Menggesa Realisasi Penggunaan APBD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 28 September 2016 | 09:50 WIB
RIAUPOS.CO - Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan, bukan hanya masalah krisis ekonomi global yang berdampak bukan hanya pada Indonesia, tetapi juga negara Cina, Amerika dan lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekononomi ini. Cina yang selama ini dianggap pertumbuhannya baik, mereka merupakan negara yang paling berat mengalami krisis ekonomi tahun ini.

Ditambah lagi harga minyak yang turun, membuat pemerintah pusat terpaksa memotong anggaran dana alokasi umum di setiap kabupaten kota. Kondisi ini juga yang memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani berpikir keras bagaimana mengoptimalkan anggaran, sehingga beberapa dana teknis di kementerian terpaksa dipangkas, termasuk dana sertifikasi guru.

Pengurangan anggaran oleh pusat ini tentunya berdampak pada pemerintah daerah. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengalami definsit anggaran. Pemerintah daerah terpaksa mengemat anggaran, misalnya Pemko Pekanbaru terpaksa mengurangi tenaga harian lepas, bahkan gaji tenaga honorpun dikurangi dari biasanya, kalau tidak terpaksa dilakukan pengurangan tenaga honor.

Namun anehnya, di tengah kondisi anggaran yang minim ini, realisasi anggaran di pemerintah daerah masih minim pula. Seharusnya di akhir September, mendekati akhir tahun, realisasi anggaran sudah 70 persen, namun kenyataannya baru 50-60 persen. Bahkan ada yang baru 38 persen.

Rendahnya realisasi anggaran ini berarti secara otomatis terjadi pula perlambatan cairnya anggaran pembangunan maupun anggaran rutin pemerintahan yang di dalamnya ada gaji para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.

Keterlambatan tersebut jelas berdampak besar bagi daerah. Dana APBD yang mengendap di kas daerah menyebabkan tidak terjadinya siklus ekonomi yang baik di masyarakat. Masyarakat merasakan bagaimana ”ekonomi lesu” karena banyaknya uang yang seharusnya sudah beredar, saat ini masih tersimpan rapi di kas daerah.

Sisa waktu 2016 ini harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk memacu berbagai keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi, upaya memacu berbagai kendala yang ada selama ini, tidak berarti memberi peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Mekanisme penggunaan anggaran harus tetap mengacu pada aturan yang ada.

Memang kita akui bersama bahwa bukan hanya pejabat di tingkat daerah yang ketakutan menggunakan anggaran, pejabat pusat pun takut menggunakan anggaran karena takut salah. Padahal Presiden sudah menyatakan bahwa kebijakan tidak boleh dipidanakan. Sisa waktu 2016 ini tinggal beberapa bulan lagi. Nah, masalahnya waktu yang tersisa ini merupakan musim hujan, nah ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek fisik di lapangan.

Rakyat tidak menginginkan, sisa anggaran Pemprov Riau dan pemkab/pemko di Riau 2016 ini sebanyak tahun lalu, karena anggaran tahun ini lebih sedikit. Serapan anggaran harus diserap semaksimal mungkin. Jika pemimpin tidak mampu menjalankan amanah rakyat, dalam hal ini menggunakan dana daerah dan pusat yang ada untuk pembangunan, berarti pemimpin gagal menjalankan amanah rakyat yang diserahkan padanya.*** Editor : Rindra Yasin