Memperbaiki Manajemen Haji

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 12 Agustus 2016 | 10:41 WIB
Penulis, Alhamdullillah, bisa menunaikan ibadah haji bersama istri pada 9 Februari 2001 di mana pada waktu itu belum ada sistem daftar tunggu. Adapun pembayaran dilakukan kurang lebih dua bulan sebelum keberangkatan, praktis tidak ada dana awal sebagaimana sistem sekarang  ini. Ongkos haji waktu itu Rp 21,5 juta. Ketika konsultasi dengan pihak Depag (kini Kemenag) penulis diberitahu bahwa seluruh pembiayaan terkait haji sudah dibayarkan jamaah melalui ONH (kini namanya BPIH) ditambah dukungan dana APBN yang cukup signifikan. Malah sejumlah besar daerah ikut menggelontorkan dana APBD untuk dokter dan perawat namanya TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah). Selain itu masih ada lagi alokasi untuk pembimbing haji namanya TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah) dengan dana APBD tersebut. Maka, nasehat pihak Depag, jangan sekali kali memberikan uang pungutan tidak resmi walau sepeser butapun. Malah sebaliknya setiap jamaah diberikan amplop 1.500 Riyal (setara Rp4,5 juta ) sebelum take-off dari Embarkasi Hang Nadim Batam, guna untuk belanja atau wisata. Seperti melihat Masjid Qisas Jeddah, magnet gravitasi bumi Madinah dan pemandangan Laut Merah saat matahari muncul di ufuk. Karena wisata demikian tak termasuk dalam program haji. Dan harus memakai biaya sendiri. Kecuali ziarah ke Masjid Quba dan Masjid Qiblatain, sudah terprogram dalam ONH (kini BPIH).

Dinasehatkan juga para haji hati-hati membawa dompet atau tas berisi uang ke Masjidilharam dan Masjid Nabawi dengan maksud memberikan uang sedekah, lantaran tak ada ketiding infak di situ. Dikhawatirkan nanti  dompet jamaah bisa tercecer atau hilang. Kalau mau bersedekah juga, belikan Kitab Suci Alquran. Bagaimana dengan uang tips hotel dan ongkos buruh pengangkut koper? Dikatakan bahwa ongkos buruh juga ongkos bus sudah dihitung  including biaya ONH. Secara detil informasi Depag itu menyelam ke benak saya. Ketika menerima baju seragam, koper dan tas saya tak bertanya berapa harganya,  karena tahu persis bahwa itu gratis sesuai petunjuk Depag. Akan tetapi sewaktu mengambil nomor porsi kloter (saat itu belum berlaku sistem online) saya disuguhi sejumlah buku panduan haji. Dikomentari, boleh bayar seikhlasnya. Lantaran para calon haji identik orang kaya, saya berikan uang Rp100 ribu. Beranjak meja, disuguhi lagi rajutan tali nilon, katanya buat mengamankan koper. Nah, keluar lagi selembar uang merah dari kocek.

Di Batam, usai menerima amplop  1,500 Riyal datang pula ketua regu, yang mengatakan atas instruksi ketua rombongan dan sepengetahuan ketua kloter, bahwa setiap calon haji harus menyetor baksis. Minimal 30 Riyal namun boleh juga 100 Riyal. Saya dan istri kebetulan masuk kloter awal, skedul kami Batam-Madinah bukan Batam-Jeddah. Nah, sehari jelang berangkat dari Madinah ke Makkah, datang lagi sang Ketua Regu bilang, supaya aman lancar koper-koper akan dikirimkan via travel dan kami harus bayar lagi 50 Riyal. Selesai berhaji dan mendarat kembali di Batam, para haji disuntik pengarahan kemudian lagi-lagi dirangsang bersedekah seikhlasnya.

Ternyata, informasi yang disampaikan Depag tak otomatis benar semua. Oleh karena ternyata para haji jadi makanan empuk beragam pungutan. Kontras dengan filosofi Saudi, yang menganggap para haji merupakan lumbung pahala istimewa sekali setahun. Jutaan makanan kotak, kemasan buah-buahan segar, berton-ton bubuk susu maupun susu instan digratiskan selama musim haji! Jutaan kitab suci Alquran dan tafsir dibagikan cuma-cuma! Seluruh hotel berbintang diperintahkan menurunkan tarif, bukan menaikkan tarif. Semua polisi, pilot, supir, dan ribuan petugas publik lainnya diwajibkan kerja ekstra!

Haji jelas peristiwa spektakuler. Di zaman transparan ini, setiap rupiah yang dibayarkan oleh calon haji sebaiknya dijelaskan jujur dan terang benderang kegunaannya. Tambahan pula dana APBN/ APBD juga digelontorkan pemerintah cukup besar demi kesejahteraan para haji. Sewajarnyalah bila dikatakan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang jamaah haji itu perlu. Kemudian membuatnya transparan tentu penting pula. Apalagi biaya pergi haji kini cukup fantastis mencapai Rp50 juta.

Majalah Tempo edisi (20/9/2015) lalu menuliskan “Pencuri Tamu Tuhan” sebagai berita utama. Antara lain disebutkan karut marut penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung puluhan tahun, dan pada 2014 dana tabungan haji mencapai Rp73 triliun diendapkan dalam bentuk deposito serta obligasi dengan hasil bunga mencapai Rp 4 triliun. Dana tabungan plus bunga tak jelas peruntukkannya. Pada 2012 Menteri Agama Suryadharma Ali menunjuk Wardatul Asriyah, yang tak lain istrinya sendiri untuk jadi pendamping Amirulhaj sekaligus dapat amplop Rp56 juta dicomot dari anggaran haji. Setahun kemudian sang istri berangkat kembali dengan ditambah 5 sanak famili lainnya sebagai petugas penyelenggara haji. Kecuali haji gratis masing masing dapat lagi Rp56 juta. Dana haji melibatkan pejabat di Kementerian Agama, oknum anggota DPR, pihak swasta dan pejabat kementerian di daerah. Disebutkan juga, persetujuan DPR untuk besaran BPIH tentu tak gratis. Duit sebesar Rp12,5 miliar untuk ketuk palu. KPK yang mencium aroma tak enak pada 22 Mei 2014 menggeledah ruang kerja Suryadharma Ali, kemudian pada 15 Juli 2015 menetapkan sebagai tersangka.

Mulai Agustus 2016, 195.000 calon haji telah diberangkatkan dari Indonesia ke Tanah Suci. Namun, mereka tetap tak kunjung diberi laporan transparan dan terinci, berapa biaya pesawat, pemondokan, katering, koper, seragam, transportasi bus dan sebagainya. Semua misteri. Akibatnya subur pula ladang pungli.***

Ibrahim Muhammad - Peminat Masalah Sosial Agama

Editor : Rindra Yasin