RIAUPOS.CO - Tulisan ini dimulai dengan mengutip ungkapan Amartya Sen peraih hadiah Nobel ekonomi dari India mengatakan, orang menjadi miskin bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu, tapi karena mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Dalam rumusan lain Amartya Sen seperti ingin menegaskan bahwa orang miskin harus diberi kesempatan dalam mengakses sumber daya agar dapat menghasilkan pendapatan atau income. Sumber daya yang dimaksud adalah seperti aset, modal, sarana prasarana kesehatan dan sanitasi serta kualitas SDM yang berkorelasi dengan faktor pendidikan. Menyadari bahwa kompleksitas dari aneka problematika sebab musabab terjadinya kemiskinan, maka strategi penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja, misalnya melalui pendekatan ekonomi semata. Sepertinya kita memerlukan diagnosa secara holistik dan tepat, sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kemiskinan itu terjadi.
Terlepas dari itu yang jelas penanggulangan kemiskinan telah diangkat menjadi isu nasional. Bahkan berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diletakkan pemerintah dalam skala prioritas utama untuk di benahi. Berbagai macam kegiatan melalui program perlindungan sosial telah diluncurkan pemerintah di antaranya program keluarga harapan, program jaminan kesehatan dan program pangan beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Program pangan Raskin, paling tidak pertama kali diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah tahun 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK yang lahir sebagai konsekuensi adanya krisis moneter dan keuangan saat itu, banyak mengilhami dan menjadi rintisan beberapa program bantuan sosial. Nama OPK dipilih merupakan alternatif pilihan yang sangat tepat saat itu, karena saat itu Indonesia belum memiliki model bantuan pangan yang cukup representatif. Namun OPK bertahan hingga tahun 2002 saja. Karena sejak tahun 2002, nama OPK berubah menjadi program pangan raskin sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Alasan pemerintah saat itu mengenai perubahan nama dimaksud adalah agar bantuan pangan tersebut menjadi lebih tepat sasaran.
Dengan alasan yang sama pula, kini pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana akan mengganti program pangan Raskin yang telah berjalan selama 18 tahun dengan skema baru dalam format Kupon Pangan. Diperkirakan awal tahun 2017 nanti, Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak lagi menerima bantuan beras bersubsidi secara langsung, tapi mereka menerima voucher atau kupon yang dapat dibelanjakan beras, telur dan bahan pokok lainnya dengan harga yang berlaku di pasar di toko-toko mitra pemerintah yang melayani kupon itu sebagai â€alat pembayaran’’. Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui mekanisme pemberian kupon atau voucher tersebut, Jokowi sebagai orang nomor satu d inegeri ini meyakini skema baru dalam format kupon pangan itu akan lebih efektif, bila dibandingkan dengan program yang berjalan saat ini karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Ketepatan sasaran di samping ketepatan harga dan kualitas, sepertinya memang menjadi hal yang paling sering mendapatkan kritikan publik maupun keluhan RTS-PM. Dalam konteks ini, rasanya cukup beralasan jika secara resmi BPK-RI maupun KPK pernah menyatakan bahwa program pangan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Bahkan dari sisi ketepatan harga tidak sedikit RTS-PM yang mengeluhkannya, karena RTSPM yang seharusnya membeli/menebus dengan HTR Rp.1.600/kg sebagaimana yang telah di tetapkan pemerintah, tak jarang mereka harus membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Demikian juga dari sisi ketepatan kualitas, banyak kasus-kasus kualitas Raskin yang muncul di lapangan dan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kualitas beras Raskin relatif buruk diterima RTS-PM. Bahkan menurut Lembaga Penelitian SMERU menyatakan bahwa program Raskin menjangkau hampir 52,6 persen rumah tangga miskin dan 36,9 persen termasuk rumah tangga bukan miskin (keluarga sejahtera). Sedangkan hasil penelitian World Bank (2006: 215), menyatakan bahwa Raskin lebih banyak diterima oleh rumah tangga bukan miskin. Hasil temuan BPK-RI (2015), bahkan mensinyalir belum sesuainya kondisi riil penerima Raskin di lapangan dengan RTS-PM yang ditetapkan oleh TNP2K. Betapa tidak, bukankah data RTS-PM yang diolah oleh TNP2K masih merupakan hasil pendataan PPLS-BPS tahun 2011? Jelas saja kondisi sosial-ekonomi dan taraf hidup masyarakat saat itu (tahun 2011) jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini. Penerima Raskin tentu bagi mereka yang telah masuk dalam Daftar Rumah Tangga Penerima Manfaat, padahal data ini semenjak tahun 2011 sampai sekarang belum diperbarui. Asumsi ini di dasarkan pada pertimbangan, bahwa kemiskinan bukanlah hal yang abadi dan statis. Karena bisa saja pada tahun 2011 ketika pendataan PPLS-BPS dilakukan mereka miskin, tapi mungkin juga di tahun ini sudah masuk dalam kategori kaya/mampu ataupun sebaliknya.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendataan PPLS dilaksanakan dalam durasi waktu per tiga tahun: 2008, 2011 yang seharusnya 2014 sudah dilaksanakan sehingga 2015 sudah bisa digunakan data terbaru yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini. Mungkin karena terkendala Pemilu, akhirnya pendataan PPLS itu baru dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2015 yang sampai sekarang-pun tak jelas hasil datanya. Akibatnya, penditribusian pangan Raskin tahun 2016 ini masih menggunakan data lama hasil PPLS-BPS tahun 2011 yang tak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini.
Dalam berbagai kesempatan, baik dalam Rakor Raskin, saat melakukan konsultasi dan koordinasi Kemenkokesra, TNP2K maupun kepada teman-teman BPS, penulis kerap menyampaikan untuk dipertimbangkan agar program PPLS itu dilaksanakan rutin tiap tahun sekali agar validitas data mengenai orang miskin tetap dapat terjaga. Mungkin betul, pendataan PPLS itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, bukankah hal itu merupakan konsekuensi logis dalam menangulangi kemiskinan? Sebab, menanggulangi kemiskinan tidak bisa dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan secara serius dan holistik, karena bila dilakukan secara parsial, maka sangat sulit untuk menepis kesan menanggulangi kemiskinan hanya sebuah pencitraan politik semata. Logikanya cukup sederhana, bagaimana mungkin kita dapat menanggulangi kemiskinan bila validitas data mengenai orang miskin kita tidak punya.
Dus, validitas data mengenai orang miskin memang harus selalu di-update agar pelaksanaan program Raskin benar-benar tepat sasaran. Dalam konteks ini sepertinya juga diperlukan inisiatif pemerintah daerah (Pemda) untuk mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerah. Mungkin Pemda bisa melibatkan para peneliti yang tidak dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi semata, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan lain sebagainya. Ini dipandang perlu, karena diakui atau tidak parameter kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah pusat belum cukup representatif dalam upaya mengatasi pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Bahkan, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat bukan tidak mungkin pula dapat melahirkan kebijakan yang salah arah karena data mengenai orang miskin tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di daerah. Sebab, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga kiranya diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antar-wilayah, khususnya keterbandingan antar-kabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Metode ini juga di pandang perlu sebagai salah satu upaya untuk meluruskan kesalahan sasaran (mistargeting) dan mengantisipasi pembagian secara merata dalam pendidtribusian pangan Raskin, karena dengan menggunakan data hasil dari system pemantauan kemiskinan daerah, Pemda dapat melaksanakan Raskinda, tapi tentunya disesuaikan dengan ‘irama kocek’ APBD untuk menambah jumlah RTS-PM yang layak menerima subsidi Raskin, tapi tidak terakomodir dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS.
Tak pelak, seluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan program perlindungan sosial, maka mutlak sangat diperlukan data yang valid untuk memperlancar pelaksanaan pendistribusian, termasuk program pangan Raskin agar tepat sasaran. Sebab, kerap terjadinya kesemrawutan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia: Program Pangan Raskin, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan lain sebagainya, disebabkan karena data penerima program yang tidak valid dan tidak akurat.
Oleh karenanya, agar pelaksanaan program kupon pangan pengganti program pangan Raskin ini nantinya tepat sasaran, maka haruslah tersedia data penerima program yang akurat: Data yang representatif mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan selalu dievaluasi dan diperbarui secara periodik. Sebab meminjam Toto Subandriyo (2016), selain mekanisme dan pola distribusi program kupon pangan ini, penentuan kualitas pangan, soal harga dan titik bagi, termasuk akurasi data penerima merupakan titik-titik kritis yang perlu diwaspadai. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya untuk diwaspadai adalah pelaksanaan program kupon pangan ini tentu pula mengharuskan sistem pengawasan yang lebih luas dan intensif: Selain kepada pelaksana (petugas yang diberi tanggung jawab membagikan voucher/kupon), termasuk penerima manfaat dan pengawasan yang intens harus dilakukan terhadap para pelaku pasar agar pelaksanaan program kupon pangan dapat berjalan sesuai dengan pencapaian indikator 6 T : Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Namun, di samping titik-titik kritis yang perlu diwaspadai di atas, hal lain yang perlu juga dipikirkan adalah dampak dari pelaksanaan program kupon pangan ini yang disadari atau tidak berkecenderungan menganggu stabilitas harga pangan (beras). Sebab, selama ini beras Raskin dijadikan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan harga beras.
Di satu sisi pengendalian inflasi lebih banyak dipicu oleh kelompok pangan bergejolak, seperti beras dan pada sisi lainnya, penyaluran Raskin dipandang lebih efektif untuk stabilitas harga beras dari pada instrumen operasi pasar. Mengapa? Dalam konteks ini, Raskin seperti membalikkan posisi dominasi beras yang selama ini kerap sebagai penyumbang terbesar kontribusi sektor pangan terhadap inflasi nasional, tapi justru tampil menjadi bemper inflasi dalam artian yang sesungguhnya. Implikasi makro-ekonomi dalam korelasi Raskin dan inflasi menjadi semakin relevan untuk diperhatikan ketika terhitung secara volumetris : Jumlah penerima Raskin bisa mencapai 20-30 persen dari jumlah total kepala keluarga (KK). Betapa tidak, penerima Raskin adalah bagi mereka yang termasuk hampir miskin, rentan miskin, miskin dan di bawah garis kemiskinan. Jumlah golongan hampir miskin/rentan mendapat 40 persen alokasi Raskin, yaitu sebanyak 24,7 juta rumah tangga atau sekitar 96,4 juta jiwa.
Lalu yang miskin mencapai 25 persen penerima raskin, yaitu mencakup 15,5 juta RTS setara dengan 65,5 juta jiwa. Sedangkan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencakup 5,7 juta rumah tangga atau 28,6 juta jiwa.
Di samping itu juga, harga tebus Raskin yang hanya Rp1.600/Kg sangat terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin. Karena program Raskin memang dirumuskan terutama untuk membantu keluarga yang memperoleh manfaat untuk bisa memenuhi keperluan dasarnya atas pangan. Tak pelak, Raskin sejatinya memiliki kekuatan ekonomi politik yang luar biasa: Berperan penting terhadap stabilitas harga pangan, khususnya beras dan daya tekannya terhadap inflasi.
Selain berimplikasi terhadap inflasi, penghapusan beras miskin, juga berkecenderungan memicu gejolak harga di tengah-tengah masyarakat. Karena penghapusan Raskin memberi ruang dan peluang bagi para spekulan untuk bermain dan pengalihan sistem dari Raskin menjadi kupon pangan secara tidak langsung merupakan pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada “pasarâ€. Dalam rumusan lain dapat dikatakan, pencabutan program Raskin berarti perdagangan beras di tanah air mengikuti sepenuhnya mekanisme pasar (liberalisasi).
Hal ini yang paling berisiko terkena imbasnya adalah masyarakat miskin dan para petani. Karena selama ini beras miskin menjadi instrumen negara untuk menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di pasaran, sekaligus menjaga harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Terlepas dari plus-minus-nya, yang jelas pelaksanaan program kupon pangan nantinya diharapkan tidak sekadar menggantikan kemasan program yang lama (sekadar ganti baju), tapi dapat tampil menjadi solusi terbaik atas aneka kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program pangan Raskin yang sudah berjalan selama 18 tahun. Yang jauh lebih penting dari itu adalah harus berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat, bukan akal-akalan untuk membuka ruang bagi liberalisasi pasar beras yang justru berpotensi melemahkan kedaulatan pangan negara.*** Editor : Rindra Yasin