RIAUPOS.CO - Kisah pilu Yuyun yang menjad korban pembuhan dan perkosaan sadis yang dilakukan oleh 14 orang pemuda bukan lah yang pertama, masih banyak kasus serupa yang menyayat hati. Ini menggambarkan betapa kasus kekerasan seksual masih saja terjadi tanpa dapat dihentikan.
Sebagian dari pelaku pembunuh dan pemerkosa Yuyun saat ini telah disidang. Tuntutan terhadap para pelaku “hanya†10 tahun. Perasaan keadilan keluarga almarhumah merasa terciderai. Keluarga korban meminta para pelaku dihukum mati atau setidaknya dipidana seumur hidup. Sementara para penggiat HAM mengusulkan hukum kebiri untuk pemerkosa.
Hukum Publik
Meskipun anaknya menjadi korban pembuhan dan perkosaan keji, dalam sistem hukum pidana Indonesia perasaan keluarga korban atau korban sekalipun tidaklah penting karena mereka sudah diwakili oleh negara melalui penuntut umum. Bagaimana pelaku suatu tindak pidana dihukum ditentukan formulasi peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh menuntut seseorang melebihi ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang.
Dalam Pasal 285 KUHP ancaman untuk pelaku perkosaan adalah 12 tahun. Sedangkan ancaman maksimal untuk pembunuhan menurut Pasal 338 atau 339 KUHP adalah 20 tahun. Sedangkan dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pemerkosa diancam dengan pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.
Dalam hal terjadinya perbarengan (beberapa tindak pidana) dalam satu peristiwa secara teoritik diatur beberapa altrenatif pemidanaan yang dapat dijatuhkan, yaitu pertama Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni. Menurut stelsel ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Kedua, Stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Ketiga, stelsel komulasi terbatas stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari tersebut a dan b. Keempat, stelsel penyerapan dipertajam. Stelsel ini merupakan varian dari stelsel komulasi terbatas.
Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Jika pemberkasan dilakukan secara terpisah, maka penuntutan dilakukan secara terpisah pula, tinggal lagi dalam praktiknya para terpidana menyambung proses pemidanaan.
Selain “terbelenggu†oleh KUHP, para penuntut umum juga terbelenggu oleh Undang-Undang Peradilan Anak, di mana sebagian di antara pelaku adalah masih berkategori anak. Menurut UU No 11/2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 79 dinyatakan pula bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
Atas dasar konstruksi hukum demikian, maka tidak lah salah jika ternyata terhadap pembunuh dan pemerkosa Yuyun hanya dituntut 10 tahun. Kenyataan hukum dalam kasus Yuyun seharusnya menyadarkan kita semua bahwa pembatasan usia anak yang dilindungi oleh Undang-undang Sistem Peradilan Anak perlu direnungkan kembali. Walaupun dikatakan bahwa anak dalam usia 12 sampai 18 tahun masih tergolong di bawah umur, fakta-fakta menunjukkan bahwa anak (remaja) di usia tersebut ternyata telah mampu melakukan banyak perbuatan yang justru lebih kejam daripada orang dewasa. Pemidanaan dengan seperdua dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa sungguh perlu ditinjau kembali. Remaja di usia 12 sampai 18 tahun bukan saja mampu melakukan tindak pidana tetapi sekaligus sebenarnya sudah mampu menyadari hakikat ketercelaan perbuatannya yang didukung oleh kemajuan dunia informasi teknologi yang merambah hingga ke pelosok desa. Mereka pun paham bahwa atas perbuatan yang mereka lakukan, hukum acara wajib tunduk pada Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Jika demikian, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya bukanlah melindungi hak anak, tetapi justru menjadi senjata bagi anak pelaku tindak pidana.
Perlindungan Korban
Perhatian dunia hukum pidana dan kriminologi dewasa ini sesungguhnya tidak lagi bertumpu pada hak-hak pelaku, tetapi juga hak-hak korban tindak pidana. Menurut Muladi, pola hubungan penegakan hukum di Indonesia haruslah dengan model yang mengacu kepada “daad-dader strafrecht†yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
Perhatian dan perlindungan korban tercakup dalam sistem peradilan dengan konsep restoratife justice. Perasaan keadilan korban atau keluarganya patut diperhitungkan dalam penjatuhan pemidanaan. Jika Jaksa Penuntut Umum selaku penuntut tidak dapat keluar dari ketentuan perundang-undangan, hakim dapat “keluar†dari Undang-Undang, karena sesungguhnya hakim adalah hukum itu sendiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban tindak pidana. Jika perlu hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat atau mempertimbangkan pemberlakuan hukum pidana berdasarkan hukum adat masyarakat setempat.
Alternatif Pidana
Dalam hukum pidana Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakkat Indonesia termasuk masyarakat di Bengkulu, ancaman terhadap pelaku pembunuhan adalah qishash dan ancaman pelaku perzinaan adalah rajam. Sayangnya apa yang diyakini masyarakat agama dan adat sebagai hukum tidak menjadi hukum pula di hadapan negara. Hukum yang diyakini masyarakat berbeda bahkan kadangkala bertolak belakang dengan apa yang dianggap sebagai hukum oleh negara. Ketika para ahli merasa kehabisan teori lalu mengusulkan penjatuhan hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan, adat dan agama Islam sesungguhnya telah menyediakan sarananya, namun sayang seribu sayang, para ahli kita lebih asyik berdebat tentang apa yang mereka yakini sebagai lebih modern dan menghormati HAM daripada merenungkan kembali tentang betapa benarnya ayat-ayat Tuhan yang bukan saja melarang perzinahan, tetapi bahkan melarang untuk mendekati zinah.*** Editor : Rindra Yasin