Wirausaha atau PNS

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 30 April 2016 | 11:15 WIB
RIAUPOS.CO - SEOLAH-OLAH temuan masalah baru, Presiden Joko Widodo mengungkap jumlah wirausaha Indonesia hanya 1,65 persen dari jumlah penduduk. Malaysia 5 persen, Singapura 7 persen dan Jepang 10 persen. Orang Indonesia kesulitan untuk memulai usaha. Masih perizinan dijadikan alasan kuat mengapa terjadi demikian.

Jokowi mengklaim sudah menekan alur perizinan dari 13 prosedur selama 47 hari pada tahun 2015 lalu menjadi 7 prosedur selama 10 hari di tahun 2016 ini. Sudah menekan perizinan sedemikian rupa, Jokowi lantas mengancam akan memotong orang yang menghambatnya. Takkan mungkin memotong orang dalam artian sebenarnya dengan penafsiran menindak langsung.

Seakan sepengumuman, Gubernur BI Agus DW Martowardodjo juga sesumbar menyebut ekonomi Indonesia pulih. Tahun ini optimis disampaikannya bakal terus bangkit dan melaju dari keterpurukan. Angka pertumbuhannya disebut diangka 5,2-5,6 persen.

Persoalan rendahnya wirausaha di Indonesia bukanlah informasi baru. Bahwa kaum muda, yang pengangguran atau sudah bekerja, mau bertarung setiap tahun saat lowongan CPNS dibuka. Negara terlanjur menjadikan PNS sebagai pekerjaan impian. Kalau sudah jadi PNS, sampai ke anakpun kelak bakal terjamin kehidupannya. PNS melekat dengan kemapanan bahkan sebagian bergelimang harta. Image itu sudah turun temurun lekat di hati masyarakat kebanyakan.

Pun begitu soal perizinan yang menghambat, juga bukan soal baru. Perizinan bagi pejabat tertentu masih dianggap sebagai ladang tambahan penghasilan. Bukan aturannya yang tak ketat. Ketat sekali, sampai-sampai dibuatkan spanduk besar alur perizinan berikut biayanya. Tapi tetap saja butuh pelicin jika izin mau cepat. Berarti ada persoalan moral yang sudah diwariskan sejak zaman berzaman.

Terakhir, yang sebenarnya penting disuarakan Presiden, soal modal. Jika ada kaum muda menggebu ingin berusaha, akan mengalami persoalan ini. Pemerintah mestinya melihat persoalan ini sebagaian hal dasar. Adapun lembaga keuangan yang digerakkan untuk membantu sektor usaha mikro, sejauh ini hanya formalitas. Asal dianggarkan dan disalurkan. Persoalan-persoalan ini harus dicarikan solusi secara teknis, terperinci dan tepat sasaran.*** Editor : Rindra Yasin