RIAUPOS.CO - Pada tahun 2014 pemerintah telah merilis sebuah undang-undang (UU) yang telah mereformasi banyak hal dalam aktivitas seluruh desa di Riau. UU itu adalah UU Desa sebagaimana diatur dalam UU RI No 6/2014. Dalam regulasi dimaksud dikatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkembangan terkini selama dua tahun terakhir pasca-lahirnya UU Desa telah banyak BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Riau.
BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa,perdagangan,dan pengembangan ekonomi lainnya. Di antara kegiatan itu BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
Tidak melulu berorientasi pada keuntungan, BUMDesa memiliki orientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan dapat senantiasa mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat Riau. Hasil usaha BUMDesa ini harus dapat dimanfaatkan untuk: Pengembangan usaha; dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergilir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya nanti BUMDesa di Riau bisa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam UU.
Pengawasan Terabaikan?
Undang-undang desa telah memberikan amanah agar pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk selalu mendorong perkembangan BUMDesa dengan melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
Dalam hal pengawasan kinerja BUMDesa hari ini Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No4/2015 telah mengamanahkan pelaksanaan pengawasan kinerja BUMDesa kepada Pengawas BUMDesa. Pengawas ditunjuk untuk mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Pengawas ini memiliki 3 tugas yang penting sekali yaitu: pertama, melakukan pemilihan dan pengangkatan pengurus. Kedua, melakukan penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDesa dan yang paling penting ketiga, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. Permendes memberikan amanah pelaksanaan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
Dari pengamatan dan monitoring penulis melihat fungsi pengawasan bumdesa ini penulis melihat bahwa fungsi ini masih terabaikan sehingga fungsi pengawasan masih berjalan belum optimal sebagaimana diharapkan. Terdapat beberapa faktor penyebab masih lemahnya pengawasan bumdesa di Riau, pertama, penunjukan pengawas masih belum profesional.
Penunjukan pengawas masih banyak yang hanya untuk mengisi struktur. Biasanya ditunjuk dari internal masyarakat. Belum berpikir bagaimana strategisnya fungsi pengawasan bumdesa.
Kedua, kompetensi pengawas masih minim. Mengingat pentingnya fungsi pengawas ini seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus serius membenahi standarisasi pengawasan bumdesa di Riau dan melakukan pembekalan bagi seluruh pengawas bumdesa di Riau. Ketiga, fungsi pengawasan masih berjalan sambilan. Mengapa sambilan? Karena kebanyakan pengawas juga memiliki aktivitas lain yang menyita waktu seperti berkebun sawit dan aktivitas lain sehingga berakibat pengawasan harian bumdesa menjadi terabaikan.
Bagaimana dengan pengawasan dari kabupaten induk. Pengamatan penulis melihat bahwa model pengawasan antara kabupaten yang satu dengan yang lain di Provinsi Riau masih berbeda. Belum terstandarisasi. Pada kabupaten yang penulis amati ini pengawasan kabupaten dilakukan dengan menunjuk 1 pendamping desa yang bertanggung jawab untuk pengawasan 1 kecamatan. 1 kecamatan itu biasanya terdiri dari 10 – 12 bumdesa. Kita bisa bayangkan bagaimana praktiknya 1 pendamping desa bisa mengawasi seluruh bumdesa ini.
Sudahlah begitu pendamping desa ini tinggal di ibukota Provinsi Riau. Tidak menetap di kecamatan dia bertugas. Pendamping desa ini biasanya akan turun sekali sebulan untuk melakukan pengawasan. Benar-benar menggambarkan betapa terabaikannya pengawasan bumdesa ini.
Tidak heran mengapa kondisi pembiayaan bermasalah bumdesa ini belum membaik setahun belakangan. Penulis meyakini alasan keterbatasan anggaran menjadi faktor penyebab utama hanya dialokasikan 1 pendamping desa untuk 1 kabupaten. Namun akan lebih baik bila dinas yang dipercaya membina BUMDesa di kabupaten induk untuk secara lebih cepat dan prudent memperbaiki pelaksanaan pola pengawasan di lapangan. Tidak bisa lagi ditunda.
Agenda Perbaikan ke Depan
Melihat model pengawasan sebagaimana diuraikan sebelumnya tidaklah mengherankan bila saat ini sering terjadi banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan fraud dalam pengelolaan dana bumdesa. Sudah tidak terhitung lagi di mana banyak pengelola bumdesa melakukan mismanagement dalam pengelolaan bumdesa. banyaknya terjadi kredit fiktif adalah akibat lemah dan terbaikannya fungsi pengawasan.
Tulisan ini bertujuan untuk menggugah kepedulian kita semua akan pentingnya pengawasan bumdesa Riau kedepan. Kita harus selalu mengingat bahwa dana pembentukan BUMDesa ini awalnya merupakan dana APBD baik pemerintah provinsi dan kabupaten yang seharusnya dikelola dan diawasi dengan maksimal agar berbuah lahirnya kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut Anda?***
Editor : Rindra Yasin