BERSAMAAN dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016, yang jatuh pada hari ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman rencananya akan mengukuhkan 13 orang anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau masa bhakti 2016-2021. Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Riau ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 281/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
Dewan Pendidikan Provinsi Riau berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Provinsi Riau. Sesuai dengan perannya, Dewan Pendidikan Provinsi Riau memiliki tugas menghimpun data, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada gubernur melalui dinas pendidikan baik berupa keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di wilayah Provinsi Riau.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pendidikan Provinsi Riau berfungsi memberikan pertimbangan/arahan terhadap pelayanan mutu pendidikan, memberikan dukungan baik berupa tenaga, sarana dan prasarana terhadap pelayanan mutu pendidikan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, dan melakukan mediasi atau memfasilitasi antar eksekutif, legislatif dan stakeholder dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dewan Pendidikan Provinsi Riau bersifat mandiri dan profesional.
Dewan Pendidikan dibentuk sebagai tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.
Sebab, tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan orangtua. Karena itu, anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan dari organisasi sosial kemasyarakatan.
Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk; penyediaan sumberdaya pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, penggunaan hasil pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pengawasan pengelolaan pendidikan, pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau pemberian bantuan dan fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggaraan satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Namun, pengawasan ini tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
Kondisi Pendidikan di Riau
Pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan cukup besar. Wajib belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Hal ini terlihat dari tingginya angka partisipasi Sekolah Dasar yaitu 96,42 persen (2003) menjadi 97,95 persen (2012), SMP dari 81,01 persen (2003) menjadi 89,66 persen (2012).
Begitu pula di Provinsi Riau. Jumlah murid SD/MI (7-12 tahun) tahun 2009 sebanyak 755.924 orang dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI sebesar 98,85 persen. Tahun 2013 jumlah murid SD/MI menjadi 772.246 dengan APS 98,80 persen. Walaupun terjadi penurunan selama lima tahun terakhir, namun APS SD/MI di Riau lebih tinggi dari Sumut, Sumbar, Kepri dan Jambi. Sedangkan tingkat SMP/MTS (13-15 tahun) tahun 2009, jumlah murid 216.321 orang dengan APS 91,58 persen. APS ini meningkat menjadi 92 persen pada tahun 2013. Sementara APS tingkat SMA/SMK/MA (16-18 tahun) meningkat dari 63,92 persen (tahun 2009) menjadi 65 persen pada tahun 2013.
Ketersediaan gedung SD/MI tahun 2009 sebanyak 3.343 gedung meningkat menjadi 3.499 gedung tahun 2013. Jumlah penduduk kelompok SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 656.960 orang (tahun 2009) menjadi 788.441 orang (2013). Sehingga rasio ketersediaan gedung SD/MI di Riau meningkat dari 197 tahun 2009 menjadi 225 tahun 2013. Sebaliknya tingkat SMP/MTs, rasio jumlah penduduk 13-15 tahun terhadap jumlah gedung menurun dari 280 tahun 2009 menjadi 235 tahun 2013. Jumlah penduduk usia ini sebanyak 234.210 orang (2009) menjadi 222.271 orang (2013), sementara jumlah gedung SMP/MTs sebanyak 845 (2009) menjadi 947 (2013).
Rasio antara jumlah murid terhadap jumlah guru mengalami peningkatan pada tingkat SD/MI yakni 17,86 tahun 2009 menjadi 19,08 pada 2013. Meskipun meningkat, namun masih di bawah standar yakni 32 murid untuk 1 guru. Sebaliknya, tingkat SMP/MTs, rasio antara murid terhadap guru menurun dari 16,85 (2009) menjadi 12,89 (2013). Permasalahan yang menyangkut guru bukanlah masalah jumlah guru melainkan distribusi yang tidak merata, di mana guru banyak terkonsentrasi di perkotaan dan relatif kurang di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil. Oleh sebab itu, upaya penyebaran/pemerataan guru di wilayah terpencil/terisolir perlu dilakukan agar kualitas pendidikan lebih merata.
Angka kelulusan menunjukkan jumlah masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikannya. Angka kelulusan juga ditunjukkan oleh rasio kelulusan. Pada tahun 2009, jumlah kelulusan SD 1.408.885 murid, dan SLTP sejumlah 1.043.264 murid. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.721.212 (SD) dan 1.177.922 lulusan tingkat SLTP. Rasio kelulusan tahun 2013 adalah SD 0,28, SLTP 0,19, SMU (umum) 0,19, SMU (kejuruan) 0, 05, dan S1,S2,S3 0,04 (2012).
Persoalan pendidikan di Riau ternyata bukan hanya persoalan wajib belajar, ketersediaan gedung sekolah, pemerataan guru, dan angka kelulusan. Masih banyak persoalan lain yang harus menjadi perhatian. Di antaranya, peningkatan mutu guru, kompetensi guru, sertifikasi guru, tunjangan guru, status dan tunjangan guru honor, ketersediaan buku pelajaran, pungutan liar di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Semua ini perlu mendapat perhatian agar pendidikan di Riau lebih maju lagi.
Sebenarnya, dengan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp11,2 triliun, anggaran untuk pendidikan relatif cukup besar. Namun, ternyata, APBD Provinsi Riau, baru menganggarkan 15 persen atau Rp1,7 triliun dari APBD Provinsi Riau untuk urusan pendidikan. Jumlah ini terdiri dari Rp905,08 miliar belanja di Dinas Pendidikan dan Rp 33,91miliar di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, serta Rp800 miliar dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Peningkatan jumlah anggaran ini juga perlu mendapat perhatian ke depan.
Peran Dewan Pendidikan Riau
Sejak SK dikeluarkan, Dewan Pendidikan Provinsi Riau langsung bekerja. Langkah pertama adalah menyelesaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebab masing-masing daerah wajib membuat AD/ART. Ada yang menarik dari AD/ART ini yakni dijadikannya Budaya Melayu sebagai salah satu tujuan pendidikan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Visi Riau 2020 yang akan menjadikan provinsi ini sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara dengan semboyan ‘’Riau: The Homeland of Melayu.’’
Dewan Pendidikan Provinsi Riau juga telah membuat road map program kerja untuk lima tahun ke depan. Di antaranya adalah menuntaskan wajib belajar 12 tahun (pendidikan menengah). Hal ini perlu dilakukan mengingat pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Ditargetkan paling tidak Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjelang 2021 nanti mencapai 74 persen. Angka ini cukup realistis mengikat APS Provinsi Riau saat ini baru 58 persen.
Selanjutnya adalah pencapaian konfigurasi lulusan SMK bidang studi, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa asing dan budi pekerti minimal standar B. Tujuannya agar lulusan SMK mampu bersaing di pasar kerja. Apalagi di era perdagangan bebas Asean (MEA)ini, persaingan di pasaran kerja makin ketat. Selain itu, jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini di setiap satuan pendidikan.
Dewan Pendidikan Provinsi Riau juga mendorong peningkatan jumlah siswa SMA yang memilih jurusan IPA. Sebab, untuk mencapai industrialisasi dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dengan latar belakang eksakta. Di samping itu, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan. Dewan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan akan bersinergi untuk meningjkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Pada awal tahun 2017 mendatang, semua SMA dan SMK dialihkan kewewenangan pengelolaannya dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan UU No23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Pendidikan Provinsi Riau akan mengawal pengalihan ini agar berjalan secara lancar. Sebab, persoalan yang akan muncul bukan hanya soal penggajian, tetapi juga masalah-masalah teknis penempatan dan jangkauan pelayanan.
Dewan Pendidikan Provinsi Riau juga berupaya untuk mengoptimalkan muatan lokal Budaya Melayu, kepramukaan, olahraga dan seni,serta kewirausahaan pada satuan pendidikan. Selain itu, berusaha meningkatkan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan.
Sebenarnya masih banyak peran yang harus dimainkan oleh Dewan Pendidikan Riau guna memajukan pendidikan di Riau.Misalnya, bagaimana meningkatkan akses fasilitas belajar di perguruan tinggi di Provinsi Riau, serta memaksimalkan peran pengembangan masyarakat (CSR) dan dunia usaha dalam percepatan pelayanan pendidikan. Semua itu bisa tercapai jika semua pihak mendukung dan bersinergi untuk memajukan pendidikan di Riau. Dirgahayu Pendidikan Nasional. *** Editor : Rindra Yasin