Menyentak Kesadaran ASN

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 13 Juli 2016 | 09:47 WIB
RIAUPOS.CO - Seperti tahun sebelumnya, tidak mengantornya segelintir Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dulunya dikenal dengan istilah PNS di hari pertama kerja seolah sudah menjadi permasalahan yang kerap dibahas di awal kerja libur lebaran. Mestinya, mereka yang tidak mengantor atau kurang disiplin sadar di zaman ini sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Kehadiran mereka di kantor-kantor pelayanan publik merupakan wujud kesyukuran dan kesadaran mereka ditengah ketidakberuntungan orang-orang yang menganggur. Upaya sidak (inspeksi dadakan) terus dilakukan kepala daerah, tapi hasilnya begitu hanya panas di awal tapi di hari esoknya demikian juga, ramai di kedai kopi tapi tampak sepi di kantor pelayanan.

Berita yang dilaporkan Riau Pos edisi Selasa (12/7), “Tidak Ada PNS yang Hadir 100 Persen” disebutkan bahwa sembilan hari lamanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau menjalani libur Idul Fitri 1437 Hijriah. Masa ini dinilai sudah cukup lama. Namun pada hari pertama kerja Senin (11/7), ternyata masih ada pegawai yang absen. Hanya sebagian kecil yang  memberi keterangan ketidakhadiran mereka disebabkan sakit dan cuti melahirkan.

Padahal ketidakhadiran mereka tanpa keterangan yang jelas, akan berdampak buruk. Seperti penundaan pembayaran gaji maupun kenaikan pangkat. Di lingkungan Pemprov Riau dari 8.009 ASN, tercatat 224 orang yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Ancaman sanksi berupa penundaan gaji dan kenaikan pangkat pun menanti mereka. cukuplah menjadi tamparan pedas bagi rakyat yang telah bertukus lumus bekerja dan membayar pajak hanya untuk menggaji dan belanja rutin mereka, segelintir ASN yang malas itu.

Di balik semua ini, masih ada permasalahan-permasalahan kinerja atau disiplin lainnya seperti kurang optimal dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, pelayanan yang relative lambat, kurang ramah serta masalah lainnya. Namun, pertanyaannya adalah mengapa bisa demikian? Seperti apa sanksi yang diberikan kepada mereka? Entahlah, setahu penulis ASN memiliki daya imunitas yang cukup mumpuni sehingga mereka cukup “kebal” dengan sanksi-sanksi. Tingkat kesulitan proses pemberhentian seorang ASN jika melakukan pelanggaran baik itu yang bersifat administratif maupun hukum positif adalah bukti dari imunitas yang penulis maksud. Memang ada aturan tegas terkait dengan hal itu, tetapi pada praktiknya tak sedikit oknum ASN yang terlibat kasus hukum positif, tetapi belum diberhentikan. Kalau pun ada yang dihukum secara pidana, rasanya sangat jarang kita mendengar diberhentikan kecuali mungkin ada pelanggaran pidana berat seperti kasus pembunuhan.

Hal inilah yang kemudian membuat ASN merasa nyaman dari ancaman pemberhentian. Secara psikologis, ternyata sidak (inspeksi mendadak) telah memberikan shock teraphy bagi para ASN, sehingga mereka yang awalnya tidak terbiasa datang tepat waktu “memaksakan” diri untuk datang lebih awal. Ini adalah sesuatu hal yang positif. Perlu ada upaya dalam bentuk yang lainnya untuk menegakkan kedisiplinan pegawai secara berkesinambungan dan Sidak perlu dilakukan sebagai proses pengontrolan tersebut oleh kepala daerah dengan pendelegasian tugas kepada pembantu-pembantunya. Hanya saja, waktu dan kapan pelaksanaan tidak perlu diketahui oleh pegawai sehingga dari proses itu dapat dilihat pegawai mana yang benar-benar jujur. Sanksi pemotongan tunjangan bagi ASN yang tidak disiplin juga harus direalisasikan bukan hanya sebagas wacana.

Dengan kata lain, kita berharap upaya penegakan disiplin pegawai tidak hanya terhenti saat usai libur atau cuti hari raya saja. Akan tetapi, hal ini harus berjalan secara kontinue atau berkesinambungan sehingga sektor pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat seperti layanan sipil dan publik dapat terpenuhi.  Sidak yang dilakukan kepala daerah menurut penulis adalah suatu hal yang tepat karena merekalah pembina ASN.

Ini bermakna, langkah sidak yang diambil oleh kepala daerah di setiap provinsi dan kabupaten / kota merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk penyadaran kepada para ASN bahwa mereka adalah “pelayan” masyarakat dan harus bekerja semaksimal mungkin dalam aspek layanan sipil dan layanan publik kepada masyarakat mengingat masyarakatlah yang memeras keringat untuk mengupah ASN.

Ke depan, perlu ada pengawasan yang melekat dalam upaya peningkatan disiplin dan kinerja ASN oleh kepala daerah bila perlu melakukan sidak setiap hari bukan hanya sidak di kantor-kantor, tetapi sidak-sidak di tempat lain juga perlu dilakukan seperti di warung kopi, tempat hiburan malam dan tempat-tempat lain yang memang tidak dibenarkan untuk ASN memasukinya.

Kendati demikian,  bukan berarti seorang kepala daerah harus terjun langsung setiap hari, harus ada sistem yang dibuat untuk mengontrol kesadaran ASN untuk disiplin dan bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan rakyat kepadanya yakni amanah untuk melayani. Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah juga bisa merancang perda khusus terkait dengan persoalan kinerja pegawai ini dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada di atasnya dan mempertimbangkan aspek ontologis dalam penyusunan sebuah Ranperda menjadi sebuah Perda.

Strategi lain yang dapat disusun adalah memaksimalkan kontrol dan optimalisasi BKD untuk mengontrol ASN yang selama ini terkesan hanya bekerja saat proses perekrutan dan pengangkatan saja tanpa ada pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap ASN yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dari realitas sidak ini tidak banyak yang diharapkan oleh masyarakat yaitu bagaimana ke depan ASN bisa menunjukkan dan memberikan pelayanan maksimalnya atau primanya kepada masyarakat. Semoga ASN dimanapun berada bisa menyadari hal ini dan tersentak untuk mengubah prilaku tidak baiknya itu sehingga tidak terus melukai masyarakat.*** Editor : Rindra Yasin