Pelajaran Berharga dari Pembatalan Peraturan Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 16 Juni 2016 | 12:06 WIB
RIAUPOS.CO - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing,” kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi menegaskan, sebagai bangsa besar Indonesia harus menyiapkan diri sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat, yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinekaan.

“Dengan toleransi dan persatuan, kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan,” tuturnya.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas.

Tentu saja, pembatalan Perda itu, juga termasuk Perda yang berasal dari Bumi Lancang Kuning ini. Ada sekitar 31 Perda yang berasal dari kabupaten kota di Riau termasuk dalam Perda yang dibatalkan se-Indonesia.

Dalam menilai persoalan ini, paling tidak ada beberapa harapan positif yang akan terjadi di daerah ini, setelah pembatalan Perda itu. Pertama, konsentrasi instrumen investasi. Arah kebijalan pemerintah pusat harus memberikan sebuah peluang bagi daerah ini, karena daerah ini memang memiliki posisi strategis dalam mendukung invesatasi antara negara.

Untuk itu, satu sisi, kita tentu berharap, dalam instrumen investasi yang dipermudah pemerintah, daerah ini mendapat perhatian khusus, karena potensi yang dimiliki, yang tidak dimiliki daerah lain, seperti kaya sumber daya migas dan perkebunan serta tempat yang strategis.

Kedua, kekuatan legislasi yang disesuaikan dengan karakter daerah. Dengan pembatalan ini, patut menjadi pelajaran berharga bagi wakil rakyat dan pemerintah daerah untuk membuat Perda. Tentunya sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan pemerintah, juga sesuai dengan keperluan masyarakat di daerah masing-masing.

Bukan malah harus mengejar target atau asal ada ‘’kerja’’ sehingga apa yang dibuat tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, apalagi tidak disenangi masyarakat karena merasa berat.

Ketiga, untuk masyarakat dan wakil rakyat mendapat pelajaran selanjutnya, bahwa dalam proses lahirnya Perda hendaknya melibatkan pendapat berbagai kalangan. Meskipun Perda itu tidak dibatalkan pusat, namun kalau membuat susah masyarakat atau tidak berjalan, tentu ini akan menjadi sia-sia.***
Editor : Rindra Yasin