Riau Menuju Kurikulum Nasional

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 10 Mei 2016 | 10:58 WIB
RIAUPOS.CO - Saat ini, Kurikulum 2013 (K-13) sedang berubah wajah. Para pakar pendidikan melalui Kemendikbud sudah  merevisi beberapa aspek penting dalam kurikulum ini. Aspek yang mengalami perubahan tersebut, yaitu penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru,  tidak adanya pembatasan dalam proses berpikir, guru dituntut menerapkan teori 5M (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mencipta). Sementara itu, sturuktur kurikulum dan lama belajar tidak mengalami perubahan.

Mulai tahun pelajaran 2016/2017 pada Juli mendatang, K-13 akan diterapkan secara bertahap. Sekolah-sekolah untuk menerapkan K-13 telah ditunjuk secara nasional, termasuk di Riau. Secara nasional, kuantitas sekolah yang akan menerapkan kurikulum ini sebanyak 25 persen. Pencapaian target penerapan secara total direncanakan pada 2019. Apa yang kita inginkan tentunya bukan cuma pencapaian target kuantitas. Yang lebih penting adalah aspek kualitas dalam penerapan kurikulum yang cukup menyita waktu ini. Pemerintah tentunya sudah memiliki kerangka berpikir dan konsep jelas tentang penerapan kurikulum. Kerangka berpikir dan konsep inilah nantinya yang perlu berada di jalan yang lurus, misalnya, tentang sistem pelatihan para guru.

Bagaimana dengan Riau? Secara umum, Riau memang belum bisa berbangga diri tentang mutu pendidikan dari aspek tertentu. Persoalan pendidikan di Riau sangat kompleks. Salah satu persoalan yang sangat kompleks, yaitu aspek geografis pendidikan. Aspek ini paling banyak menyita waktu, tenaga, dan biaya dalam memanajemen pendidikan di bumi Melayu ini. Karena itu, pemerintah Riau harus memiliki perencanaan komprehensif dalam mendesain kuantitas dan kualitas wajah pendidikan. Selain persoalan sarana/prasarana pendidikan, hal yang terpenting adalah memenej upaya meningkatkan kompetensi para guru di Riau. Guru merupakan aspek terpenting dalam pendidikan. Tanpa guru, tidak mungkin roh pendidikan bisa terlaksana maksimal. Pola pikir yang menyatakan bahwa sebagai ujung tombak merupakan aksioma yang keliru. Kebenarannya, yaitu guru merupakan pemegang tombak atau busur pendidikan. Hal ini bermakna bahwa guru semestinya berkemampuan membidik sasaran secara tepat. Nah, bagaimanakah upaya pemerintah Riau untuk menyongsong penerapan K-13?

Hasil UKG
Kemendikbud telah melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2015. Nilai rata-rata untuk kedua kompetensi pedagogik dan akademik sebesar 53,02. Nilai ini berada di bawah target Standar Kompetensi Minimum (SKM) nasional, yaitu rata-rata 55. Meskipun UKG ini bukan mencerminkan kompetensi guru yang sebenarnya, tetapi paling tidak tingkat kesahihannya boleh dikatakan 50 persen karena hanya menguji dua dari empat kompetensi. Selain itu, pengujian yang dilakukan pun hanya terfokus pada teoretis. Secara nasional, Kemendikbud telah merilis tujuh provinsi yang nilai UKG-nya di atas target. Nilai UKG Provinsi DIY sebesar 62,58 persen, Jawa Tengah sebesar 59,10 persen, DKI Jakarta sebesar 58,44 persen, Jawa Timur sebesar 56,73 persen, Bali 56,13 persen, Bangka Belitung 55,13 persen, dan Jawa Barat sebesar 55,06 persen. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa Riau masih perlu tindakan-tindakan khusus untuk memertajam kompetensi guru, khususnya kompetensi akademik dan pedagogik.

Data UKG 2015, secara nasional, belum bisa dijadikan patokan kompetensi guru Indonesia. Kalau kita analisis dengan cermat, data ini belum bisa mewakili potensi guru kita. Salah satu yang perlu kita analisis, yaitu aspek dan geografis dan ketersediaan sarana/prasarana pendidikan di sekolah pada suatu daerah. paling tidak, perlu pertimbangan letak geografis perkotaan, pedesaan, dan desa terpencil. Elemen ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru. Provinsi Riau masih sangat banyak desa terpencil yang wajah pendidikannya masih kusut-masai. Nah, karena itu, harus ada kejelian dalam pemetaan wajah pendidikan Riau dengan memertimbangkan berbagai elemen yang memengaruhi kompetensi guru.

Dengan kekayaan yang dimiliki, Riau seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk memajukan dunia pendidikan. Hingga kini, deskriminasi pendidikan di beberapa wilayah masih tetap terjadi. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pelemahan dan ketidakadilan dunia pendidikan. Persoalan ini bukan rahasia lagi. Selain itu, aspek yang terpenting untuk memajukan dunia pendidikan Riau, yaitu pemenuhan fasilitas pendidikan di sekolah. Misalkan saja, ketersediaan proyektor di ruang belajar. Masih banyak sekolah di perkotaan yang belum terpenuhi, apalagi di pedesaaan (terpencil). Padahal, keberaaan TIK (Teknologi Informasi Komputer) sangat diperlukan dalam pembelajaran Kurikulum 2013. Penentu kebijakan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota tidak hanya sekadar harus menyadarinya, tetapi benar-benar memiliki tindakan nyata untuk pemenuhan ini. Di samping itu, pelatihan-pelatihan praktis perlu digesa agar kompetensi guru di Riau berubah lebih maksimal.

Kurikulum Literasi
Riau memiliki sejarah dalam hal literasi (keberaksaraan). Sejarah ini belum terjangkau secara menyeluruh di nusantara. Masyarakat Riau umumnya masih hilang dengan nostalgia keilmuan yang pernah dibangun di zaman Kerajaan Riau di Pulau Penyengat. Bukan bermaksud bernostalgia, tetapi sejarah bisa dijadikan landasan untuk maju dan terbang lebih tinggi. Tradisi literasi yang pernah ada di Riau hendaknya bisa menjadi bara untuk memicu semangat keilmiahan. Sekarang ini, keberadaan Perpustakaan Soeman Hs semestinya bukan cuma simbol. Perpustakaan ini perlu penataan yang lebih cermat sehingga tradisi literasi di Riau bisa kembali dibangun secara komprehensif.

Sudah saatnya bangsa ini menyadari bahwa literasi itu sangat penting. Bangsa yang memiliki budaya literasi tinggi berperan penting dalam membentuk daya saing. Celakanya, menurut kajian PISA (Programme for International Student Assessmen), budaya literasi siswa Indonesia sangat rendah. Hal ini sesuai sekali dengan pandangan Eldred dan Stromquist, literasi merupakan alat bagi pemberdayaan anak bangsa.  Selanjutnya, Kern menjelaskan bahwa literasi adalah kegiatan yang melibatkan mencipakan dan menginterpretasi makna melalui teks yang terkondisi oleh situasi budaya, historis, dan sosial (dalam Kemendikbud, 2015:6). Karena kedasaran ini, Mendikbud telah meluncurkan kegiatan literasi sekolah.

Kegiatan ini dijadwalkan selama 15 menit sebelum pembelajaran pertama dimulai.

Riau menjadi salah satu provinsi sasaran Gerakan Literasi Sekolah. Kegiatan ini telah diluncurkan oleh Mendikbud, Anies Baswedan pada 18 Agustus 2015 lalu. Gerakan bertema Bahasa Penumbuh Budi Pekerti ini dikembangkan berdasarkan Permendikbud No21/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Tujuan gerakan ini untuk membiasakan dan memotivasi siswa agar mau membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Untuk mewujudkan kegiatan mulia ini, telah dilaksanakan pelatihan sebagai pelatih/instruktur 32 guru bahasa Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru, 30 November-3 Desember 2015 yang ditaja oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. Keberadaan Kurikulum 2013 berupaya mengonstruksi tradisi literasi melalui teks-teks yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar utama dalam pembelajaran. Semoga saja Riau benar-benar sanggup menerapkan Kurikulum 2013 dengan memerhatikan berbagai pertimbangan.*** Editor : Rindra Yasin