Buta Peta Masa Depan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 13 Juli 2016 | 09:48 WIB
RIAUPOS.CO - Artikel ini ditulis bersempena dengan Hari Jadi Koperasi ke-69, 12 Juli kemarin. Angka 69 menggambarkan bahwa keberadaan koperasi di Indonesia sudah relatif tua untuk ukuran kehidupan manusia, namun mengapa koperasi belum mampu berkontribusi  sebagaimana bentuk badan usaha lainnya, seperti BUMN maupun BUMS. Padahal keberadaan koperasi dilindungi undang-undang  sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Kita patut menduga-duga dan mencurigai, bahwa akar penyebab mengapa koperasi sulit berkembang, di antaranya karena pada saat ini sulit mencari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama bersifat langgeng untuk jangka panjang. Dalam realitasnya pada masyarakat kita,  mental kapitalisme lebih mendominasi  dibanding semangat kebersamaan dan gotongroyong. Di satu sisi banyak orang sudah memiliki peta kehidupan untuk meraih kesuksesan,  akan tetapi di sisi lain masih sangat banyak masyarakat kita yang sudah mengetahui peta kesuksesan namun tidak mampu membaca peta tersebut. Lebih ironis lagi berjuta-juta  penduduk negeri kita yang tidak mengetahui peta kehidupan untuk sukses.

Mereka hidup bagaikan orang buta yang tidak mengetahui ke arah mana ia akan melangkah.  Sehingga wajar saja dalam gerak operasionalnya koperasi kalah bersaing dengan bentuk badan usaha lain yang lebih agresif dan  progresif  memanfaatkan peluang bisnis di era globalisasi.  Pemerintah memiliki tugas berat untuk melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM  guna mewujudkan masyarakat adil,  makmur dan sejahtera, “gemah ripah loh jinawi aman tentram kerto raharjo” .

Sosialisasi Gaya BPJS
Problematika terberat yang dihadapi pemerintah kita hingga kini adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menggeliat. Di tengah keadaan negeri yang segala sesuatunya serba sulit, maka idealnya semua pihak yang mengurus negera ini bersatu padu untuk menaruh perhatian yang serius menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM  sebagai katup pengaman ekonomi bangsa. Gerakan perkoperasian serta upaya  mewujudkan lahirnya wirausaha baru harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam menopang ekonomi masyarakat, pemerintah membentuk satu kementerian yang khusus mengurus masalah ekonomi kerakyatan yaitu Kementerian Koperasi. Penulis mengamati, Dinas Koperasi dan UMKM  yang bertanggungjawab terhadap penumbuhan kinerja koperasi dan UMKM masih belum menunjukkan hasil yang prestisius, bahkan belum menemukan model pengembangan koperasi dan UMKM sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat. Anehnya yang diurus dinas koperasi justru hal-hal yang kurang relevan dengan semangat mengembangkan jati diri dan roh perkoperasian kepada masyarakat. Jika kita ikuti perkembangan di media massa sepertinya  terlalu dibesar-besarkan bahwa dinas koperasi telah berhasil mendata koperasi yang tidak aktif dan memberikan ancaman jika tidak segera diperbaiki kinerjanya akan segera ditutup.
Menutup pilar ekonomi kerakyatan kok justru bangga dan diumumkan di media massa ?

Unsur pembinaan terhadap koperasi yang mengalami mis manajemen sangatlah minim, dan penumbuhan lahirnya koperasi baru terkesan sangat dipaksakan dan tidak didasarkan pada analisa kebutuhan masyarakat tempatan. Pemerintah perlu menerjemahkan cara kerja dan prinsip berkoperasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum yang didukung dengan teknologi modern. Manfaat apa yang bisa diperoleh masyarakat dengan menjadi anggota koperasi? Bagaimana caranya menjadi anggota? Di mana, dan kapan harus mendaftar sebagai anggota koperasi? Apa keuntungan dan manfaat yang bisa dirasakan setelah menjadi anggota koperasi?

Kalaulah sosialisasi tentang perkoperasian dilakukan secara gencar seperti program BPJS, mungkin akan terjadi perubahan paradigma berpikir masyarakat tentang koperasi dan UMKM. selama ini yang terpikir dalam benak masyarakat, koperasi identik dengan rentenir, karena hampir seluruh gerak operasional rentenir membawa nama bendera koperasi. Mengurus rentenir yang memakai nama dan bendera koperasi saja tidak kunjung selesai, sementara pemerintah mengurus penutupan koperasi yang benar-benar prosedural dan sah secara hukum, namun tidak aktif karena berbagai persoalan manajemen pengelolaan. Haruskah koperasi yang berbadan hukum sah di bubarkan? Sementara itu pertumbuhan rentenir yang menyengsarakan masyarakat tidak terpantau secara maksimal. 

Dinas koperasi memerlukan pemimpin yang kreatif dan inovatif serta mampu melakukan terobosan, misalnya meniru gaya PT KAI memberantas calo di stasiun kereta api. PT KAI membuat iklan, siapa saja yang mampu menangkap calo, diberikan imbalan uang tunai. Demikian juga dinas koperasi harus berani memberantas rentenir yang mengatasnamakan koperasi, dengan iklan siapa saja yang berhasil melaporkan rentenir yang berkedok koperasi diberikan imbalan berupa kredit tanpa agunan atau diberikan insentif lain berupa kredit tanpa bunga. Jika pemimpin memiliki keberanian untuk membela ekonomi rakyat, maka praktik rentenir berkedok koperasi akan hilang dari peredaran dan lahirlah koperasi yang benar-benar membantu ekonomi rakyat. Sudah waktunya digagas berdirinya bank khusus untuk orang miskin, atau bank khusus untuk pengusaha mikro dengan persyaratan khusus yang dirancang oleh dinas koperasi sebagai inisiatornya. Paket kebijakan pemerintah yang berpihak pada UMKM memang sudah digulirkan pemerintah seperti KUR, program LPDB dan masih banyak program  lainnya. Pertanyaannya siapa yang mendapatkan fasilitas kredit tersebut? Apakah UMKM yang miskin dan tidak memiliki jaminan ? hanya bank penyalur program tersebut yang bisa menjawabnya.

Komitmen Pemerintah
Pemerintah masih bersikap setengah hati, kurang fokus dan terkesan lebih membela konglomerat. Kita akui pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi yang berpihak pada koperasi UMKM. Namun hasilnya koperasi dan umkm tidak sanggup mengangkat keterpurukan ekonomi masyarakat. Contoh kongkret, pemerintah telah berupaya secara maksimal agar pada suasana hari raya tahun ini harga daging di bawah seratus ribu, kenyataan yang terjadi di lapangan harga daging tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena masih terbukanya praktik konglomerat hitam yang merusak tatanan sistem ekonomi di negeri kita. Masih ada segelintir oknum di pemerintahan yang lebih suka memelihara konglomerat, dengan pertimbangan mereka berani menyumbang untuk kepentingan politis.  Kalaulah pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan, kenapa pemerintah tidak sanggup memberikan dorongan untuk melahirkan koperasi sekelas Hypermart, Indogrosir dan bisnis retail lainnya. Kalau boleh kita memberikan penilaian,  pemerintah telah gagal menanamkan jiwa dan spirit perkoperasian yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan kepada masyarakat.

Padahal UMKM di Indoensia mencapai angka 80 jutaan, jika mereka di kelola dalam wadah koperasi, maka menjadi sebuah kekuatan maha dahsyat dalam mengatasi persoalan bangsa.

Fakta yang teramati sekarang ini UMKM ibarat rangkaian gerbong kereta api yang tidak memiliki lokomotif untuk menariknya. Sehingga keberadaan UMKM justru sering berseberangan dengan pemerintah, ditangkap, digusur dan di intimidasi sebagai pengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Sungguh ironis dan tragis nasib UMKM. Idealnya koperasi dan UMKM harus bangkit di seluruh pelosok negeri sesuai dengan karakteristik  masing-masing daerah dan profesi masyarakatnya.  Terlebih lagi pada era globalisasi sekarang ini jika kita tidak memiliki daya saing,  maka produk yang kita hasilkan akan terlempar jauh ditinggalkan masyakat. 

Pertanyaannya kenapa masyarakat kita enggan berkoperasi? Karena koperasi tidak sanggup memberikan manfaat langsung kepada anggotanya. Sepanjang program-program yang ditawarkan koperasi mampu menyentuh kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasakan ada manfaatnya, dipastikan masyarakat akan ramai-ramai menjadi anggota koperasi. Melalui koperasi dapat mempersatukan ekonomi rakyat yang berbasis pada asas kekeluargaan.

Terlalu banyak keterbatasan dan hambatan yang dihadapi koperasi dan umkm, sehingga koperasi sulit mengekpresikan jati dirinya. Koperasi akhirnya diplesetkan menjadi “kuperasi” dan ekonomi kerakyatan diplesetkan menjadi “ekonomi kemelaratan”.

Koperasi harus memiliki sikap dinamis kreatif, inovatif dan mampu menjawab tantangan zaman. Mari kita buktikan melalui karya nyata berpartisipasi aktif sebagai anggota koperasi.

 Pertanyaan yang harus kita jawab ? Sudahkan Anda sebagai warga negara yang baik yang berasal  dari berbagai profesi  seperti:  petani, pedagang, pekerja, pengusaha, PNS, pejabat negara, ABRI, dan masih banyak profesi lainnya telah menjadi anggota koperasi dan berpartisipasi aktif? Jika belum, ayo bergegas menjadi pelopor pergerakan perkoperasian.

Atau sebaliknya kita menyerah dan menganggap koperasi hanya sebuah konsep yang tidak bisa di implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.  Selamat ulang tahun,  semoga koperasi mampu melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk menyejahterakan masyarakat di negeri ini.*** Editor : Rindra Yasin