Ombudsman dan Pelayanan Publik

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 24 Mei 2016 | 09:54 WIB
RIAUPOS.CO - Ketika pelayanan publik menjadi sorotan akhir-akhir ini, dan ketika Ombudsman Republik Indonesia (ORI) didirikan 16 tahun lalu (10 Maret 2000), dengan dasar hukum Undang-Undang No37/ 2008, maka era keterbukaan dan transparansi layanan publik mulai menjadi idola perbincangan.

Masyarakat kita sebagai masyarakat era digitalisasi tentunya dipermudah dalam mengakses sejumlah informasi yang berhubungan dengan “hak-hak” pelayanan. Subtansi dari kerja Ombusman adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara dan pemerintahan (pejabat hukum) termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, juga pihak-pihak swasta yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelengaraan layanan publik yang berdasarkan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga konsekuensi pelayanan masyarakat adalah menjadi hak semua warga negara karena dinilai telah berkontribusi sebagai bagian dari rakyat sebuah negara; dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi harga mati terhadap nilai-nilai integritas bangsa.

Bertitik tolak dari deskripsi fungsi utama kerja Ombudsman Republik Indonesia, penulis ingin membatasi “Ombudsman” yang dimaksud adalah Ombudsman Riau, maka proyeksi penyelenggaraan terhadap penyelenggara Pemerintah Republik Indonesia dan hubungannya dengan badan-badan terkait harus maksimal. Ada banyak hal yang tidak dipahami sebagai objek pelayanan bagi masyarakat. Misal, masyarakat tidak memahami jika ada hak-haknya tidak diperoleh sesuai sebagaimana mestinya atau yang seharusnya mereka dapatkan.

Contoh kasus berikutnya adalah sebuah mahluk yang bernama “KTP”, normatifnya mengurus KTP cuma diperlukan waktu empatbelas hari kerja. Tetapi  de facto-nya, apakah demikian? Empirik penulis atas sebuah KTP yang hilang ternyata informasi dari UPTD kecamatan bersangkutan “minta ampun” terlebih dahulu. Alasannya, kemampuan kerja dan infrastruktur tidak mendukung pegawai untuk menjalankan SOP yang ditetapkan semula. Apapun itu alasan yang diberikan kepada masyarakat, secara normatif, pelaksana hukum (administratur) salah oleh karena tidak diatur dalam aturan tambahan. Terkecuali ada aturan tambahan yang mengatur tentang hal itu secara legal.

Pada konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), dasar sebuah administrasi kependudukan dimulai dari pada Undang-Undang Republik Indonesia No23 /2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 126/2006. Selanjutnya, masih diperkuat dengan tambahan Lembaran Negara No80/2007 dan Lembaran Negara No.4736). Tentang adimistrasi kependudukan ini ternyata masih diatur oleh sejumlah peraturan administratif seperti Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No25/2008 tantang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ini dimaksudkan bahwa,  penyelengggara hukum di NKRI ini berkeinginan memiliki suatu komunitas dalam hal ini adalah penduduk yang berada di teritorial hukum Republik Indonesia dan setelahnya keluar ke negara lain untuk dan masa waktu dengan aturan tertentu, mendapatkan layanan administrasi tentang dirinya secara tertib dan teratur. Hal ini juga diperkuat, bahwa hakikatnya, satu orang penduduk Republik Indonesia hanya dibenarkan memiliki satu nomor kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No26/ 2009).

Dari dasar-dasar normatif administrasi hukum, sebegitu mulianya aturan itu dikeluarkan sehingga penyelenggaraan ketertiban umum terhadap identitas kependudukan berlangsung dengan baik (tertib) yang dapat diterjemahkan sebagai “taat aturan”. KTP adalah satu di antara sebegitu banyak objek administrasi yang penyelenggaraannya belum pas. Secara empiris kita dapat membaca di media massa tentang kekisruhan yang terjadi pada saat pengajuan hingga penyelesaian pembuatan e-KTP. Termasuk lahirnya faktor yang mendukung terjadinya mal-administrasi pada proses penyelenggraannya.

Konsekuensinya, Ombudsman lahir dan lembaga ini memberikan “perlindungan” terhadap masyarakat atas kinerja yang berhubungan dengan layanan publik. Lembaga ini walaupun tidak memiliki wewenang mengeksekusi, tetapi dapat memberikan rekomendasi atas lembaga administrasi pelayanan publik sehingga kinerja lembaga tersebut dapat dinilai secara luas oleh masyarakat maupun negara. Artinya, sebegitu banyak rujukan normatif yang mengatur tentang keterbukaan atas penyelenggaraan layanan publik. Namun, bagaimana kenyataannya di lapangan, maka perlu evaluasi “jelas” atas penyelenggaraan aturan-aturan tersebut.

Semoga saja, Ombudsman Riau khususnya mampu menjalankan fungsi penyelenggraan pelayanan atas ketidakberdayaan masyarakat menghadapi “layanan aparatur negara” yang tidak maksimal; bukan sebaliknya melakukan “pencitraan kerja” atas sejumlah agenda bersama pelayan publik. Terkadang, terjadi “wilayah bias” antara konteks layanan dan konteks pencitraan. Keberadaan Ombudsman mesti didukung oleh penyelenggara layanan publik, tetapi sebaliknya; tidak mustahil Ombudman tergiring  ke dalam kepentingan-kepentingan kecil.

Oleh sebab itu, tugas terpenting dari Ombusdman khususnya Ombudsman Riau adalah melakukan sosialisasi atas keberadaan lembaga ini dan fungsi kerjanya kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mengerti terhadap suatu “peristiwa layanan publik”. Setidaknya, masyarakat tahu tempat mengadu. Memang, Ombudsman bukan lembaga pengadil yang memiliki hak eksekusi, tetapi setidaknya Ombudman memiliki hak untuk merekomendasi. Lalu bagaimana hak rekomendasi itu? Apakah selesai begitu saja? Memiliki konsekuensi hukum tidak?

Masyarakat tidak akan memahami konsekuensi hukum, tetapi menuntut bagian dari sistem hukum sosial yang  bernama law in actions. Masyarakat lebih menuntut pada konteks perilaku sosial lembaga dan aparaturnya daripada normatifnya. Jadi, sudah waktunya masyarakat harus memahami hal-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang maksimal dan tentu saja lembaga pengawas kinerja aparatur juga harus bekerja maksimal sesuai dengan tupoksinya. Semoga saja tercapai ekuitas pelayanan publik seperti apa yang diharapkan demi menggapai cita-cita reformasi mental.*** Editor : Rindra Yasin