emimpin:
Bagaikan kayu di tengah padang
Tempat beramu besar dan kecil
Rimbun daun tempat berteduh
Kuat dahannya tempat bergantung
Besar batang tempat bersandar
Kokoh uratnya tempat bersilang
(Tenas Effendy)
Our chief want is someone who will inspire us to be what we know we could be.
(Ralph Waldo Emerson)
RIAUPOS.CO - Gubernur Riau telah resmi di lantik tanggal 25 Mei 2016. Masyarakat Riau menyambutnya dengan suka cita karena telah sekian lama Provinsi Riau dipimpin oleh Plt.
Kini dalam suasana suka cita, masyarakat berharap-harap cemas siapakah yang akan menjadi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) yang benar-benar mampu bergandengantangan dengan Gubernur Riau (Gubri) dalam menjalankan amanah memimpin Riau. Harapan masyarakat Riau sangat tinggi terhadap Wagubri agar penataan pembangunan Riau mengalami percepatan dan menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui tugas seorang Wakil Gubernur sebaiknya kita memahami tugasnya seperti dianyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 9/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni: 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2.
Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.
Bila kita tilik secara seksama ketiga tugas di atas, jabatan wakil gubernur mengandung tiga kata kunci yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan birokrasi, yakni: memimpin, mengoordinasikan, dan memantau/evaluasi. Pertama, memimpin institusi pemerintahan daerah sangat berbeda dengan memimpin perusahaan dan partai politik.
Memimpin pemerintahan daerah harus berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah diatur secara ketat oleh berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Memimpin pemerintahan daerah tidak “sebebas†memimpin perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, seorang pemimpin cenderung lebih bebas berkreasi dan berinovasi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam memimpin urusan pemerintahan, pemimpin lebih berfokus pada pengelolaan layanan publik yang lebik kompleks sehingga tidak semudah mengelola perusahaan. Memimpin institusi pemerintah daerah, juga sangat berbeda dengan memimpin partai politik sehingga bila orang partai yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan pemerintahan dipaksakan memimpin daerah, maka akan menimbulkan berbagai masalah.
Seyogyanya pemimpin kepala daerah tidak harus selalu dari partai. Partai politik hanya media untuk mencari pemimpin yang bisa berasal dari internal partai maupun dari luar partai. Tetapi kenyataannya, sebagian besar partai politik berlomba-lomba dan “ngotot†agar kadernya yang ditempatkan pada jabatan kepala daerah meskipun mereka tidak memenuhi kompetensi pengelolaan pemerintahan. Karena realitasnya di Indonenesia jabatan pemerintahan daerah itu adalah jabatan politis sekaligus birokratis maka kombinasi pasangan yang memiliki kecerdasan politik dan kecerdasan administrasi dan birokrasi mutlak diperlukan. Kecerdasan politik diperlukan karena urusan pemerintah daerah akan berkaitan dengan kepentingan partai politik dan DPRD.
Sedangkan kecerdasan administrasi dan birokrasi diperlukan untuk mengelola berbagai instansi atau satuan kerja pemerintahan seperti dinas dan badan yang secara langsung sebagai pelaksanaa program pembangunan di daerah. Ketidaktepatan dalam memimpin dinas dan badan akan sangat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, jika Gubernur berasal dari kalangan pengusaha dan partai politik, maka Wakil Gubernur ada baiknya berasal dari orang yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman dan integritas dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah.
Kedua, kemampuan koordinasi. Peran koordinasi sangat penting dalam membangun hubungan antar unit yang terkait dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah. Kita sering mendengarkan berbagai dinas dan badan yang berada di bawah pemerintah daerah tidak melakukan koordinasi yang baik dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Ada kecenderungan ego sektoral dalam menjalankan urusan pemerintahan. Koordinasi yang buruk sangat merugikan masyarakat karena pembangunan tidak terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran. Arah pembangunan harus disusun secara jelas dan harus didukung oleh semua dinas dan badan di lingkungan pemerintahan daerah. Agar koordinasi ini berjalan dengan baik, terintegrasi, terarah dan saling mendukung diperlukan peran kepala daerah yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai birokrat yang berada di dinas dan badan.
Koordinasi atau lebihnya tepatnya pola komunikasi organisasi di institusi pemerintahan berbeda dengan pola komunikasi politik yang digunakan oleh partai politik dan pola komunikasi korporat yang digunakan oleh perusahaan. Karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi institusi pemerintahan diperlukan kemampuan seorang pemimpin yang mampu meranggkul dan memotivasi para birokrat dalam menjalankan program-program pembangunan.
Ketiga, memantau dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah. Program pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk memberikan jaminan terlaksananya urusan pemerintahan sesuai dengan target, sasaran, asas dan peraturan yang berlaku. Selama ini, ada kelemahan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebab pemantauan dan evaluasi cenderung dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan administrasi saja atau dilakukan secara formalitas saja. Pemantauan dan evaluasi belum sampai pada tahap substansi dari pemantauan dan evaluasi tersebut. Padahal, jika program pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik, maka arah, target, sasaran dan pelaksanaan program pembangunan pasti akan lebih baik.
Selain ketiga tugas di atas, berdasarkan undang-undang, wakil gubernur juga diberikan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam melaksanakan pemerintah daerah. Saran dan pertimbangan wakil gubernur sangat diperlukan oleh gubernur sebab mitra terdekat gubernur dalam menjalankan pemerintahan adalah wakil gubernur. Bahkan wakil gubernur bisa lebih berperan dalam penggelolaan urusan administrasi internal pemerintahan daerah sebab amanat undang-undang lebih menitikberatkan tugas wakil gubernur pada urusan administrasi dan birokrasi pemerintah daerah.
Tugas lain yang sangat penting bagi seorang wakil gubernur adalah melaksanakan tugas dan wewenang gubernur yang berhalangan sementara. Maknanya, tugas wakil gubernur sangat strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hubungan gubernur dan wakil gubernur memang benar-benar harus dikukuhkan sebagai hubungan yang solid dan saling melengkapi demi kepentingan rakyat. Wakil gubernur bukan “ban serap†yang hanya digunakan pada kondisi darurat. Wakil gubernur harus selalu hand in hand atau bahu membahu dalam menjalankan amanah untuk membangun daerah demi kepentingan rakyat. Hubungan gubernur dan wakil gubernur bagaikan aur dengan tebing, bukan duri dalam daging.*** Editor : Rindra Yasin