoditi perkebunan sawit menjadi primadona. Hingga sekarang ini, perkebunan sawit Riau terluas di Indonesia. Hampir 2 juta hektare dari 10 juta hektare di seluruh Indonesia. Harga karet yang gila-gilaan turun dua tahun terakhir, menjadikan sawit sebagai pilihan utama pengganti.
Sumbangsih perekonomian dari sektor ini juga tidak sedikit. Roda perekonomian di desa nan jauh dari kota banyak tergantung bergeraknya dari komoditi sawit ini. Karena nilai keekonomisannya masih menggiurkan, masih berlangsung skala kecil, menengah hingga besar pembukaan ladang sawit. Oleh korporasi maupun petani swadaya.
Kemudian ada kebijakan perizinan di- stop apakah ini terkategori kebijakan yang tepat? Bisa tidak bisa pula iya. Bisa tidak, sebab masih tingginya keinginan masyarakat untuk menanam tumbuhan monokultur itu. Lahan yang tidak produktif masih banyak. Saat ini, begitu banyak perkebunan karet rakyat yang dibengkalaikan. Sudah dua tahun. Sebab diambilpun getahnya, tidak akan sesuai dengan hasil penjualannya. Itu banyak terjadi di Kuansing, Kampar dan daerah lainnya di Riau. Petani ini sedang berusaha mengalihkannya ke perkebunan sawit. Tapi tentu menunggu modal terkumpul dulu. Sebagian yang pandai bernegosiasi, meminta perusahaan mengolahnya dengan sistem bagi gasil. Lalu Presiden intruksikan di-stop. Waduh, kata petani, mau ditanam apalagi kebun yang tak produktif itu. Komoditi perkebunan lain, walau nilai ekonomisnya menjanjikan, tak diketahui ilmu mengolahnya.
Bisa dikatakan kebijakan tepat, bisa pula benar adanya. Dengan luasan lahan sawit sekarang ini tidak memiliki produksi tinggi. Terutama perkebunan sawit rakyat yang luasnya mencapai 4 juta hektare. Dikarenakan bibit yang jelek, modal dan ilmu perawatan yang minim. Ditambah lagi, ekspansi perkebunan sawit lebih mengarah ke lahan gambut. Sebab, lahan keras sudah terbatas. Kondisi ini bisa merusak rencana pengembalian fungsi lahan gambut yang salah satunya menekan kebakaran lahan dan hutan.
Tapi yang paling penting, Presiden bersama jajarannya hingga pengambil kebijakan daerah harus punya perencanaan matang jangka panjang. Semacam masterplan hutan dan lahan Indonesia. Setakat ini, terkesan, kebijakan itu lebih mengakomodir tekanan berbagai pihak.
NGO internasional sampai Leonardo de Caprio yang berkunjung ke hutan Aceh, baru-baru ini. Pemeran utama film Titanic itu berkomentar kepunahan satwa gajah di Indonesia salah satunya sebab hutan yang habis berganti dengan perkebunan sawit
Maka untuk menepis bahwa kebijakan itu bukan karena tekanan, masterplan harus detail memetakan akan seperti apa hutan dan lahan Indonesia jangka pendek, menengah dan panjang. Jika alasannya tidak produktifnya lahan sawit yang ada, berarti harus disertai penganggaran untuk replanting dan menjamin bibit yang dijual pasaran asli. Perhatian lebih serius harus terhadap perkebunan rakyat yang 4 juta hektare itu. Karena mereka lemah dari segi modal dan ilmu.*** Editor : Rindra Yasin