RIAUPOS.CO - Beberapa hari yang lalu sejumlah wartawan menelpon saya terkait aspek hukum pengisian jabatan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) ditilik dari aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara, begitu juga di kalangan sejumlah anggota DPRD Riau yang masih memiliki persepsi dan pengetahuan yang berbeda terkait dengan aspek hukum pengisian jabatan Wagubri.
Sebagai seorang yang berkhidmat dalam bidang hukum tata negara saya pribadi rasanya perlu berbagi baik dengan teman-teman media maupun para pemangku kepentingan di Bumi Lancang Kuning ini, terkait dengan pengisian jabatan Wagub. Karena bagaimanapun juga kehadiran ilmu pengetahuan itu sejatinya dimaksudkan untuk mampu menjawab problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan tulisan ini tidak bermaksud memonopoli kebenaran, karena ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengandung ketidaksempurnaan atau yang dalam bahasa ilmu perundang-undangan dikenal dengan lex imprfecta (hukum yang tak sempurna). Pada titik ini terkadang diperlukan penafsiran hukum, yang dalam praktik sangat dipengaruhi oleh subyektivitas penafsir, oleh karenanya dalam ilmu hukum kita mengenal adagium twi juristen tri meningen (dua orang sarjana hukum akan menghasilkan tiga pendapat).
Terjadinya perbedaan perspektif yuridis terkait dengan pengisian jabatan Wagubri sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi. Karena ketentuan yang mengatur tentang pengisian jabatan wakil gubernur dalam Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan yang sangat cepat sebagai akibat dinamika politik nasional, sehingga hal ini juga mempengaruhi tingkat pemahaman pemerintah daerah terkait dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang aspek normativitasnya diatur terpisah dengan Undang-undang pemerintahan daerah (UU No 23/2014). Kalau dilihat dari aspek penafsiran historis, setelah terpisahnya pengaturan pemilihan kepala daerah dari undang-undang tentang pemerintahan daerah, maka yang terkait dengan pengisian jabatan wakil gubernur dapat diuraikan sebagai berikut.
Aspek Historis
Setelah terpisahnya pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pertama yang mengatur tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota adalah UU No 22/2014, namun undang-undang ini layu sebelum berkembang, sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu No 1/2014), yang dilatarbelakangi oleh pengembalian Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Setelah dikeluarkannya Perppu No 1/ 2014 ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No102/ 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Wali Kota (PP 102/2014).
Keluarnya PP 102/ 2014 ini merupakan turunan dari norma Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun karakteristik pengisian jabatan Wakil Gubernur dalam Perppu No 1/2014 yang diturunkan dalam PP 102 /2014 ini mengenyampingkan semangat desentralisasi politik karena tidak melibatkan institusi DPRD sama sekali, karena Gubernur bisa langsung mengusulkan Wakilnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (lihat, Pasal 176 ayat (2) Perppu No 1/2014).
Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka Perppu No 1/2014 tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan, maka proses politik di DPR menyetujui Perppu No 1/2014 ini untuk menjadi Undang-Undang, maka lahir Undang-Undang No 1/ 2015 (UU No 1/2015) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/ 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. UU No 1/2015 dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 8/2015 (UU No 8/2015) tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Salah satu perubahan substansial dari Undang-Undang No 8/2015 yakni mengembalikan posisi Wakil Gubernur sama-sama dipilih oleh rakyat bersama Gubernur, alias satu paket.
Hal ini berbeda dengan Perppu No 1/ 2014 yang menempatkan pengisian jabatan Wakil Gubernur itu diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran historis dalam konteks pengisian jabatan Wagubri tidak relevan menggunakan PP 102/2014 sebagai dasar hukum, karena PP 102/2014 merupakan turunan dari Perppu No 1/2014 yang menempatkan jabatan Wakil Gubernur itu sebagai loyalitasnya Gubernur, sementara jabatan Wagubri yang ditinggal oleh Arsyad Juliandi Rachman (Andi Rachman) di isi dengan dasar hukum UU No 8/2015.
Problem Yuridis
Karena pengisian jabatan Wagubri yang ditinggal oleh Andi Rachman didasarkan pada UU No 8/2015, maka logika hukumnya pengisian jabatan Wagubri tersebut tentulah tunduk pada UU No 8/2015. Apabila kita lacak ketentuan UU No 8/2015, maka ketentuan yang mengatur tentang pengisian jabatan Wakil Gubernur diatur dalam ketentuan Pasal 176, yang secara eksplisit menyatakan: (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung. (2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 176 UU No 8/ 2015 ini, menyisakan problem yuridis sebagai akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari ketentuan ayat 3 UU No 8/2015.
Problem yuridis lainnya adalah, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No33/PUU-XIII/2015 yang meneguhkan PNS dan anggota legislatif mengundurkan diri pada saat mencalonkan sebagai calon kepala daerah secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap Wakil Gubernur Pengganti Antar Waktu (PAW) sementara secara kontekstual keadaan hukumnya berbeda. Kalau iya sejak kapan pengunduran diri harus dilakukan, apakah pada saat diusulkan ke DPRD, pada saat terpilih, atau pada saat Keppres tentang pengangkatan yang bersangkutan keluar? Oleh karena itu, secara yuridis pengisian jabatan Wagubri menyisakan problem yuridis,yang secara teori hukum, ilmu politik hukum yang dapat menjawab hal tersebut, terutama politik hukum pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Ada desas desus yang menyatakan cukup diatur dalam Tatib DPRD, pertanyaannya dapatkah persoalan tersebut hanya dituangkan dalam norma setingkat Tatib, Menurut hemat saya secara teoritik melihat kualitas persoalan yang mau diatur, mesti harus dinormakan dalam bentuk UU atau PP yang kewenangan tersebut ada pada pemerintah pusat.*** Editor : Rindra Yasin