RIAUPOS.CO - Komjen Tito Karnavian disetujui menjadi Kapolri. Komisi III DPR bulat menyetujui Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Keputusan Komisi III menyetujui Tito sebagai Kapolri diketok oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/6) pukul 15.45 WIB.
Komjen Tito Karnavian adalah the rising star di kepolisian RI. Rekam jejak karirnya menorehkan prestasi dan terkait LHKPN juga bersih. Pilihan Presiden Jokowi setelah mendengar masukan banyak pihak ini sungguh melegakan. Pasalnya resistensi (penolakan) terhadap sosok ini nyaris tidak ada.
Jabatan Kapolri memang selalu mengejutkan alias tak terduga. Di zaman Presiden SBY juga begitu. Ketika itu Kapolri dijabat Komjen Sutanto dan Wakapolri dijabat Komjen Nanan Sukarna. Bila pola urut kacang atau senioritas jabatan itu mestinya dipangku oleh Wakapolri penerus Kapolri yang memasuki masa pensiun.
Namun dinamisnya jabatan politis itu memunculkan nama Kapolda Metro juga ketika itu yakni Timur Pradopo. Ya itulah rahasia jabatan. Terkadang tak selalu urut kacang. Bisa saja muncul bintang-bintang baru yang lebih bersinar. Menariknya lagi penentuan Kapolri tidak semata rendahnya tingkat resitensi melainkan juga penilaian interpersonal skill.
Dalam tugasnya Komjen Tito Karnavian memang mampu memperlihatkan interpersonal skillnya dalam memimpin. Baik ketika di Densus 88 juga ketika menjabat Kapolda Metro dan kepala BNPT. Ini tentu jadi modal penting bagi seorang Tito untuk memimpin Polri ke arah yang lebih profesional dan bermartabat.
Menyimak janji Tito di uji kepatutan Komisi III DPR jelas memberi harapan. Komjen Tito akan melakukan reformasi internal Polri saat menjabat sebagai Kapolri nanti. Ada beberapa hal yang menjadi fokus reformasi di Polri. Reformasi Polri memfokuskan ke reformasi kultural, budaya koruptif, hedonis, konsumtif.
Mengapa itu yang jadi perhatiannya? Karena menurutnya anggaran memang penting. Namun dengan belanja pegawai 62 persen seperti saat ini bisa ditebak bahwa Polri organisasi tidak sehat karena habis untuk gaji. Ini yang disampaikan Tito dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di ruang Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6).
Menurutnya lagi perlu ada langkah anggaran, perlu perbaikan agar belanja pegawai tidak meledak. Take home pay cukup, biaya operasional cukup. Tidak akan ada lagi polisi jadi pemulung. Tidak harus terjadi seperti itu. Tito juga berharap media mampu melihat sisi baik polisi. Sebab ketika media hanya memberitakan hal-hal negatif tanpa mengekspos hal positif maka persepsi publik terhadap Polri menjadi buruk.
Tito benar. Pengaruh berita negatif jelas menurunkan respek kepada organisasi manapun termasuk kepolisian. Meski demikan media juga tidak salah. Media hanya berupaya menyampaikan fakta. Fakta itulah yang harus diperbaiki Tito. Rakyat tentu berharap jajaran kepolisian di bawah Tito mampu jadi lebih profesional dan penyelesai masalah bukan sebaliknya sebagai sumber masalah. Semoga berhasil.***
Editor : Rindra Yasin