RIAUPOS.CO - Jika kita cermati dinamika pemerintahan di Provinsi Riau mengalami permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. Misalnya daya serap penggunaan anggaran rendah, sehingga anggaran nangkring tersimpan di bank mencapai angka mendekati tiga triliun rupiah dengan pendapatan asli daerah dari deposito mencapai angka Rp100 miliar. Lambatnya pengisian jabatan strategis bisa juga sebagai penyebab terganggunya proses pembangunan di Provinsi Riau. Belum lagi dari sisi kapabilitas pejabat yang ditunjuk mungkin tidak mampu menerjemahkan tupoksinya, sehingga semua pekerjaan berjalan tidak normal, lamban dan cenderung menunggu instruksi. Mungkin pejabat yang bersangkutan takut dan terlalu berhati-hati dalam melakukan implementasi program. Mereka takut salah dan tidak berani menanggung resiko atas jabatan yang diamanahkannya.
Motivasi Menjadi Pejabat Publik
Sebuah keanehan mengemuka di kalangan pejabat publik, banyak orang mengejar jabatan namun mereka tidak berani menggaransi bahwa risiko jabatan merupakan bagian dari tanggungjawabnya. Sehingga mereka bekerja tidak maksimal dan apa adanya. Motivasi mereka menjadi pejabat hanya semata-mata karena faktor ingin mengejar gengsi dan fasilitas jabatan. Sementara itu ada pula tipology pejabat lain yang mengejar jabatan karena ingin memperkaya diri sendiri melakukan rekayasa cerdas dengan berbagai cara agar dirinya aman dan selamat. Dalam kesehariannya mereka bekerja dengan mengotak-atik angka, mencari dan menghitung komisi serta insentif dari berbagai macam kegiatan dan program di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Bagi mereka yang ahli dalam hal dokumen pertanggungjawaban dan mau bagi-bagi jatah keuntungan, maka yang bersangkutan aman dalam pemeriksaan. Bahkan konon kabarnya jatah untuk pemeriksapun sudah mereka siapkan. Sebaliknya bagi mereka yang ceroboh dan tidak memiliki pengalaman dalam penyediaan dokumen pertanggungjawaban dan pelit pula bagi-bagi dengan teman lain atau mitra kerjanya, maka cepat atau lambat mereka akan terjebak kasus yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak jarang di antara mereka akhirnya stres dan sakit, namun adapula yang tegar dan pemberani, risiko penjara dijalani dengan santai karena masih ada sisa hasil usaha setelah keluar dari penjara.
Jika mental pejabat masih demikian, tidak mempunyai rasa malu dan tidak memiliki gerakan revolusi mental maka program mengawal percepatan pembangunan Provinsi Riau sebagai kawasan berdaya saing tinggi dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata akan megalami hambatan. Karena itu proses rekrutmen calon pejabat memang harus benar-benar didasarkan pada kepentingan dan tuntutan jabatan untuk mempercepat proses pembangunan, bukan sebaliknya proses rekrutmen pejabat publik hanya sekadar seremonial yang sarat dengan rekayasa dan kepentingan politik praktis, politik balas budi dan politik imbal beli jabatan.
Persoalan Kritis
Negeri yang maju harus diisi dan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki karakter mulia, pemberani, pekerja keras dan tidak mudah mengeluh. Resepnya adalah: menyeimbangkan pembangunan ekonomi pedesaan dengan perkotaan, membangun sumber daya manusia dan memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Sudah saatnya pemerintah memberdayakan masyarakat di pedesaan yang masih terjerat kemiskinan. Mereka harus diberdayakan, karena tantangan hidup semakin berat, dan tidak bisa diatasi dengan mengeluh dan pasrah. Ironisnya program pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat kurang mengarah pada program pemberdayaan.
Persoalan kritis yang dihadapi Provinsi Riau dalam proses pembangunan harus secepatnya dicarikan solusi sehingga cita-cita mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian, dan perdagangan serta budaya Melayu di Asia tenggara dapat terwujud sesuai dengan tahapan proses pembangunan. Secara umum persoalan kritis yang dihadapi Provinsi Riau adalah: persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kemacetan lalu lintas, banjir, infrastruktur tidak memadai, lingkungan hidup, disiplin warga, sampai dengan premanisme dan perampokan. Di samping itu isu yang berkait dengan kondisi internal birokrasi pemerintah; seperti kurangnya kualitas SDM, kuantitas SDM yang cenderung berlebihan dan tidak merata, kesejahteraan rendah, struktur organisasi cenderung tidak efektif dan tak efisien, anggaran yang tidak pro-publik, penyimpangan jabatan, serta masih banyak persoalan birokrasi lainnya. Lebih lanjut masih banyak isu strategis lain, seperti isu perdagangan, isu pariwisata, isu jalan rusak, isu energi dan listrik, isu pencemaran lingkungan, isu tentang limbah, keamanan, isu air bersih, dan isu perumahan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perhatian pemerintah sebaiknya lebih fokus pada upaya merancang program pembangunan yang sinergis dan terintegrasi lintas sektoral.
Terlebih lagi kondisi yang dirasakan di negeri ini jumlah pengangguran semakin meluas dari berbagai jenjang pendidikan. Masyarakat sangat berharap dengan telah definitnya gubernur dan sekda memiliki sense of entrepreneurship tinggi, sehingga mampu menarik gerobak pedati perubahan dengan cepat dan berkualitas. Gubernur harus peka terhadap kondisi perekonomian yang terus menggerus rakyat semakin terpuruk. Intinya, isu-isu strategis itulah yang harus digarap oleh gubernur dan dituntut untuk bersungguh-sungguh bekerja dan terikat kepada komitmen publik, terutama dalam soal perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan gubernur, terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Pertama, gubernur harus mempunyai respect yakni menghargai rakyat yang majemuk. Kedua, gubernur juga harus responsible, tanggung jawab atas semua kebijakannya. Ketiga, gubernur harus reaktif, cepat tanggap terhadap permasalahan yang muncul setiap saat.
Negeri kita memerlukan seorang pemimpin yang bisa mengembala rakyatnya, sehingga rakyat akan semakin bahagia dan sejahtera. Sekadar Bapak Gubernur ketahui, kini banyak penduduk di negeri kita hidupnya benar-benar sulit. Banyak kebijakan pemerintah yang justru mempersulit kehidupan masyarakat wong cilik, mereka makan saja susah, Minyak tanah dibuat langka lalu disuruh beralih ke elpiji. Namun setelah pakai elpiji, barangnya langka dan harganya dinaikkan. Rakyat bertanya-tanya, apa saja yang dikerjakan pemerintah selama ini, seh ingga tidak sanggup mengontrol harga barang keperluan sehari-hari.
Padahal negeri kita disebut negeri kaya raya yang memiliki sumber kekayaan melimpah, tapi mengapa rakyatnya miskin dan sengsara penuh derita. Ke mana sebenarnya para pemimpin negeri ini sedang berada, di saat rakyatnya miskin, rakyatnya sakit tak sanggup berobat, rakyatnya sulit mencari sekolah dan sulit membayar uang sekolah, rakyatnya tidak makan, kelaparan dan menderita; Pemimpinnya justru sedang berada di luar kota menikmati perjalanan dinas. Haruskah menyusun program percepatan pembangunan dalam mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan para pejabatnya ramai-ramai melakukan perjalan dinas hingga keluar negeri yang terbungkus mata anggaran studi banding atau bimbingan teknis.
Kiranya Pak Gubernur bisa mencarikan solusi yang paling kreatif sehingga kehidupan masyarakat miskin semakin membaik. Ke mana dan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan duit, mereka bukan tidak mau bekerja, tetapi mencari kerja sulit dan tidak ada peluang kerja untuk mereka. Sementara itu mau berwirausaha, mereka tidak tau caranya dan tidak memiliki modal untuk usaha. Dapatkah pak Gubernur mencarikan solusi untuk masyarakat papan bawah yang sering disebut wong cilik? Begitulah fakta yang dihadapi kaum wong cilik yang kehidupannya sering tidak terpantau oleh para pejabat, padahal ia telah dijanjikan pada saat kampanye mencari dukungan. Sepertinya kacang lupa kulitnya, rasa keadilan bagi masyarakat tidak dipikirkan. Hilangkan roh kapitalisme dari pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir orang namun dampaknya menyengsarakan rakyat banyak.
Tumbuhkembangkan ekonomi rakyat sebagai basis perkuatan ekonomi rakyat. Masyakarat wong cilik sering hanya mendapatkan angin segar tentang program kesejahteraan bagi masyarakat, berupa janji yang sangat menggiurkan. Sejatinya masyarakat tidak butuh janji, tetapi perlu bukti seperti adanya sekolah gratis, kesehatan terjamin, lapangan pekerjaan tersedia, keamanan terjamin, layak sandang, pangan dan pangan. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin