Gubri Dilantik, Wagubri Ditilik
Yang dikatakan pemimpin
Sempurna iman dan takwanya
Sempurna akal dan fikirnya
Sempurna ilmu dengan amalnya
Sempurna hati dengan pekertinya
(Tenas Effendy)
Leadership is the capacity to translate vision into reality
(Warren Bennis)
Tepat tanggal 25 Mei 2016 Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman dilantik sebagai Gubernur Riau (Gubri) definitif. Negeri Lancang Kuning tidak lagi dinakhodai oleh nakhoda “sementara.†Kini Negeri Lancang Kuning telah secara sah dinakhodai oleh seorang nakhoda yang mempunyai kuasa penuh untuk memimpin Riau. Ketika masih berstatus Plt, karena keterbatasan kewenangan, Plt Gubri belum bisa menggunakan full power dalam menggerakkan roda pemerintahan. Sebelumnya, Plt Gubri belum bisa berlari dengan kecepatan maksimal, sekarang setelah dilantik tentu bisa move on dengan full speed.
Optimalisasi full power dan full speed sangat diperlukan untuk melakukan percepatan pembangunan dan recovery bengkalai-bengkalai pembangunan yang tersisa. Beberapa persoalan, seperti realisasi anggaran yang rendah, perencanaan yang belum terarah, pengelolaan aset, penyelesaian dan penambahan infrastruktur, percepatan peningkatan aksesbilitas dan mutu pendidikan adalah tantangan yang harus diselesaikan. Visi Provinsi Riau untuk menjadi centre for economic and Malay culture dan mimpi menjadi Malay Homeland tentu saja memerlukan kekuatan dan kecepatan luar biasa untuk mewujudkannya.
Riau harus bangkit dengan kekuatan luar biasa yang harus didukung oleh semua pihak.
Kekuatan civil society sangat mendukung program dan aksi nyata pemerintah untuk memajukan Riau. Masyarakat Riau yang memengang teguh semangat Melayu memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Kekuatan Malay spirit adalah kekuatan civil society yang menjadi ruh untuk menggerakan pembangunan di Riau bersama dengan pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin sebagai nakhoda Lancang Kuning teruslah istiqomah dan berjuang untuk membangun Riau ke arah lebih baik.
Berbagai kesalahan, kekhilafan, kealpaan, luka, borok dan dosa-dosa sebelumnya mari dijadikan pembelajaran yang berharga untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Mari kita sembuhkan luka-luka lama dan kita bangun Riau dengan semangat pembangunan yang lebih bersih, lebih sehat, lebih hebat dan betul-betul pro rakyat.
Nakhoda Riau telah definitif. Tahapan penting dan sangat mendesak adalah mencari Wakil Gubernur Riau (Wagubri). Nakhoda sangat memerlukan wakil dalam menjalankan Negeri Lancang Kuning. Berbagai perbincangan terkait posisi Wagubri telah terjadi mulai dari kedai kopi, pasar, rumah ibadah, kampus, kantor pemerintahan sampai lembaga legislatif. Berbagai pandangan, pendapat dan perdebatan disampaikan untuk menginginkan Wagubri yang tepat.
Berbagai dasar dijadikan justifikasi untuk menilai Wagubri yang tepat, seperti kompetensi birokrasi, pengalaman, kemampuan kerja sama, agama, etnis, poros politik dan sebagainya.
Berbagai perbincangan dan perdebatan ini biasanya tidak menghasilkan kesimpulan apalagi kesepakatan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah Wagubri yang ditetapkan betul-betul mampu bekerjasama dengan Gubri untuk memajukan Riau dan masyarakat Riau.
Kita harus arif dalam menentukan Wagubri. Kita harus menilik orang yang akan menduduki jabatan Wagubri. Saya sengaja menggunakan kata “menilik†sebab kata ini bermakna kita tidak hanya melihat, mengamati, atau menentukan sesuatu tidak hanya secara lahiriah tetapi kita melihat secara bathiniah atau hati nurani. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menilik siapa yang akan ditetapkan sebagai Wagubri. Secara yuridis memang yang paling berperan dalam menentukan Wagubri adalah kesepakatan Gubri dan partai pengusung. Tetapi karena ini demi kepentingan yang lebih besar, jangan hanya Gubri dan partai yang menentukan. Tetapi dengarkanlah suara masyarakat dan pilihlah demi kepentingan masyarakat.
Berbagai aspek perlu dipertimbangkan dalam menentukan Wagubri, seperti aspek religius, filosofis, yuridis, politis, sosiologis, dan loyalitas. Pertama, seorang pemimpin harus religius karena seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelamatkan masyarakat baik di dunia maupun akhirat. Pemimpin itu seperti “imam†yang membawa umat ke jalan yang benar. Jangan sampai pemimpin yang dipilih jauh dari agama sebab apabila pemimpin jauh dari agama maka membawa kehancuran.
Kedua, dari sisi filosofis, seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang cinta akan kebenaran dan gemar berpikir secara substantif. Segala sesuatu yang dilakukan pemimpin atas dasar kebenaran. Pola pikir pemimpin seharunya adalah bekerja bukan untuk dirinya tetapi ia bekerja untuk melayani rakyat. Karena itu, diperlukan pemimpin yang mempunyai pola pikir yang mampu berbuat kebenaran yang menganjurkan kebenaran kepada orang lain.
Ketiga, proses penentuan Wagubri tentu saja harus mengacu kepada peraturan yang berlaku agar jabatan itu sah berdasarkan hukum. Terkait aspek yuridis yang perlu diwaspadai adalah perbedaan tafsir terhadap ketentuan yang ada. Fenomena penafsiran hukum yang dipaksakan sering terjadi di Indonesia untuk membela kepentingan pribadi atau kelompok. Mudah-mudahan dalam proses pemilihan Wagubri tidak terjadi berbagai penafsiran hukum yang bisa menimbulkan konflik.
Keempat, aspek politis. Penentuan Wagubri jelas bagian dari proses politik yang melibatkan partai. Sekarang kita sudah bisa mencium perdebatan dalam internal partai untuk menentukan Wagubri. Kita menyadari bahwa partai memiliki hak untuk menentukan Wagubri. Namun pihak partai juga harus menyadari bahwa Wagubri yang ditunjuk seharusnya tidak hanya atas kepentingan partai dan kelompok. Pilihlah atas kepentingan rakyat sebab orang-orang yang duduk dipartai dipilih langsung oleh rakyat. Tidak harus kader partai yang dipilih menjadi Wagubri. Orang di luar partai jika dianggap mampu menjadi Wagubri bisa dipilih oleh partai.
Apalagi saat ini sangat diperlukan pendamping Gubri orang yang benar-benar memahami birokrasi dan pemerintahan. Jangan sampai pihak partai memaksakan kehendaknya untuk mendudukkan kadernya padahal tidak memiliki kompetensi. Bila pihak partai tetap memaksakan kadernya menjadi Wagubri meskipun tidak kompeten, maka masyarakat akan semakin anti atau memandang negatif partai. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi pandangan rakyat terhadap partai itu. Kompetensi birokrasi harus lebih didahulukan daripada kepentingan partai politik.
Kelima, aspek sosiologis. Aspek sosiologis sangat perlu diperhatikan dalam menentukan Wagubri sebab penerimaan masyarakat terhadap Wagubri yang akan ditetapkan sangat penting. Provinsi Riau yang dikenal sebagai Negeri Melayu seyogya dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang Melayu sebab seorang pemimpin harus benar-benar meresapi nilai-nilai sosial-budaya yang dalam masyarakat. Pemikiran ini bukan bermakna etnosentris tetapi ini adalah realitas yang harus dipahami oleh berbagai kaum yang terdapat di Riau. Negeri Melayu adalah negeri terbuka dan sangat menghormati berbagai etnis dan kelompok masyarakat.
Tetapi berbagai etnis dan kelompok masyarakat yang ada di Riau juga harus menghargai bahwa alam, tanah dan bumi Riau dibangun dan wariskan oleh masyarakat Melayu. Sehingga adalah wajar ketika orang Melayu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Keenam, loyalitas. Wagubri yang dipilih harulah memiliki loyalitas yang tinggi kepada Gubri.
Kejadian “pecah kongsi†jangan sampai terjadi dalam kepemimpinan Riau. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa sering terjadi “pecah kongsi†antara Gubernur dengan Wakil Gubernur atau Bupati dengan Wakil Bupati menjelang pilkada. “Pecah kongsi†pasti merugikan masyarakat karena proses pembangunan untuk rakyat pasti terganggu oleh konflik antar pemimpin. Wagubri yang dipilih harus benar-benar menjadi soulmate Gubri. Jangan sampai terjadi “kawin pakasa†antara Gubri dengan Wagubri. Agar Wagubri yang akan ditetapkan sesuai dengan Gubri, mari kita tilik bersama dengan hati nurani kita.*** Editor : Rindra Yasin