RIAUPOS.CO - Gelegar MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tak bisa dibendung lagi. Eksistensinya membelah berbagai dimensi tanpa batas. Era ini menandai tidak ada lagi batas teritorial. MEA mengisyaratkan kualitas personal menjadi acuan utama. Era MEA menyimpan setumpuk persoalan bila tidak disikapi secara bijak dengan aturan yang memihak pada masyarakat lokal suatu negara. Dalam konteks ini, negara wajib melakukan pembentengan atas masa depan dan nasib anak bangsa. Jika aturan membentengi masa depan anak bangsa tidak dilakukan, maka nasib anak bangsa akan semakin terpuruk. Nasib anak bangsa akan menjadi tamu di rumah sendiri dengan sejumlah kegetiran yang harus ditelan.
Tatkala penetapan MEA dilakukan beberapa tahun lalu, seyogyanya negara menyiapkan strategi jitu untuk menyiapkan anak negeri ini untuk mampu berkomptesisi dan bersaing dengan negara lain. Namun, hal ini serasa kurang menjadi perhatian preventif dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kedahsyatan MEA mampu menembus berbagai aspek kehidupan suatu negara, baik ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan.
Dunia pendidikan negeri ini masih menyimpan sejumlah perkerjaan yang belum tuntas terselesaikan. Indikasi persoalan yang ada dapat dilihat dari lulusan pendidikan saat ini. Pola hidup yang serba cepat dengan tuntutan kurikulum yang menumpuk, menyisakan kegetiran.
Mulai keinginan untuk menjadi orang terdepan, namun pendidikan tak mendidik untuk menjadi orang yang tersopan. Persoalan tingginya korupsi yang sulit terbantahkan karena pendidikan menekankan pada bangunan kepintaran sebagai standard keberhasilan, bukan menekankan pada kejujuran dan akhlak sebagai acuan. Rendahnya kepedulian dengan lingkungan dan sesamanya disebabkan karena pendidikan menekankan untuk berlomba menjadi yang terbaik, bukan saling tolong menolong dengan kasih sayang. Setiap adegan musyawarah selalu berpenampilan “ngotot†ingin menang dan paling benar, bukan saling menghargai perbedaan dan keunggulan orang lain.
Di tengah masih tingginya angka pengangguran di negeri ini yang belum mampu diselesaikan, MEA hadir dengan kebebasannya memasuki ranah hajat hidup masyarakat suatu negara. Di dunia pendidikan umpamanya, rencana untuk membuka keran masuknya tenaga pendidikan luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di negeri ini merupakan bom waktu yang perlu dipikir secara seksama. Meski memiliki nilai positif atas rencana tersebut agar kualitas pendidikan negeri ini dapat terangkat, namun ada beberapa persoalan yang tersimpan, antara lain:
Pertama, ideologi tenaga pendidik asing yang akan masuk di negeri ini. Sangat sulit untuk mengukur misi pendidik asing yang akan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan di negeri ini. Ideologi yang mereka bawa akan berdampak pada bangunan karakter generasi yang mereka didik. Fenomena Jakarta International School (JIS) beberapa waktu lalu seharusnya menjadi pelajaran yang berarti. Ternyata, profesional yang dimiliki oleh tenaga pendidik asing justru menghancurkan kepribadian generasi negeri ini.
Kedua, semakin tingginya pengangguran negeri ini. Sedangkan hanya memanfaatkan potensi anak negeri yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan, persoalan pengangguran belum juga mampu teratasi. Apatahlagi dengan bebasnya masuk pengajar dari luar negeri untuk melaksanakan pembelajaran di negeri ini, maka otomatis akan banyak PHK atas tenaga pendidik yang ada karena dinilai tidak berkualitas, serta semakin tingginya kompetisi bagi generasi ini untuk memperoleh lapangan kerja yang semakin sulit diperoleh. Fenomena beberapa perusahaan asing yang bercokol di negeri ini yang hanya meletakkan rakyat Indonesia sebagai buruh kasar dan second class di negerinya sendiri seharusnya menjadi perhatian untuk melakukan kebijakan yang bijak dan berpihak pada anak bangsa. Sebab, eksistensi mereka hanya akan semakin melukai perasaan anak negeri yang hanya akan melahirkan “penjahaan era modernâ€.
Ketiga, terbangunnya pengelompokan masyarakat pada berbagai kasta ala era kolonial Belanda. Kondisi ini akan membuat anak negeri terpecah dan mempermudah untuk dihancurkan. Idiologi bangsa yang selama ini menjadi perekat persatuan bangsa secara perlahan terkikis dan diganti dengan ideologi individualistik melalui bangunan primordial kedaerahan yang kental. Keempat, pengaruh budaya yang dibawa oleh bangsa asing yang tak sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut bukan hanya pada tataran budaya, akan tetapi bisa dalam bentuk “faham†tertentu yang dapat mengancam stabilitas dan tatanan bangsa ini.
Kelima, bangsa asing yang akan masuk dapat menjadi perpanjangan tangan “spionase†bangsa asing untuk melihat sisi kelemahan bangsa ini. Kondisi ini akan sangat membahayakan bila tidak diantisipasi secara bijak dan dini. Bila tidak diantisipasi dengan sistem yang akurat, maka MEA justeru akan menjadi media yang membahayakan bagi bangsa Indonesia. Kondisi ini dapat terlihat dengan munculnya atribut PKI era baru yang begitu gencar diberitakan seakan tanpa sensor dari pemerintah. Bahkan, generasi muda bangga berpose dengan atribut PKI.
Terlepas apakah disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau memang kesengajaan.
Keenam, terjadinya migrasi asing ke negeri ini yang dapat menyebabkan berbagai dampak dalam bangunan sosial kemasyarakatan. Bahkan, kondisi ini dapat menyebabkan membeludaknya populasi di negeri ini, sekaligus menyebabkan membengkaknya pengeluaran negara. Bila hal ini terjadi, bak pepatah “anak kandung terserak, anak angkat yang dimuliakanâ€.
Semangat positif MEA tak bisa dipungkiri, namun hanya cocok dilakukan tatkala generasi negeri ini sudah siap secara totalitas, baik kualitas intelektual, kepribadian, moral, nasionalisme, dan kemapanan taraf hidup yang memenuhi standar. Bila tidak, maka kehadiran MEA justeru akan menambah persoalan bagi bangsa ini. Namun demikian, menolak MEA merupakan kemustahilan atas kesepakatan yang pernah dilakukan oleh pemimpin negeri ini.
Hanya saja, para penentu kebijakan negeri ini perlu waspada dan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang mengarah pada MEA agar berpihak pada rakyat. Penentu kebijakan jangan terlalu latah dengan euforia MEA, bila tidak menyiapkan langkah strategis untuk membentengi negera dan anak negeri dari serangan MEA.
Seyogyanya, rencana MEA disiasati dengan penyiapan SDM yang berkualitas secara dini, baik intelektual dan keperibadiannya, serta membangun sistem pembentengan budaya bangsa dari gempuran MEA. Program ini perlu memiliki standard yang terukur. Bila tidak, maka bangsa ini belum siap menghadapi MEA, meski kehadiran MEA tak bisa dibendung lagi.
Untuk itu, kebijakan yang digulirkan menghadapi MEA harus memihak pada anak negeri, bukan terlalu euforia yang justeru sangat merugikan anak bangsa, apatahlagi akan membahayakan negara. Wa Allahua’lam bi al-Shawwab.*** Editor : Rindra Yasin