RIAUPOS.CO - Wacana mengenai pendidikan sebagai wujud sebuah kemerdekaan telah menjadi prioritas untama ketika bangsa Indonesia mengumumkan dirinya menjadi negara yang merdeka. Hal ini tercantum dalam isi pembukaan UUD 1945 yang menegaskan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai cita-cita bangsa berarti perjuangan membawa rakyak Indonesia keluar dari keterjajahan dengan memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Kemudian, mengenai pendidikan sebagai pilar utama menuju kemerdekaan diperkuat posisinya dengan pencantuman beberapa pasal di dalam UUD 1945.
Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tercetus tekad untuk menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menumpas penindasan dan segala bentuk eksploitasi. Hal ini bisa dilihat pada pemikiran Kartini sebagai seorang penggagas sekolah perempuan pertama. Cita-citanya mamajukan pendidikan di segala lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk melepaskan rakyat Indonesia dari keterpurukan, kebodohan, dan penjajahan yang terus membelenggu rakyat Indonesia.
Gagasan yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menuju kemerdekaan sangat tepat sekali. Dengan pendidikan manusia akan mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia.
Pendidikan yang membebaskan akan melepaskan mereka dari mental budak atau bangsa terperintah. Kartini mengatakan: “pendidikan dapat memperbaiki bangsa kita, agar tidak dipandang hina dan rendah oleh bangsa lain, lewat pendidikan bangasa kita dapat menjadi setara dengan bangsa lainâ€.
Presiden Indonesia Soekarno juga menginginkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat agar terbebas dari belenggu kebodohan dan keterjajahan. Ia mendorong seluruh rakyatnya bisa mengakses pendidikan tanpa terkecuali dan diskriminasi. Soekarno mempunyai keseriusan yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya lewat pendidikan.
Untuk mencapai hal tersebut, ada dua hal yang dilakukan oleh Soekarno, yakni: pertama, memastikan setiap manusia Indonesia, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, bisa mengakses pendidikan di semua jenjang. Kedua, memastikan kualitas pendidikan bisa mencerdaskan, menyadarkan, dan memerdekakan manusia Indonesia. Pada zaman Soekarno pendidikan menjadi alat untuk nation and character building.
Barangkali berbeda dengan pendidikan ala Orde Baru hingga sekarang. Selama 32 tahun kekuasaanya dengan motto; “membangun masyarakat seutuhnyaâ€, rezin Orde baru menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi untuk mengukuhkan kekuasaanya. Selain itu pendidikan juga banyak diorientasikan untuk sekedar memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah bagi industri kapitalisme. Ini berimplikasi pada merosotnya eksistensi manusia sebaga makhluk berpikir dan merdeka, ini tentu sangat jauh dari tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Hal ini mirip di zaman kolonial, tepatnya di era politik etis, d imana pendidikan hanya diorientasikan untuk melahirkan tenaga kerja murah bagi industri dan tenaga administrasi kolonia.
Pendidikan yang telah digambarkan Soekarno dan Kartini ternyata belum wujud hingga saat ini. Kegigihan untuk mewujudkan Indonesia merdeka semakin memiliki ruang yang sempit, bahkan pendidikan yang diyakini sebagai alat untuk mewujudkan kemerdekaan telah dirundung berbagai persoalan, di antaranya adalah: Pertama, soal akses setiap warga negara terhadap pendidikan. Hingga sekarang ini masih banyak warga negara yang kesulitan mengakses pendidiakn. Kedua, soal fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai dan merata. Masih banyak sekolah yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti ruang belajar yang memadai, buku-buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lainnya. Ketiga, soal kualitas pendidikan yang masih jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang ini, akibat tuntutan pasar, kurikulum pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja akan buruh terampil dan berupah murah.
UUD 1945 telah memandatkan, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara dalm hal ini penyelenggara negara, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, di antaranya adalah: Pertama, paradigma pendidikan harus dikembalikan ke mandat konstitusi. Artinya, peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional harus kembali diperkuat. Di sini negara harus berperan dalam memastikan setiap warga negara ndonesia bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama tanpa diskriminasi. Untuk itu, pada sisi anggaran, negara harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memastikan seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan.
Kedua, orientasi pendidikan harus diarahkan pada penciptaan manusia Indonesia yang cerdas dan bisa mendedikasikan pengetahuannya bagi bangsa dan negara. Pendidikan nasional kita harus melahirkanmanusia Indonesia yang merdeka, terbebas dari mental keterjajahan, punya kepribadian sebagai bangsa Indonesia, dan punya dedikasi untuk mengabdikan ilmunya bagi kemajuan rakyat dan negara.*** Editor : Rindra Yasin