Open House dan Perilaku Demokrasi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 12 Juli 2016 | 14:48 WIB
RIAUPOS.CO - Suasana Idul Fitri mempunyai kekhasan tersendiri bagi umat Islam Indonesia, yaitu tradisi silaturahim dan saling maaf memaafkan. Tidak ada suasana yang sangat mengharukan sekaligus membahagiakan selain suasana Idul Fitri. Ia menjadi perekat persaudaraan sangat kuat menyentuh kalbu. Tetesan air mata dan pengakuan atas segala kesalahan mampu menyatukan pertemuan keluarga, dibuktikan dengan merelakan pulang atau mudik ke kampung halaman. Jadi Idul Fitri menjadi ”bengkel servis” atas segala kesalahan, sekaligus mengisi sepirit hidup yang lebih berarti dan bermakna.

Tradisi silaturahim mengalami perkembangan padanan kata, yaitu open house. Istilah ini kurang familiar bagi masyarakat muslim pada umumnya. Kesan muncul dari kalimat tersebut yaitu elite, ekslusif dan tidak demokratis menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka sampai saat ini, masyarakat muslim pada umumnya tetap setia memakai kata silaturahim yang lebih terasa nilai agamis, sedang para pejabat seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sering memilih kata open house. Maka sampai detik ini, istilah open house sudah menjadi menjadi hak paten para pejabat negara dalam melakukan silaturahim di bulan Idul Fitri.

Tradisi open house oleh pejabat negara dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Pada zaman Soekarno sampai pada Habibie, tradisi ini masih kental dengan tradisi silaturahim dengan keluarga, kerabat, sahabat dekat dan juga orang-orang yang mempunyai kepentingan secara politis. Pola hubungan yang dibangun adalah hubungan mutualisme. Mereka yang hadir adalah golongan tertentu yang mempunyai kepentingan strategis. Walaupun ada perwakilan-perwakilan dari kalangan masyarakat seperti petani, nelayan hanya sebatas formalitas sebagai bukti bahwa negara ini adalah menganut demokrasi. Mereka menjadi manusia pilihan yang telah lulus sensor dari segala aspek kepribadian dan kualitas hidupnya.

Pada era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tradisi open hause berubah 180 derajat. Istana sebagai simbol kesakralan seorang presiden berubah menjadi istana rakyat. Siapapun bisa masuk, sepanjang mempunyai persyaratan keamanan dan tidak membahayakan keselamatan presiden.

Era Megawati dan SBY sedikit mengerem kebebasan yang dibuat oleh Gus Dur. Kesan yang saya tangkap dari kedua mantan presiden ini adalah Istana Negara tetap harus dijaga kewibawaan. Demokrasi mengajarkan kebebasan, tapi harus ada batas-batas etika yang harus dipatuhi. Penterjemahannya tentu subyektif, yang berhak untuk memilih dan memilah orang-orang yang datang tentu saja menjadi hak prerogratif kalangan istana.

Sedangkan era Jokowi mirip dengan Gus Dur. Hanya saja, pengalaman panjang membaca sejarah para penguasa dan juga sebagai birokrat mulai dari wali kota selama dua kali, lalu gubernur dan meloncat menjadi Presiden RI telah mendapatkan saripati politik bangsa Indonesia. Saripati ini dikemas dengan istilah blusukan yang menjadi simbol kepedulian dengan siapa saja, dan selalu dekat dengan wong cilik. Ini yang saya pahami dari gaya open house model Jokowi.

Bagaimana open house di negara yang secara formalitas tidak menganut demokrasi seperti Kerajaan Arab Saudi dan Brunai Darussalam? Untuk melengkapi tulisan ini, Robert Lacey sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid mengatakan demikian:” Suatu hari di Bulan Mei 1981, Raja Khalid menerima rakyatnya sebelum Salat Zuhur di istananya yang sederhana. Semua jenis makananan ada di situ: orang kota yang kaya dengan jubahnya yang berhias benang emas, kaum badui yang telanjang kaki, orang buta, orang lumpuh, seorang pekerja asal Mesir dengan pakaian kerjanya dan kedua kakinya masih membawa lumpur galian selokan di kota, dan lain-lain. Mereka berebut tempat di majlis, semuanya berjumlah sekitar seratus orang. Satu persatu datang kepada raja dan berjabat tangan dengan kukuh.

Dan banyak dari mereka yang memanggil raja cukup dengan nama pribadi:”Ya Khalid!” sembari melemparkan secarik kertas kumal ke pangkuan raja. Kertas itu sendiri berisi petisi, permohonan, keluhan, protes, atau apa saja yang dirasa perlu disampaikan langsung kepada raja. Apapun isi kertas-kertas kumal itu mendapatkan tindak lanjut, asalkan tidak melanggar birokrasi yang sudah diakui.

Acara open house yang dilakukan oleh Raja Khalid, terekam dengan jelas, yaitu; pertama, sang raja dengan pakaian kerajaan tetap menunjukan perilaku merakyat dengan menerima tamu dari seluruh lapisan masyarakat. Kedua, rakyat sangat partisipasi mengontrol dan mengkritik kinerja pemerintah yang tidak pro-terhadap rakyat. Ketiga, raja dengan terbuka menerima kritik dan menindaklanjuti keinginan masyarakat.

Saya menilai Raja Khalid telah mampu melahirkan perilaku demokrasi tanpa kehilangan kewibawaan sebagai kepala negara. Perilaku demokrasi yang saya maksud adalah keberanian masyarakat melakukan perbaikan-perbaikan kepada pemerintah dengan rasa saling mencintai. Sehingga rakyat dengan leluasa melakukan kritik tanpa ada beban dan rasa takut terjadi intimidasi dari penguasa. Saya kira ini adalah hakikat demokrasi sejati, walaupun sistem pemerintahan bentuk kerajaan. Karena hakikat demokrasi, adalah tercapainya keinginan masyarakat, bukan pada aturan prosedural yang justru terkadang mengekang kebebasan masyarakat.

Semoga saja open house para pejabat negara kita bukan seremonial dan pagelaran budaya tanpa jiwa. Semoga saja, open hause kali ini adalah kesempatan mempererat tali silaturahim dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Sebagai penutup, “Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.” Wassalam.*** Editor : Rindra Yasin