Menuju Indonesia yang Makin Berdaulat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 16 Agustus 2016 | 10:06 WIB
RIAUPOS.CO - ESOK rakyat negeri ini akan mengenang ulang hari ikrar kemerdekaan 17 Agustus 1945.  Dari  Sabang sampai Merauke, Merah Putih akan berkibar dari gedung-gedung, perkantoran, hingga ke rumah-rumah penduduk di pelosok Tanah Air. Ulang tahun kemerdekaan ini disambut rakyat sebagai manifestasi atas hak-hak kemerdekaan mereka sebagai individu, sebagai  rakyat, dan  sebagai  bagian dari negara ini. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kata ”merdeka” berarti  bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa. 

Mengaitkan kata merdeka tersebut, pada momen seperti sekarang ini ada baiknya kita menyoal kembali makna tersebut; secara hakiki, benarkah kita telah merdeka?
Secara fisik memang kita tidak akan mendapati adanya negara lain, kekuasaan lain atau kekuatan lain yang peraturannya, undang-undangnya dan politiknya wajib kita jalankan di negeri ini. Apatah lagi menghormat kepada  simbol-simbol negara mereka. Namun di luar yang dapat kita indera dengan mata, hegemoni asing masih membelenggu kita dalam istilah yang kita pahami sebagai penjajahan nonfisik.

Pandanglah negeri ini.  Negeri yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, baik di dalam maupun di atas bumi, di sagara (laut), di hutan dan di gunung-gunungya.  Namun semua itu seperti menguap begitu saja manakala bendera-bendera para kapitalis asing tertancap begitu dalam di setiap celah negeri ini. Sementara dengan mata kepala sendiri kita menyaksikan kapal-kapal perusahaan asing dengan leluasa menyedot hasil bumi dan laut kita, dan mengangkutnya untuk kesejahteraan warga negara mereka, dan kita tidak dapat berbuat banyak, bahkan untuk mengambil langkah-langkah penting demi kesejahteraan rakya negeri ini.

Belum lagi dengan utangnya.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan  mencatat total utang pemerintah pusat hingga bulan Februari  lalu  mencapai Rp3.196,61 triliun atau sekitar 25 persen dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) 2016.

Angka tersebut meningkat hampir Rp100 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, meski secara nominal turun jika dibanding utang dengan posisi akhir Januari yang sebesar Rp3.220,98 triliun.  Bagaimanapun juga, utang yang menggunung itu akan melemahkan posisi tawar  menawar Indonesia di mata internasiornal,  terlebih-lebih di  kalangan investor.  Utang yang berlarut-larut akan menghambat bargaining position kita. Tidak ada pilihan lain, pemerintah negeri ini, dari kalangan manapun asalnya, harus berjuang lebih keras lagi untuk membebaskan negeri ini dari belenggu utang sebagai upaya kita untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi. Ini adalah tugas berat. Dirgahayu Indonesia.*** Editor : Rindra Yasin